Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dll — Rapat Paripurna DPR RI

Tanggal Rapat: 7 Jul 2015, Ditulis Tanggal: 20 Oct 2021,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 7 Juli 2015, DPR RI mengadakan Rapat Paripurna ke-37 mengenai Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi-Fraksi atas RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014, dll. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Setya Novanto dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Nusa Tenggara Barat 1 pada pukul 11.00 WIB. Berdasarkan catatan sekretariat, rapat telah ditandatangani dan dihadiri oleh 349 anggota (Ilustrasi: jejakparlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Pemerintah secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi untuk menjaga ekonomi dan fiskal. Konsumsi rumah tangga masih dapat tumbuh 5% untuk mempertahankan daya beli masyarakat. Tidak tercapainya penerimaan pajak tahun 2014 karena ekonomi IDN yang capital off-flow. Pemerintah melakukan berbagai upaya di bidang perpajakan untuk mengoptimalkan sumber pajak dan tax ratio. Pemerintah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dalam upaya peningkatan pajak dan akan terus
    menetapkan flat policy dalam belanja pemerintah.
  • Pemerintah setuju dengan F-Golkar, F-Gerindra, F-PAN, F-PKB dan F-PKS mengenai laju inflasi, sepanjang 2014 inflasi dipengaruhi harga pangan. Belanja modal dapat menjadi stimulus dalam mendorong peningkatan ekonomi. Pemerintah akan tetap konsisten akan temuan BPK RI. Pemerintah akan membuat action plan 60 hari setelah hasil temuan tersebut. Pemerintah akan melakukan tindakan pemantauan secara periodik. Pemerintah akan menyusun verifikasi KKKS yang terintegrasi. Pemerintah akan menelusuri utang ke pihak ketiga.
  • Sektor pertanian, KKP, pertambangan dan industri kreatif akan lebih digalakkan kembali. Pemerintah
    telah menyederhanakan perencanaan kerja untuk meningkatkan efesiensi kerja anggaran. Pemerintah menginisiasi spending review untuk kebijakan pengangguran. Pemerintah telah sistem anggaran dengan memperbaiki fleksibilitas pelaksanaan anggaran. Pemerintah mengambil kebijakan transfer ke daerah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.
  • Piutang pajak melakukan penagihan pajak dengan surat pajak. Piutang negara seharusnya dibayarkan sesuai ketentuan waktu. Pemerintah memperhitungkan SAL yang sah. Pemerintah secara berkelanjutan meningkatkan pimpinan untuk meningkatkan kualitas dan pelatihan satker. Peningkatan sistem kelembagaan dengan pengawasan internal lembaga. Pemerintah menyambut baik RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2014.
  • Dalam menghadapi krisis keuangan, perlu landasan hukum yang kuat. Presiden RI telah menyampaikan RUU JPSK ke DPR RI.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan