Rangkuman Terkait
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - Paripurna DPR-RI ke 38
- Pelantikan Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dan MPR-RI Sisa Jabatan 2019-2024, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-37
- Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36
- Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Laporan Komisi 2 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test/FPT), dan Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-35
- Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keolahragaan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-34
- Laporan Badan Legislasi DPR-RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan, Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR-RI dan Lainnya — Paripurna DPR-RI ke-33
- Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU Ibu Kota Negara (IKN) — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-32
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu — Rapat Paripurna DPR-RI ke-31
- Pembukaan Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2020-2021 dan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) — Paripurna DPR-RI ke-19
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pidato Ketua DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-30
- Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2019 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Penyampaian Rancangan Undang Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (P2APBN) Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah dan lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-16
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2021, Pengambilan Keputusan RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan yang lainnya - Paripurna DPR RI ke-14
- Pandangan Fraksi terhadap RUU Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI menjadi Usul DPR-RI dan lainnya - Paripurna DPR RI Rapat Pendapat Fraksi-Fraksi
- Masa Sidang III Tahun 2019-2020 – Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Masa Sidang
- Pidato Pimpinan DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) - Rapat Paripurna DPR-RI
- Laporan Komisi III Calon Hakim Agung dan Calon Hakim AD HOC Dilanjutkan Pengambilan Keputusan - Paripurna DPR RI
- Penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Sidang Paripurna ke-7 DPR-RI Periode 2014-2019
- Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 – Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Sidang
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU — Paripurna DPR-RI ke-42
Tanggal Rapat: 31 May 2022, Ditulis Tanggal: 10 Jun 2022,Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Pemerintah
Pada 31 Mei 2022, DPR-RI menyelenggarakan Rapat Paripurna mengenai Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2023, Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penanggulangan Bencana, dan Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap beberapa RUU. Rapat Paripurna ini dibuka dan dipimpin oleh Sufmi Dasco dari Fraksi Partai Gerindra dapil Banten 2 pada pukul 09.38 WIB. Menurut catatan Sekjen DPR-RI, Rapat Paripurna ini telah dihadiri secara fisik 21 orang, virtual 256 orang, dan izin 28 orang. (Ilustrasi: Jejak Parlemen)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Agenda Pertama:
Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023
- Sri Mulyani (Menteri Keuangan) membacakan Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023
- Atas nama Pemerintah, menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua Fraksi DPR-RI atas berbagai masukan, saran, dan pandangan yang konstruktif serta persetujuan dari seluruh Fraksi untuk melanjutkan pembahasan pembicaraan pendahuluan terhadap KEM-PPKF Tahun 2023, yang akan dijadikan acuan bagi Pemerintah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2023.
- Semua Fraksi bersepakat bahwa setelah 2 tahun mengalami pandemi, kini dunia sedang memasuki transisi menuju endemi. Proses pemulihan ekonomi sedang terjadi. Namun semua juga memahami bahwa krisis akibat pandemi, kemudian disusul oleh krisis geopolitik.
- Potensi dampaknya dapat menimbulkan krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan di berbagai belahan penjuru dunia. Krisis di atas krisis. Seluruh dunia sedang mengalami cobaan yang sungguh teramat berat.
- Sungguh masih lekat dalam ingatan kita, seluruh bangsa bersama-sama bahu-membahu untuk mengatasi pandemi. Kecintaan kita kepada tanah air dan kemanusiaan, menggerakkan kita semua untuk bekerja sama, bergerak cepat mengambil kebijakan yang luar biasa untuk secara bersama-sama menghadapi krisis pandemi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah modern Indonesia. Sungguh ini adalah modal bangsa yang luar biasa nilainya di saat-saat sulit seperti sekarang ini.
Agenda Kedua:
Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana
- Yandri (Fraksi Partai Amanat Nasional, dapil Banten 3) membacakan Laporan Komisi 8 DPR-RI terhadap Pemberhentian Pembahasan RUU tentang Penanggulangan Bencana
- Terkait UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD memiliki tugas tentang persiapan penyusunan dan penyempurnaan RUU. Kami menyampaikan laporan RUU Penanggulangan Bencana telah dibahas di Komisi 8 DPR RI.
- Lamanya pembahasan RUU ini disebabkan adanya perbedaan mengenai nomenklatur di BNPB dengan DIM yang diajukan oleh DPR RI dan Pemerintah RI, bahwa BNPB disebutkan secara eksplisit pada UU No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Komisi 8 semangat untuk menjadi solusi terkait penanggulangan bencana yaitu pada anggaran kelembagaan dan koordinasi sementara DIM RUU yang diajukan oleh pemerintah hanya diisi dengan istilah “Badan”. Ini yang membuat lama
- Mempertimbangkan fungsi legislasi DPR bahwa 1 Komisi hanya menyelesaikan 1 RUU maka Komisi 8 bersama Mensos, Menkumham, Menkeu, Mendagri, Menkes dan Menpan RB bersama Pimpinan DPR RI.
- Pada Rapat kerja tanggal 13 April 2022 diambil kesimpulan bahwa DPR dan Pemerintah sepakat untuk menghentikan pembahasan RUU Penanggulangan Bencana karena tidak ada kejelasan dan solusi bersama.
- Peraturan DPR RI No 2 tahun 2020 tentang pembentukan UU dan Junto Pasal 1 Ayat 3 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2020.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, Pendapat Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 7 tentang Energi Baru dan energi Terbarukan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Landas Kontinen, dan lain-lain - Rapat Paripurna DPR-RI dengan BPK-RI
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2023 - Rapat Paripurna DPR-RI dengan Menteri Keuangan
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022 - Paripurna DPR-RI ke 38
- Pelantikan Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI dan MPR-RI Sisa Jabatan 2019-2024, Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap RUU Usul Inisiatif Komisi 2 DPR-RI, dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-37
- Pidato Ketua DPR-RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-36
- Pelantikan Pergantian Antar Waktu (PAW), Laporan Komisi 2 DPR-RI atas Hasil Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test/FPT), dan Pidato Ketua DPR-RI pada Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-35
- Pengambilan Keputusan Tingkat II Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Keolahragaan, Persetujuan Perpanjangan Waktu Pembahasan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan lain-lain — Paripurna DPR-RI ke-34
- Laporan Badan Legislasi DPR-RI Terhadap Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dilanjutkan Dengan Pengambilan Keputusan, Pendapat Fraksi-Fraksi Terhadap RUU Usul Inisiatif Baleg DPR-RI Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan Menjadi RUU Usul DPR-RI dan Lainnya — Paripurna DPR-RI ke-33
- Pandangan Fraksi terhadap Rancangan Undang Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan RUU Ibu Kota Negara (IKN) — Rapat Paripurna DPR-RI Ke-32
- Pidato Ketua DPR-RI pada Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 dilanjutkan dengan Pergantian Antar Waktu — Rapat Paripurna DPR-RI ke-31
- Pembukaan Masa Persidangan 5 Tahun Sidang 2020-2021 dan Pelantikan Anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) — Paripurna DPR-RI ke-19
- Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Pidato Ketua DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 — Paripurna DPR-RI ke-30
- Pembicaraan Tingkat II / Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pembicaraan Tingkat II dan Pengambilan Keputusan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Cipta Kerja — Rapat Paripurna Ke-18 DPR RI
- Pandangan Fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2APBN) Tahun 2019 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Penyampaian Rancangan Undang Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (P2APBN) Tahun Anggaran 2019 oleh Pemerintah dan lain-lain — Rapat Paripurna DPR-RI ke-16
- Penyampaian Pemerintah terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN TA 2021, Pengambilan Keputusan RUU tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan yang lainnya - Paripurna DPR RI ke-14
- Pandangan Fraksi terhadap RUU Perubahan Ketiga atas UU No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi RI menjadi Usul DPR-RI dan lainnya - Paripurna DPR RI Rapat Pendapat Fraksi-Fraksi
- Masa Sidang III Tahun 2019-2020 – Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Masa Sidang
- Pidato Pimpinan DPR-RI Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 - Rapat Paripurna DPR-RI
- Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement) - Rapat Paripurna DPR-RI
- Laporan Komisi III Calon Hakim Agung dan Calon Hakim AD HOC Dilanjutkan Pengambilan Keputusan - Paripurna DPR RI
- Penetapan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Sidang Paripurna ke-7 DPR-RI Periode 2014-2019
- Masa Persidangan II Tahun 2019-2020 – Paripurna DPR RI Rapat Pembukaan Sidang