Agustina Wilujeng Pramestuti (Perwakilan dari Fraksi PDIP)

• Fraksi PDI-P mengajak Pemerintah untuk membangun bangsa sesuai UUD 1945 dan harus mencakup seluruh aspek.
• Fraksi PDI-P mengajukan agar pembangunan sosial tidak dikesampingkan di tengah gencar pembangunan infrastruktur dan politik anggaran tahun 2017 harus dapat mewujudkan Trisakti.
• Fraksi PDI-P memberikan catatan atas Kerangka Ekonomi Makro (KEM), agar Pemerintah sungguh-sungguh dalam menaikkan lifting migas, dengan berupaya agar penjualan minyak meningkat dan BUMN harus memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.
• Fraksi PDI-P mendukung program tax amnesty untuk memberikan keadilan bagi masyarakat.
• Fraksi PDI-P mendukung Pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur.
• Dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017, Fraksi PDI-P menyarankan agar Pemerintah fokus pada program-program kerakyatan.
• Fraksi PDI-P mengapresiasi peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa pada RAPBN Tahun Anggaran 2017.
• Pemerintah harus bekerja keras melalui kebijakan fiskal.
• Fraksi PDI-P setuju untuk membahas pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2017 dengan Pemerintah.
  

Hamka B. Kady (Perwakilan dari Fraksi Partai Golkar)

• Laju pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik diprediksi akan melambat.
• Menurut Bank Dunia, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2017 diprediksi sebesar 5,3%.
• Fraksi Partai Golkar berharap Pemerintah dapat meningkatkan iklim investasi.
• Fraksi Partai Golkar memandang perlu penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2017 secara realistis.
• Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa salah satu agenda Nawacita adalah memberikan kemandirian.
• Fraksi Partai Golkar juga menyampaikan pandangan terhadap laporan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017, yaitu:
  • Pertumbuhan ekonomi yang diajukan Pemerintah di tahun 2017 masih dapat ditingkatkan.
  • Pada program pembangunan, Pemerintah dituntut untuk melakukan peningkatan.
  • Dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 5,3-5,9%, hal tersebut masih dapat ditingkatkan.
• Fraksi Partai Golkar memberikan catatan agar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 lebih optimis.
• Fraksi Partai Golkar mengatakan bahwa APBN merupakan alat negara untuk mewujudkan peningkatan ekonomi.
• Pemerintah diminta untuk memperhatikan tekanan eksternal dan logistik. 
• Perlu optimis terhadap pembayaran modal asing dengan mencermati secara serius tekanan eksternal, risiko dan gejolak, di sisi lain perlu optimis.
• Fraksi Partai Golkar mengharapkan penjelasan detail atas lifting minyak bumi yang lebih rendah.
• Diperlukan kebijakan dalam perencanaan koordinasi yang komprehensif antara pusat dan daerah.
• Diperlukan juga kebijakan yang tepat, untuk menjaga stabilitas anggaran.
• Fraksi Partai Golkar mengusulkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5-6% lebih tinggi dari target Pemerintah.
• Fraksi Partai Golkar berpendapat agar pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dapat dilaksanakan.
• Fraksi Partai Golkar mengikuti pokok-pokok ekonomi makro untuk dibahas lebih lanjut.
• Fraksi Partai Golkar menyetujui pembahasan lebih lanjut mengenai KEM-PPKF dalam RAPBN 2017.
  

Elnino M. Husein (Perwakilan dari Fraksi Partai Gerindra)

• Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). 
• Fraksi Partai Gerindra menyoroti pertumbuhan ekonomi pada April hanya 4,9%.
• Fraksi Partai Gerindra mendesak Pemerintah untuk target inflasi untuk dapat dipertanggungjawabkan.
• Fraksi Partai Gerindra mendesak Pemerintah agar pembangunan ke arah yang kredibel dan berbasis lokal. 
• Fraksi Partai Gerindra memandang Pemerintah tidak mampu mengendalikan angka yang tepat. Oleh karena itu, target yang sudah ditentukan harus dikerjakan secara sungguh-sungguh.
• Fraksi Partai Gerindra juga memandang Pemerintah tidak mampu menahan gejolak nilai tukar rupiah.
• Total uang dan beban pembayarannya menjadi hal yang penting.
• Produksi minyak tidak ada peningkatan dari tahun lalu.
• Fraksi Partai Gerindra meminta penjelasan alasan target lifting minyak diturunkan.
• Selama ini, defisit APBN selalu diikuti dengan utang.
• Fraksi Partai Gerindra mengusulkan beberapa cara yang dapat dilakukan diantaranya memaksimalkan potensi penerimaan pajak.
• Fraksi Partai Gerindra juga mengusulkan desain RAPBN Tahun Anggaran 2017 agar surplus.
• Selama ini, penerimaan pajak selalu lebih rendah daripada target.
• Proyeksi asumsi makro lebih sering didasarkan pada urusan politik dan tidak bekerjasama.
• Pemerintah perlu lebih serius khususnya pada sektor Migas, karena masih relatif kecil dari negara lain.
• Pengawasan pada perusahaan tambang perlu dilakukan agar perusahaan tersebut membayar royalti sesuai tarif.
• Pemerintah harus mengawasi instrumen utang yaitu obligasi negara.
• Pembayaran utang Pemerintah masih akan berlangsung hingga 20 tahun ke depan.
• Pemerintah juga perlu melakukan restrukturisasi pembayaran utang. 
• Pemerintah harus memastikan utang baru hanya untuk pembangunan.
• Dalam 10 tahun terakhir, penarikan utang luar negeri tidak digunakan untuk proyek-proyek yang produktif.
• Selama ini, utang tidak efektif dalam pemanfaatannya.
• Fraksi Partai Gerindra mengusulkan agar dilakukan audit manajemen terkait utang luar negeri.
• Pendapatan dari sektor pajak turun dan masih memperhatikan banyaknya potensi pajak yang sulit dijangkau oleh Pemerintah.
• Fraksi Partai Gerindra masih mengkaji dan mendalami tax amnesty.
• Fraksi Partai Gerindra melihat tax amnesty dapat mencederai keadilan di masyarakat. 
• Kebijakan belanja negara tahun 2017 untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan daya saing sangat berisiko bagi masa depan Indonesia, karena dibiayai dari utang luar negeri.
• Sebagaimana kita maklumi bersama, pembangunan infrastruktur merupakan investasi jangka panjang, namun agresif pembangunan yang dilakukan dibiayai oleh utang.
• Fraksi Partai Gerindra tidak setuju adanya pemangkasan subsidi untuk pembangunan infrastruktur diambil dari pemangkasan subsidi dan utang.
• Penyerapan tenaga lokal untuk infrastruktur hanya utopia belaka. Dalam pembangunan infrastruktur, misalnya kereta cepat, justru banyak dilakukan dengan tenaga kerja dari China. Jika tren penggunaan tenaga kerja asing terus berlangsung, maka angka pengangguran tidak akan turun. Fraksi Partai Gerindra berharap Pemerintah betul-betul memperhatikan usul yang disampaikan.
• Fraksi Partai Gerindra menyarankan agar Pemerintah berkorelasi langsung terhadap kemandirian perekonomian nasional.
  

Wahyu Sanjaya (Perwakilan dari Fraksi Partai Demokrat)

• Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 yang sebesar 4,9% disebabkan oleh penerimaan negara yang tidak optimal dari berbagai sektor.
• Keinginan rencana Pemerintah dalam menaikkan infrastruktur perlu memperhatikan pertimbangan. Gagasan pembangunan harus dilakukan dengan pondasi yang baik dan secara terstruktur. 
• Indikator asumsi makro yang diajukan Pemerintah merupakan asumsi yang terlalu optimis.  Padahal, kondisi kinerja domestik belum membaik.
• Fraksi Partai Demokrat melihat target pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9% di tahun 2017 terlalu optimis.
• Target inflasi tahun 2017 yang diajukan  Pemerintah sangat realistis dan penting dilakukan oleh Pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga bahan pokok.
• Fraksi Partai Demokrat melihat tingkat inflasi yang rendah harus ditunjang dengan daya beli masyarakat.
• Nilai tukar yang diproyeksikan Pemerintah berada di angka 13.500, perkiraan tersebut cukup realistis.
• Mengenai data BPS tentang ketenagakerjaan, pertumbuhan ketenagakerjaan turun.
• Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar lebih agresif dalam menurunkan tingkat kemiskinan.
• Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah segera menjaga daya tahan fiskal dan risiko utang.
• Usaha Pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan anggaran tahun 2017 diharapkan dapat berfungsi optimal.
• Pemerintah perlu berhati-hati mengenai kebijakan pembiayaan anggaran melalui utang, karena sudah mencapai Rp3.200 Triliun.
• Fraksi Partai Demokrat melihat target penerimaan negara tahun 2017 yang meningkat merupakan sikap optimis.
• Pengalaman di tahun 2015 telah menunjukkan realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan.
• Fraksi Partai Demokrat meminta agar Pemerintah menetapkan target pajak yang realistis, sehingga Pemerintah dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dan dana anggaran modal yang difokuskan pada ketahanan pangan.
• Fraksi Partai Demokrat sangat memperhatikan turunnya penerimaan negara dari sektor Migas, pengembangan infrastruktur pendukung di sektor migas, serta gas yang transparan dan kredibel.
• Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah agar melakukan evaluasi pada RPJMN, mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur.
• Fraksi Partai Demokrat berharap APBN Tahun Anggaran 2017 dapat dimanfaatkan untuk program-program pro-rakyat.
• Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah melakukan pendampingan dana desa di lapangan. Anggaran dana desa sejak tahun 2014 terus mengalami peningkatan. Pemerintah harus mendampingi di lapangan, melanjutkan bantuan sosial, korban bencana, raskin, KUR, kesejahteraan tani, guru dan buruh.
• Fraksi Partai Demokrat meminta Pemerintah memperhatikan pendataan dan pendistribusian agar tepat sasaran, dan dapat memahami kebijakan makro serta kebijakan fiskal.
• Fraksi Partai Demokrat setuju agar RAPBN Tahun Anggaran 2017 dibahas lebih lanjut. Fraksi Partai Demokrat mendukung program yang pro-rakyat.
  

Sukiman (Perwakilan dari Fraksi PAN)

• China yang dulunya unggul, sekarang turun.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah melakukan pengembangan paket kebijakan ekonomi agar menyentuh sektor riil.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah melakukan deregulasi di sektor infrastruktur.
• Fraksi PAN memberikan catatan terhadap KEM-PPKF dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017.
• Fraksi PAN melihat target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 masih terlampau tinggi.
• Fraksi PAN melihat proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2017 sekitar 5-5,5%.
• Fraksi PAN meminta agar ada deregulasi pengantaran makanan, karena dikuasai mafia dan spekulan.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah berkoordinasi dengan BI agar nilai tukar rupiah stabil.
• Fraksi PAN mendesak Pemerintah untuk menjaga tetap target lifting minyak. Rendahnya minyak dibandingkan perkiraan tahun 2016 perlu menjadi peringatan dalam 10 tahun terakhir.
• Efisiensi biaya produksi dari kontrak kerjasama tetap diperhatikan.
• Asumsi makro tahun 2017 mendasari Pemerintah bahwa arah kebijakan fiskal perlu ada catatan penting. Kebijakan tentu bersumber dari pembiayaan utang dan non utang.
• Terkait ekonomi makro, Fraksi PAN melihat ekspansi perlu dikurangi, karena belanja pusat dan daerah rendah.
• Hal lain yang berkaitan dengan dana APBD tidak digunakan untuk pembangunan dan meningkat tiap tahunnya.
• Fraksi PAN melihat ada dana APBN yang tidak digunakan untuk pembangunan.
• Fraksi PAN meminta agar tidak mengulangi kesalahan dalam menetapkan target penerimaan pajak.
• Fraksi PAN mendorong Pemerintah tidak mengurangi target lifting migas.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah melakukan koordinasi secara intens dengan Dirjen Pajak.
• Fraksi PAN meminta Pemerintah untuk menghindari kesalahan.
• Fraksi PAN melihat target angka pengangguran terlalu optimis.
• Fraksi PAN  meminta agar SMK dapat lebih didayagunakan dan mendorong Pemerintah melakukan perubahan sistem kurikulum untuk sistem pendidikan SMK untuk memenuhi pasar tenaga kerja.
• Fraksi PAN meminta agar Program Keluarga Harapan (PKH) anggarannya ditingkatkan. 
• Fraksi PAN memandang perlunya data dan informasi kemiskinan terpadu. 
• Fraksi PAN setuju KEM-PPKF dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017 dapat ditindaklanjuti dalam tahap selanjutnya.
  

Cucun Ahmad Syamsurijal (Perwakilan dari Fraksi PKB)

• Fraksi PKB memandang rumusan kebijakan fiskal harus memberikan terobosan yang baik untuk tahun 2017, dimana masih akan banyak tantangan dan dalam kondisi apapun wajib dilaksanakan oleh Pemerintah.
• Fraksi PKB melihat bahwa perkembangan ekonomi di tahun 2017 akan lebih baik. Pertumbuhan global ekonomi domestik lebih tinggi dan diyakini semakin stabil dibandingkan dengan sebelumnya.
• Berkaitan dengan disampaikan keterangan Pemerintah, maka Fraksi PKB perlu ada beberapa catatan penting: Target pertumbuhan ekonomi masih konservatif, pertumbuhan ekonomi di angka 5,3-5,9% besar kemungkinan akan didukung dengan laju investasi.
• Terkait inflasi, Fraksi PKB menjaga ekspektasi tetap terkendali. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi otoritas fiskal antara Pemerintah dengan BI. Sedangkan, target tersebut sangat dapat tercapai. Tantangan Pemerintah harus menjaga momentum positif khusus terkait kenaikan suku bunga.
• Fraksi PKB meminta Pemerintah mencapai extra effort untuk mencapai target penerimaan negara. Perlu adanya perhatian khusus oleh Pemerintah untuk kerjasama meningkatkan produksi minyak dan gas.
• Secara umum, negara masih didominasi oleh penerimaan dalam negeri.
• Fraksi PKB meminta Pemerintah meningkatkan tax ratio dan harus mampu meningkatkan perekonomian yang berkualitas.
• Alokasi belanja negara harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, menurunkan tingkat pengangguran, dan kemiskinan sampai 10%.
• Fraksi PKB menekankan pemerintah mengelola belanja negara dengan akuntabel.
• Subsidi harus dikelola secara efisien dan tepat sasaran.
• Pemerintah harus memperhatikan alokasi belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
• Fraksi PKB meminta Pemerintah agar berhati-hati mengenai komposisi pembayaran APBN baik utang maupun non utang.
  

Andi Akmal Pasluddin (Perwakilan dari Fraksi PKS)

• Pembahasan dokumen KEM-PPKF akan menjadi dasar dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2017.
• Indonesia masih menghadapi ekonomi yang sangat berat, kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.
• Pada awal pemerintahan Jokowi-JK ada peningkatan jumlah rakyat miskin. Hal tersebut berarti Pemerintah gagal melindungi rakyat miskin.
• Rakyat miskin semakin miskin, karena pendapatan mereka habis untuk kebutuhan sehari-hari.
• Kondisi perekonomian nasional sekarang masih memprihatinkan. Pertumbuhan ekonomi di Triwulan 1 2016 sebesar 4,9%. Hal tersebut terendah sejak 5 tahun terakhir dimana merosotnya daya saing ekonomi. Peringkat dalam global turun dari 34 ke 37 dari 100 lebih negara.
• Fraksi PKS mendorong agar melindungi pasar domestik, menguatkan rantai pasar industri, dan gerakan cinta produk dalam negeri.
• Fraksi PKS meminta agar Pemerintah mengendalikan tenaga kerja asing, mengendalikan masuknya tenaga kerja asing, dan lebih mengutamakan tenaga lokal.
• Fraksi PKS meminta agar ada Undang-Undang tentang Pembatasan Lahan.
• Fraksi PKS melihat KEM-PPKF perlu adanya peningkatan sasaran.
• Penetapan target pertumbuhan ekonomi tahun 2017 tidak sesuai RPJMN.
• Potensi ekonomi dapat lebih tinggi, jika Pemerintah bekerja lebih baik.
• India tetap mengalami pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Kebijakan reformasi ekonomi India layak dicontoh. Pemerintah belum memberikan road-map pembangunan yang jelas.
• Paket kebijakan ekonomi belum terlihat efeknya. 
• Fraksi PKS memandang indikator KEM-PPKF sesuai RPJMN.
• Fraksi PKS memandang perlu dimasukan Indeks Pembangunan Manusia pada KEM-PPKF dalam RAPBN Tahun Anggaran 2017.
• Fraksi PKS mendesak Pemerintah mengendalikan inflasi, meminta Pemerintah agar cermat dalam penentuan nilai tukar rupiah, KEM-PPKF perlu didesain lebih kredibel. 
• Peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi hal yang penting.
• Target penerimaan pajak tidak tercapai, karena tidak cermatnya target.
• Tax ratio perlu ditingkatkan.
• Potensi pajak hilang mencapai Rp500 T.
• Belanja infrastruktur seharusnya di atas 5%.
• Fraksi PKS meminta Pemerintah merealisasikan reformasi agraria.
• Pemerintah harus memberikan intensif dan subsidi bagi petani dan nelayan. Jangan hanya berfokus pada pembangunan besar, tapi juga irigasi pertanian diperhatikan.
• Fraksi PKS memandang agar Pemerintah tidak membiayai proyek-proyek besar.
• Fraksi PKS menyambut baik arah baik alokasi kesehatan 5%. Harus diperhatikan lagi mengenai infrastruktur kesehatan.
• Fraksi PKS memandang perlu peningkatan kebijakan untuk ibu dan anak. Dana transfer daerah dan dana desa perlu ditingkatkan.
• Fraksi PKS melihat Pemerintah mencari penerimaan negara yang lebih sehat.
• Pemerintah harus mencari alternatif untuk sumber penerimaan negara. Perlu peningkatan yang memadai dan keseriusan industri pertahanan perlu mencari optimalisasi penerimaan negara.
• Masih ada pandangan Fraksi PKB yang tidak dibacakan secara menyeluruh, namun sudah dilampirkan di dalam dokumen yang akan diserahkan.
  

Amir Uskara (Perwakilan dari Fraksi PPP)

• Kelemahan ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang serius.
• Konsumsi masyarakat dan laju pertumbuhan ekonomi menurun. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan makro ekonomi perlu lebih serius. Sebagaimana diketahui, Kerangka Ekonomi Makro direncanakan makin membaik. 
• Perlu transformasi pendapatan negara tidak hanya di pajak, namun juga optimalisasi migas.
• Pemerintah masih perlu kerja keras, karena konsumsi masyarakat masih lemah.
• Fraksi PPP menilai pertumbuhan ekonomi tahun 2017 di angka 5,3% masih cukup berat.
• Target inflasi harus dibarengi dengan menjaga ketahanan pangan. Dalam kondisi perekonomian yang lesu, diharapkan suku bunga dapat turun. Hingga kini, harga minyak masih dalam status ketidakpastian.
• Pengelolaan makro dan fiskal dapat menjadi gaung yang kuat.
• Fraksi PPP meminta pengelolaan makro ekonomi dan fiskal dapat memberikan pengaruh yang kuat dalam sektor riil.
• Belanja negara yang sifatnya mandatory nilainya terus meningkat.
• Fraksi PPP meminta Pemerintah terus memperbaiki tata kelola Pemerintah dan memperkuat akses dan memperbaiki kapasitas kelembagaan untuk mempercepat proses pembangunan.
• Fraksi PPP menyatakan persetujuannya terkait Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk dibahas lebih lanjut.
  

Donny Imam Priambodo (Perwakilan dari Fraksi Partai NasDem)

• Tahun 2017, Indonesia akan menghadapi ketidakpastian ekonomi global. 
• Fraksi Partai NasDem optimis dengan kerja keras dan kerjasama dengan stakeholder Pemerintah mampu menyelesaikannya.
• APBN Tahun Anggaran 2016 dijalankan dengan penuh tantangan. Pemerintah harus belajar ekstra keras dan harus kerja keras untuk mencapai target penerimaan yang ditumpukkan pada sektor pajak.
• Fraksi Partai NasDem melihat RUU tentang Tax Amnesty perlu segera diselesaikan dan adanya revisi terkait Undang-Undang tentang Penerimaan Negara.
• Fraksi Partai NasDem melihat besarnya dana transfer ke daerah seharusnya menciptakan lapangan kerja.
• Fraksi Partai NasDem mendukung Pemerintah untuk memberikan subsidi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
• Fraksi Partai NasDem melihat perlu menjaga beban defisit dan perlu segera adanya penyerapan belanja Pemerintah.
• Pemerintah dapat memanfaatkan pasar global, sehingga mampu menyerap banyak tenaga kerja.
• Fraksi Partai NasDem sepakat agar ada suntikan pada BUMN dan mengusulkan agar BUMN dibenahi.
• Fraksi Partai NasDem menyetujui agar KEM-PPKF untuk dibahas lebih lanjut. 
  

Mukhtar Tompo (Perwakilan dari Fraksi Partai Hanura)

• Perekonomian nasional tidak terlepas dari perekonomian global. Menurunnya penerimaan negara berasal dari menurunnya penerimaan pajak. Lebih dari 70% ditopang oleh penerimaan pajak. 
• Fraksi Partai Hanura memandang Pemerintah perlu melakukan reformasi perpajakan serta mengoptimalkan penerimaan negara.
• Pemerintah memproyeksikan inflasi 3-5%, nilai tukar rupiah 13.900. 
• Pemerintah perlu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang impulsif.
• Perlu adanya monitoring agar tujuan pembangunan nasional tercapai, monitoring atas program kerja dan waspada terhadap dinamika ekonomi yang cepat di tengah ekonomi global yang tidak stabil.
• Perlunya transformasi pendapatan negara selain sektor pajak, yaitu optimalisasi migas. Lifting minyak dan gas bumi diperkirakan sebesar 1.790/hari. Perlu didorong pembangunan kilang oleh Pertamina. Padahal, jika potensi minyak dieksplorasi dapat meningkatkan nilai ekonomi.
• Pemerintah belum memiliki strategi untuk eksplorasi kilang minyak baru dalam potensi minyak gas.
• Fraksi Partai Hanura mendukung target gini ratio menjadi 0,38. Indonesia ini sudah berada di titik rawan. Dengan terbitnya Keppres yang semula 59.500 menjadi 80.000.
• Peningkatan iuran BPJS Kesehatan RI membebani masyarakat. 
• Secara nasional, sebanyak 3 juta orang sedang mengantri untuk berhaji. Fraksi Partai Hanura mempertanyakan dana pengelolaan haji yang selama ini mengendap.
• Fraksi Hanura setuju KEM-PPKF untuk dibahas lebih lanjut.