Taufik Kurniawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 7

• RUU Perlindungan Anak ditetapkan menjadi UU.
• Pimpinan DPR RI menerima Surat Presiden mengenai pergantian Anggota Antar Waktu (PAW).
  • PAW Marlinda akan menggantikan Budi S. dari Fraksi Golkar.
  • PAW Sutriyono akan menggantikan Gamari dari Fraksi PKS.
  • Penggantian anggota telah disepakati.

Yandri S. dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Banten 2

• Fraksi PAN ingin merevisi UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Terdapat ketimpangan anggaran di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa. Adanya kesenjangan anggaran di daerah ini terkait dengan UU yang ada sekarang yang dinilai tidak adil bagi Provinsi. Menurutnya, tidak boleh dianut paham Jawasentris, tetapi harus menganut keadilan di seluruh Indonesia. PAN melihat perhitungan anggaran daerah sesuai UU No. 33 Tahun 2004 tidak adil sehingga perlu direvisi. Menurutnya perlu dibuat formulasi dana aspirasi walaupun bukan PAN yang memegangnya. PAN berharap ada keadilan dalam hal keuangan dan berharap DPR dianggap walaupun saat reses. 

Eka Sastra dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Barat

• RAPBN 2017 telah memenuhi aspek dan lebih realistis. Fraksi Golkar melihat RAPBN 2017 yang diajukan Pemerintah telah kredibilitas dan realistis.
• Ekonomi makro 5,3% pada tahun 2017 dan bisa ditingkatkan lebih lagi.
• Golkar berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi kemarin merupakan batas terbawah. Harus ditingkatkan lagi.
• Pendapatan seharusnya bisa didorong lebih baik lagi tahun ini.
• Arsitektur ekonomi harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat.
• Inflasi diperkirakan mencapai 4% dan Fraksi Golkar berharap dapat turun menjadi 3.5%.
• Golkar berharap Pemerintah mampu menyiasati harga pangan.
• Golkar berharap Pemerintah memperhatikan kenaikan harga barang untuk menekankan inflasi.
• Golkar berharap kelompok masyarakat miskin dapat diperhatikan.
• Penerimaan negara Rp1.736 Triliun, turun sebesar 2,7% dari APBNP 2016.
• Golkar berharap Pemerintah dapat meningkatkan target pajak karena tax ratio masih rendah.
• Total belanja Pemerintah sebesar Rp2.070 Triliun. Golkar mengapresiasi penghematan anggaran.
• Defisit harus dibawah 3% sehingga stabilitas perekonomian di Indonesia dapat tercapai.
• Golkar meminta piutang negara diselesaikan terutama yang jatuh tempo.
• Golkar mengapresiasi kerja keras Pemerintah dan menyetujui RUU RAPBN 2017 dan nota keuangan untuk dibahas lebih lanjut.

M. Nizar dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Timur 11

• Seminggu yang lalu Presiden Indonesia telah menyampaikan nota keuangan RAPBN 2017. Gerindra sependapat mengenai APBN bahwa hal tersebut sebagai instrumen fiskal yang tepat.
• Gerindra melihat RUU APBN 2017 masih jauh dari mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada APBN sebelumnya, target penerimaan terus direvisi.
• Target pendapatan selalu defisit sejak 2 tahun lalu dan dikhawatirkan untuk tahun depan target anggaran yang telah ditetapkan tidak dapat berjalan karena kurang penerimaan negara.
• Penetapan 5,3% untuk pertumbuhan ekonomi tidak optimis dan masih bersifat moderat. Seharusnya Pemerintah lebih optimis.
• Saat ini rakyat miskin sudah mencapai 11,2% dari keseluruhan penduduk.
• Penetapan inflasi 3,5% menunjukkan Pemerintah belum melihat ada strategi jitu untuk menekan inflasi. Inflasi di indonesia selalu menjadi yang paling tinggi di antara negara-negara lain.
• Lifting minyak Rp780.000 menunjukkan kemunduran target dan Pemerintah tidak mampu mencapai target lifting.
• Target minyak lebih rendah 4,9% menunjukan bahwa Pemerintah tidak pernah menepati janjinya.
• Target penerimaan pajak yang besar menandakan Indonesia telah menjadi negara kapitalis.
• Gerindra menyayangkan Pemerintah yang tidak mencantumkan penerimaan dari tax amnesty.
• Belum ada perubahan fundamental dengan RAPBN sebelumnya.
• Gerindra berharap postur APBN sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33.
• Penting untuk memperlakukan APBN sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat, bukan tentang hal-hal lain.
• Defisit anggaran negara akan ditutupi dengan utang Surat Berharga Negara dan akan menambahkan beban utang Pemerintah. Fokus lainnya adalah defisit anggaran 2,41% dari PDB. Itu akan menambah beban utang. Menumpuknya beban utang akan terus mengancam posisi devisa. Cadangan devisa meningkat, tetapi hanya hasil lelang yang sebenarnya adalah utang juga.
• Alokasi dana desa diharapkan meningkat. Penyelewengan harus dapat diatasi.
• Gerindra mengapresiasi Pemerintah yang meningkatkan anggaran transfer daerah lebih besar dari Pemerintah Pusat.
• Penumpukan utang dapat mengganggu devisa dan tingkat ketertarikan negara lain terhadap Indonesia.
• Anggaran Kementerian Kesehatan belum memenuhi konstitusi agar 5%.
• Menghadapi MEA, Indonesia malah menurunkan anggaran pendidikan dan pertanian.
• Alokasi anggaran pertanian Rp23 Triliun, menurun dari APBN 2016 yang sebesar Rp27 Triliun.
• Alokasi anggaran untuk Kementan menunjukkan sektor pertanian bukan prioritas Pemerintah.
• Pembangunan infrastruktur dikhawatirkan akan menyerap tenaga kerja asing khususnya China. Penyerapan tenaga kerja Indonesia harus dipertahankan daripada tenaga kerja China.
• Gerindra sepakat dengan Pemerintah bahwa APBN harus disusun dengan realistis.

Erma dari Fraksi Demokrat dapil Kalimantan Barat

• Fraksi Demokrat mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia.
• APBN sebagai perwujudan pengelolaan keuangan negara yang terbuka sebagaimana diketahui dalam UU No. 13 Tahun 2003. APBN berfungsi untuk kesejahteraan rakyat.
• Tahun ini merupakan tahun ketiga Pemerintah dalam rangka mewujudkan nawacita, dimana tahun ini merupakan tahun konsolidasi fiskal yang memberi penekanan terhadap kualitas belanja produktid yang diamanatkan UU. 
• Kebijakan RAPBN 2017:
  • Optimalisasi pendapatan negara.
  • Penekanan belanja produktif.
  • Pengendalian defisit dan utang.
• Perekonomian global masih sangat tidak menentu akibat dampak Inggris keluar uni-eropa.
• Pajak ditargetkan sebesar 86,9% dari penerimaan negara.
• Pendapatan negara turun 2,7%, pendapatan pajak turun 2,8%, PNBP turun 1,3% dari tahun sebelumnya.
• Defisit anggaran 2017 sebesar 2,41% dari PDB.
• Fraksi Demokrat tidak akan berhenti mengkritisi Pemerintah untuk kesejahteraan rakyat.
• Target defisit negara Rp332,84 Triliun yang berarti naik 2,25% dari sebelumnya.
• Demokrat menilai RAPBN 2017 cukup optimis.
• Demokrat mencermati agar penerimaan pajak tidak meleset seperti tahun sebelumnya.
• Demokrat meminta Pemerintah mencegah defisit sedini mungkin dan menanggulanginya dengan cepat.
• Demokrat menyarankan agar melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan.
• Demokrat memperketat reward dan punishment pengelolaan keuangan daerah.
• Pemerintah harus melakukan pembinaan dan monitoring terhadap pengalokasian dana desa.
• Demokrat meminta Pemerintah melakukan pembekalan dan monitoring dana desa.
• Demokrat meminta Pemerintah lebih informatid terkait pembiayaan hutang.
• Pemerintah harus mempertajam sasaran subsidi. Bantuan sosial dan program pro rakyat harus tepat.
• Demokrat meminta Pemerintah lebih bijak dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur.
• Program kesejahteraan sosial harus ditingkatkan. Jangan selalu memerhatikan pembangunan saja.
• Demokrat dapat merima dan menyetujui RUU RAPBN 2017 dan nota keuangan untuk dilanjutkan.

Sukiman dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Kalimantan Barat

• Pengajuan RAPBN 2017 mempertimbangkan ekonomi global dan domestik dengan situasi perekonomian, maka PAN mengharapkan Pemerintah harus lebih cermat dan bijak. Diharapkan ekonomi global dan domestik semakin membaik. Fraksi PAN menganggap pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang bertambah menjadi 5,3% sudah baik, tetapi Pemerintah tidak boleh berpuas diri dan harus lebih giat lagi.
• RAPBN 2017 mendapat tantangan dari eknomi global yang penuh dengan ketidakpastian.
• Pemerintah harus menurunkan inflasi menjadi 3,5% dan jangan hanya puas diangka 4%.
• PAN meminta Pemerintah menjaga komoditas penyumbang inflasi seperti beras dan cabai.
• PAN berharap stabilitas keuangan yang berpengaruh terhadap ekspor dan pertumbuhan ekonomi. PAN meminta agar ekspor tidak turun dan ada upaya cerdas agar pelaksanaannya efektif.
• SBN lebih rendah dari perkiraan 2016. Terdapat ancaman kenaikan suku bunga deposito.
• PAN mengapresiasi target nilai tukar Rupiah yang semakin kuat untuk stabilitas sektor keuangan dan modal.
• Terdapat ancaman kenaikan suku bunga deposito dan perkreditan.
• PAN mendesak otoritas fiskal untuk mengatasi situasi likuiditas.
• Pemerintah perlu menjaga minat investor dan nilai Rupiah agar tetap stabil.
• PAN meminta Pemerintah melakukan evaluasi lifting migas dengan serius karea lifting migas uang mengalami penurunan akibat dari kinerja yang tidak optimal sangat disayangkan. Pemerintah harus menjamin Menteri yang terpilih agar dapat menghapus mafia migas.
• Menteri ESDM yang akan dipilih harus bisa menjaga dari dominasi bangsa asing di Indonesia.
• Catatan untuk APBN adalah target pendapatan yang harus dikoreksi ulang.
• Penerimaan dari pajak targetnya Rp1.045 Triliun itu turun sekitar 2,8% dari APBN 2016.
• PAN meminta Pemerintah menjelaskan lebih detail kemungkinan terburuknya.
• Penerimaan perpajakan masih menjadi tulang punggung pendapatan negara yang mencapai 86,1%.
• PAN meminta Pemerintah memperhatikan lagi tax amnesty.
• Penurunan yang terjadi pada belanja Kementerian lembaga mengharuskan Pemerintah melakukan law enforcement.
• PAN meminta Pemerintah melakukan punishment terhadap K/L yang serapannya rendah.
• 2 tahun terakhir utang Pemerintah lebih banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
• PAN menyarankan agar transfer ke daerah lebih besar daripada untuk K/L.
• PAN meminta Pemerintah memperbanyak program bantuan terhadap orang miskin. Target penurunan kemiskinan 9,5%-10% sehingga perlu ada program sosial untuk rakyat miskin.
• PAN meminta Pemerintah memperhatikan pengangguran.