Agenda Pertama: Penetapan Anggota Pansus RUU tentang Pemilu

Fadli Zon selaku Ketua Sidang membacakan susunan nama Anggota Pansus RUU tentang Pemilu, yaitu:

• Fraksi PDI-P : Arif Wibowo, Erwin Moeslimin Singajuru, Trimedya Panjaitan, Diah Pitaloka, My Esti Wijayati, dan Sirmadji 
• Fraksi Partai Golkar : Rambe Kamarul Zaman, Agung Widyantoro, Hetifah, Ahmad Zacky Siradj, dan Agun Gunandjar
• Fraksi Partai Gerindra : Ahmad Riza Patria, Endro Hermono, Nizar Zahro, dan Supratman Andi Agtas 
• Fraksi Partai Demokrat : Edhie Baskoro Yudhoyono, Didik Mukrianto, dan Fandi Utomo 
• Fraksi PAN : Yandri Susanto, Totok Daryanto, dan Viva Yoga Mauladi 
• Fraksi PKB : Lukman Edy, Neng Eem Marhamah, dan Zulfa 
• Fraksi PKS : Al Muzzammil dan Yusuf Sutriyono 
• Fraksi PPP : Reni Marliani dan Achmad Baidowi 
• Fraksi Partai Nasdem : Tamanuri dan Muchtar Luthfi Mutty
• Fraksi Partai Hanura : Rufinus Hutauruk
  

Agenda Kedua: Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017

Agus Hermanto mewakili Setya Novanto membacakan Pidato Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2016-2017.

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga masa sidang ini telah berjalan selama 52 hari kerja dan telah mengesahkan 7 RUU, diantaranya: 

• RUU tentang Pengesahan Maritime Labour Convention 2006. RUU ini mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan standar dan kualitas pelayanan industri dan jasa perikanan serta perkapalan, utamanya bagi para pekerja yang bekerja di sektor ini;
• RUU tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dengan disahkannya RUU ini, Indonesia bersama dengan negara-negara yang menandatangani perjanjian ini sepakat untuk bersama-sama menangani ancaman perubahan perubahan iklim dan dampaknya negara masing-masing dan dunia, lewat dukungan dana dan alih teknologi;
• RUU tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA 2015. Kontribusi DPR dalam pembahasan RUU ini merupakan perwujudan dari fungsi kontrol dan kepedulian terhadap pengelolaan  keuangan negara agar konsisten dengan program prioritas bagi kesejahteraan rakyat dan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat;
• RUU tentang Anggaran Pendapatan dan belanja negara TA 2017. DPR mengkritisi berbagai alokasi anggaran 2017 dan mendorong Pemerintah untuk menggunakan langkah-langkah penting dan strategis bagi tercapainya target penerimaan negara; 
• RUU tentang Merek dan Indikasi Geografis. RUU ini diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap merek dagang dan produk lokal menjadi lebih maksimal, serta akan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan proses perdagangan produk Indonesia di tingkat internasional; 
• RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. RUU ini merevisi undang-undang terdahulu yang dianggap sudah tidak memadai dengan melakukan perubahan terhadap beberapa substansi yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi informasi, diantaranya tentang tindak pidana penghinaan dan atau pencemaran nama baik dalam bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik yang bukan semata-mata sebagai delik umum, melainkan sebagai delik aduan. Ini dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan keadilan masyarakat; dan
• RUU tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. RUU ini diharapkan dapat menjadi instrumen yang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta memberikan efek jera bagi pelaku kekerasan seksual, sehingga dapat mencegah terulangnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. DPR mendorong Pemerintah agar segera melakukan sosialisasi dan menyusun peraturan pelaksanaannya sehingga kepastian hukum terhadap perlindungan, pemenuhan, dan penghormatan serta hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

DPR-RI telah menyetujui RUU tentang Jabatan Hakim dari Komisi 3 DPR-RI yang telah ditetapkan menjadi usul DPR-RI. Pada masa sidang ini, DPR-RI baru menerima 2 draft RUU dari Pemerintah, yaitu RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Kepalangmerahan. DPR-RI dan Pemerintah juga telah membahas RUU tentang Pertanggungjawaban APBN Tahun Anggaran 2015 dan sedang membahas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2017. 

DPR-RI mengharapkan Pemerintah dapat mengelola anggaran secara efektif untuk memenuhi kebutuhan rakyat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. DPR-RI dan Pemerintah berkomitmen untuk menciptakan clean and good governance.

DPR-RI telah menjalankan fungsi pengawasan, seperti:

• Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada Calon Hakim Agung;
• Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada Deputi Gubernur Indonesia;
• Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada Hakim Ad hoc;
• Uji Kepatutan dan Kelayakan kepada Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional;
• DPR-RI juga memberikan persetujuan pengangkatan duta besar luar biasa di negara sahabat;
• DPR-RI akan melakukan pengawasan pengelolaan ekonomi di daerah perbatasan demi NKRI yang lebih berdaulat; dan
• DPR-RI melalui tim pengawas perbatasan melakukan pengawasan terhadap masalah-masalah ekonomi dan sosial. Diharapkan agar Pemerintah konsisten dengan program kerjanya.

DPR-RI mengapresiasi program amnesti pajak dan juga mengapresiasi langkah Pemerintah dalam memberantas pungutan liar. DPR-RI mengimbau agar kampanye damai pada Pilkada Tahun 2017 tetap dikedepankan. Pentingnya  perlindungan pada hak-hak imigran dari Indonesia dan kerja sama dengan negara-negara di ASEAN untuk menjaga stabilitas keamanan negara. 

DPR-RI telah mengirimkan delegasi untuk sidang ke-8 AIPA Caucus AIPA-ASEAN pada 8 November 2016. AIPA-ASEAN Interface Meeting akan dilakukan pada 4-7 September untuk membahas pentingnya pengembangan kemampuan tenaga kerja di ASEAN dengan melakukan pelatihan bersama executive council. DPR-RI juga mengirimkan delegasi ke 6 (enam) kegiatan kerja sama organisasi internasional konferensi tersebut antara lain:

• AIPA Caucus
• ASEAN-AIPA
• AIPA Executive
• SU AIPA DPR
• Global Green Growth (delegasi untuk kegiatan organisasi Intel)
• The second MIKTA 

Pada 5-7 Oktober di Tasmania, DPR-RI menyampaikan transparansi parlemen sidang global green growth week tahun 2016 untuk mengajak parlemen terlibat pembangunan hijau, yang terdiri dari: 

• Parliamentary session WTO forum 
• MENA OECD 
• 2nd MIKTA 
• OECD

Sidang Paripurna ini diakhiri dengan ucapan Selamat Hari Sumpah Pemuda dan mengucapkan selamat kepada jajaran menteri yang baru dilantik.