Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembicaraan Tingkat 1 Laporan BPIH 2018 – Raker komisi 8 dengan Menteria Agama RI

Tanggal Rapat: 26 Nov 2018, Ditulis Tanggal: 20 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Kementerian Agama

Pada 26 November 2018, Komisi 8 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agama (Menag) mengenai Pembicaraan Tingkat 1 Laporan BPIH 2018. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ali Taher dari Fraksi PAN dapil Banten 3, pada pukul 17.01 WIB. Rapat dihadiri oleh delapan fraksi dan dinyatakan terbuka dan untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Ali menyatakan bahwa komisi delapan ingin mendengar laporan keuangan BPIH di tahun 2018 serta laporan tersebut diserahkan kepada Presiden dan DPR paling lambat tiga bulan setelah pelaksanaan haji, apakah terjadi surplus atau defisit terkait dengan anggaran haji 2018. Ali pun mengatakan bahwa usulan BPIH ditetapkan Presiden atas usul Menteri setelah disetujui oleh DPR, ia pun berharap pelaksanaan haji 2019 dipersiapkan dengan lebih baik. Maka dari itu, Komisi delapan ingin mengetahui:

· Laporan Keuangan BPIH per-tahun 2018

· Kebijakan Strategis Haji di tahun 2019

· Berapa usulan besaran BPIH 2019, pada direct dan indirect cost.

· Apa saja Komponen yang berpengaruh di BPIH 2019

Penutup

Rapat Kerja (raker) dengan Menteri Agama RI ditutup pada pukul 17.51 WIB oleh Ali Taher dari Fraksi
PAN dapil Banten 3.

Untuk
membaca rangkaian livetweet Raker dengan Menteri Agama RI, kunjungi https://chirpstory.com/li/411392

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Agama

· Agenda rapat kali ini ialah membahas laporan operasional keungan haji 2018 dan pembicaraan
pendahuluan BPIH 2019 dan menurut Undang-Undang laporan BPIH harus disampaikan maksimal 3 bulan setelah pelaksanaan haji.

· Laporan operasional menyajikan pendapatan dan beban di 2018 sedangkan laporan arus kas menyajikan informasi saldo awal, akhir, arus kas masuk dan keluar.

· Usulan
BPIH 2019, kuota dengan jumlah asumsi sama dengan tahun lalu sebesar 221.000 terdiri 204.000 reguler dan 17.000 khusus. Asumsi pun terkait angkutan udara, akomodasi prinsipnya sama khusus untuk Madinah, serta akan dilakukan akurasi rasio penuh saat blocking time. Terkait katering tetap 40x selama jamaah di Mekkah dan di Madinah dengan jumlah sama.

· Adanya informasi resmi dari Nagobah bahwa kenaikan angkutan Mekkah-Medinah semula 505 menjadi
sekitar 800 saudi real atau naik 92 USD.

· Pelayanan Armina khususnya di Arafah yang tahun lalu sebesar 200 saudi real di tahun depan akan naik akan adanya AC (Air Conditioning) untuk mengantisipasi udara panas serta menurunkan angka sakit pada jamaah.

· Semoga usulan Kmeneterian Agama RI dapat disetujui komisi delapan berkaitan dengan penetapan biaya haji ditetapkan dalam bentuk USD mengingat kurs yang mengalami perubahan dan sebagian besar biaya dibayar dalam mata uang asing.

· Biaya yang dibebankan langsung ialah; penerbangan 2097 USD naik 42,3 USD karena menyewa pesawat dan avtur (aviation turbine) yang naik 178 USD, living cost sebesar 1500 real. Maka BPIH 2019 per jamaah sebesar 2675 USD sedangkan indirect cost sebesar 6 triliun.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Evi
    menyoroti surplus yang senilai 746 miliar serta safeguarding sebesar 580 miliar
    terserap hanya 52%. Surplus yang lebih dari 700 miliar diharapkan tidak terjadi
    lagi karena akan menjadi beban jamaah yang tidak melampaui kemampuannya, Evi
    pun mengatakan terkait setoran awal sebesar 25 juta yang masuk ke perbankan
    tanpa pengembalian padahal sudah bertahun-tahun.

  • Endang
    meminta agar dilakukan pendalaman terkait dengan BPIH.

  • Partai Amanat Nasional / MHD Asli Chaidir

    Chaidir
    mempertanyakan bagaimana penetapan asumsi dasar dengan asumsi kurs nya.
    Menurtnya usulan BPIH 2019 memerlukan pembahasan panja terlebih dahulu. Chaidir
    mempertanyakan apakah besaran surplus senilai 746 miliar di alokasikan untuk
    pembelian tanah-tanah.

  • Partai Amanat Nasional / M Ali Taher

    Ali
    mengatakan bahwa segalanya akan dibahas di hotel Sultan dan DPR memutuskan Pak
    Ace Hasan sebagai ketua panja.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Mustaqim

    Achmad
    menyatakan bahwa adanya surplus ini bukan berarti bagian dari kinerja dan
    posisinya dilihat senilai 3,8% itupun dari total penyelenggaraan. Achmad tidak
    menyetujui apabila safeguarding
    sampai 580, karena apabila dikonversikan ke dalam USD akan membebani jamaah
    hingga 15 juta. Achmad mengatakan pada posisi APBN pada asumsi makro yang sulit
    ialah menentukkan direct cost-nya.

  • Nasional Demokrat / Choirul Muna

    Choirul
    mengingatkan bahwa saat ini sedang tahun politik dan ia mengusulkan agar tidak
    ada kenaikan pada BPIH supaya tidak ada yang terbebani.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementerian Agama

· Sesuai peraturan kewajiban penggunaan rupiah di wilayah NKRI dan tidak berlaku pembiayaan-pembiayaan internasional dan haji lebih 95% menggunakan mata uang asing.

· Panja pemerintah akan diketuai pak Dirjen Pihu. Hari ini hanya pembicaraan awal dan semua masukan
sudah dicatat untuk dibahas dalam pembahasan panja.


Tidak menghasilkan kesimpulan

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan