Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020 – Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Tanggal Rapat: 20 Jan 2020, Ditulis Tanggal: 3 Apr 2020,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Kepala BKN

Pada 20 Januari 2020, Komisi 2 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara mengenai Persiapan Pelaksanaan Seleksi CPNS 2019-2020. Raker dan RDP ini dipimpin dan dibuka oleh Arif Wibowo dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dapil Jawa Timur pada pukul 10:20 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri PAN-RB
  • Pada saat ini PNS Indonesia posisi per 30 Juni 2019 sebesar 4.286.918, PNS yang ada di pusat 22,6% dan yang di daerah 77,4%,. PNS Laki-laki sebesar 48,71% dan yang perempuan sebesar 51,29%. Dari jumlah PNS yang ada dengan komposisi, sebagai berikut: Struktural sebesar 460.067 yaitu 11%, Teknis sebesar 322.846 dan kesehatan 310.370 yaitu 15%, Guru sebesar 1.517.654 yaitu 35%, dan Pelaksana administrasi sebesar 1.675.981 yaitu 39% .
  • Pilot Project dalam pengalihan jabatan administrasi dan pengawas ke jabatan fungsional pada Kementerian PANRB, yaitu:
    • Administrasi Eselon 3 pada struktur lama dengan jumlah 63 sedangkan yang terisi hanya 53, dan pada struktur baru ada 1 dan dialihkan ke fungsional ahli madya sebanyak 52 pejabat.
    • Pengawas Eselon 4 pada struktur lama dengan jumlah 96 sedangkan yang terisi hanya 91, dan pada struktur baru ada 2 dan dialihkan ke fungsional ahli muda sebanyak 89 pejabat.
  • KementerianPANRB dalam kebijakan rekrutmen CPNS 2019, sebagai berikut:
    • Sebesar 197.111 total formasi CPNS 2019 terdiri dari 37.954 formasi di pusat (dilaksanakan 36.854 formasi) dan 159.257 formasi di daerah (dilaksanakan 159.257 formasi).
    • Terdapat dua jenis formasi CPNS 2019 yaitu Umum dan Khusus Formasi Khusus terdiri dari Cumlaude, diaspora, disabilitas,putra/i papua dan papua barat, dan lainnya yang bersifat strategis (cyber security)
  • Kementerian PANRB menyampaikan perkembangan rekrutmen dan seleksi CPNS 2019 per 11 Januari 2020, yaitu sebesar 4.197.218 pendaftar, sedangkan sebesar 3.364.867 pendaftar yang lolos seleksi
    administrasi, terdiri dari 1.056.694 pendaftar di pusat dan 2.307.973 pendaftar di daerah.

Kepala BKN

  • Jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS, formasi tahu 2019 berdasarkan Surat Kepala BKN No :
    K26-30/V 205-4/99, dengan langkah sebagai berikut: pebukaan pendaftaran, verifikasi berkas, penutupan pendaftaran, penutupan verifikasi,pengumuman hasil seleksi administrasi, masa sanggah, pelaksanaan SKD, pengumuman SKD, pelaksanaan SKB, penyampaian hasil seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan usul penetapan NIP.
  • Rekapitulasi pendaftaran PNS tahun 2019 dengan 521 instansi dan 150.315 formasi, sedangkan
    untuk formasi umum sebesar 142.243 dan formasi khusus 8.072. yang terdiri dari 65 di instansi pusat dengan pendaftar sebesar 36.935 dan 456 di instansi daerah dengan pendaftar sebesar 113.380. angka ini naik 11,903% dibandingkan jumlah pelamar pada penerimaan CPNS tahun 2018 yang dimana tahun pemerintah membuka formasi 58,34% lebih banyak dibandingkan formasi tahun ini.
  • Demografi pelamar yang lulus verifikasi SSCN 2019 data per 11 Januari 2020 didominasi oleh wanita
    sebesar 2.004.227 dan pria sebesar 1.360.640. yang mendaftar formasi untuk guru sebesar 1.092.537, dosen sebesar 35.136, kesehatan sebesar 502.777 dan teknis 1.734.417.
  • BKN telah berkoordinasi dengan berbagai instansi menetapkan 427 titik lokasi tes SKD yang terdiri atas: 34 titik lokasi di BKN (BKN Pusat, Kantor Regional dan UPT), 41 titik lokasi cost sharing instansi, dan 352 titik IokaSi Mandiri instansi
  • Khusus untuk pegawai KPK memang prosesnya masih sedang berlangsung, teman-teman di KPK
    meminta untuk pemerintah yang melaksanakan tetapi Pemerintah meminta tetap KPK yang melaksanakan. Yang akan menjadi jalan tengahnya BKN akan membantu KPK, yang menjadi kerumitan ada pegawai KPK yang mantai TNI/POLRI yang sudah mendapatkan dana pensiunnya sehingga sudah tidak bisa dimasukkan kembali menjadi PNS.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan