Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rapat Lanjutan Terkait Pembahasan Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu,Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Plt Dirjen Otda Kemendagri RI.

Tanggal Rapat: 19 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 30 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Bawaslu

Rapat Lanjutan Terkait Pembahasan Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 2 dengan KPU, Bawaslu,Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Plt Dirjen Otda Kemendagri RI.

Pada tanggal 19 Maret 2019, Komisi 2 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU, Bawaslu,Dirjen Dukcapil Kemendagri RI dan Plt Dirjen Otda Kemendagri RI untuk rapat lanjutan terkait pembahasan persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Plt Dirjen Otda Kemendagri RI

· Dalam penyelesaian perekaman KTP-el masih 2.2% yang belum melakukan perekaman KTP-el.

· Langkah-langkah affirmasi penyelesaian perekaman bagi wajib KTP-el, yaitu: (i) pelayanan di hari libur termasuk hari minggu. (ii) Pelayanan jemput bola (pelayanan keliling. (iii) Dukcapil Goes To Campus/School. (iv) Perekaman di Rutan/Lapas. (v) Jemput bola perekaman ke Papua, Papua Barat, Sulbar, Maluku, Maluku Utara. (vi) Inovasi/Pelayanan terintegrasi (three in 1, semedi, aplikaasi pengecekan status KTP-el, dll). (vii) Kerja sama dengan instansi lain: bangun ekosistem, SIM, Paspor. (viii) Melakukan perekaman lebih awal bagi penduduk yang pada saat Pemilu (17 April 2019) berusia 17 tahun.

· Ada 10 Kota/Kab yang cakupan perekaman KTP-el masih dibawah 10%, sehingga menimbulkan fakta sosial bahwa di 10 Kota/Kab masih rendahnya terkait dengan perekaman EKT-el

· Kemendagri melalui Dukcapil sudah membuat surat edaran untuk memerintahkan ke seluruh Bupati dan Walikotaagar memfasilitasi untuk melakukan perekaman di LAPAS baik di dalam maupun yang berada di luar domisili.


Dirjen Dukcapil Kemendagri RI

· Tingkat perekaman data di Papua ini sangat kecil, oleh sebab itu kami akan memfokuskan perhatian pada perekaman data di Papua. Samapi dengan tanggal 31 Maret 2019 hanya 60% warga Papua yang terekam datanya.

· Pencetakan KTP-el di pusat, yaitu: (i) bekerjasama dengan PNRI, Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota melakukan percepatan pencetakan KTP-el di Pusat dengan total data 1.2 juta dari 51 Kab/Kota. Telah diselesaikan sebanyak 400 ribu KTP-el selesai sebelum 31 Maret 2019. (ii) anggaran dialokasikan melalui dana DAK 2019. (iii) proses pencetakan didampingi oleh Operator PNRI dan Administrator databes Kab/Kota.

· Terkait dengan tinta pencetakan, kami sudah mengalokasikan anggaran ke daerah, semestinya daerah bisa mencetak blanko dengan sendiri dan tidak ketergantungan pada pusat.


KPU

· Dalam PKPU Pasal 4 ayat (1) No. 37 tahun 2018 ini dikatakan bahwa untuk dapat menggunakan hak pilih maka WNI harus terdaftar sebagai DPT dengan telah meemnuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan.

· Dalam Pasal 348 ayat (2) UU Pemilu dijelaskan bahwa pemilih dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain dengan surat keterangan dari TPS asalnya serta menyertakan identitas lain seperti KTP adalah KK.

· Untuk warga Indonesia yang masih berusia 16 tahun namun pada tanggal 17 April 2019 sudah berusia 17 tahun mereka tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Walaupun mereka belum memiliki KTP-el tetapi mereka bisa menggunakan hak pilihnya dengan menyertakan identitas lain seperti KK.

· Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: (i) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.3-KPU. (ii) pemilik KTP-el yang terdaftar dalam DPTb di TPS yang bersangkutan yaitu formulir Model A.4-KPU dan (iii) pemilik KTP-el atau penduduk yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, namun memenuhi syarat untuk dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan didaftarkan dalam DPK yaitu formulir model A.DPK-KPU.


Bawaslu

Tidak ada pemaparan


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Sirmadji

    Sirmadji menghimbau Kemendagri untuk lebih memberikan perhatian terhadap wilayah di Papua, mohon untuk dilakukannya langkah affirmative yang sangat khusus sehingga ini memberikan keyakinan bagi para pemilih. Sirmadji emminta untuk daftar DPT jangan sampai adanya kekliruan ataupun adanya hak pemilih yang ganda.

  • Hati Nurani Rakyat / Dadang Rusdiana

    Dadang mengatakan pada saat ini di lapangan masih adanya kendala yang tidak sesuai dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, jadi mohon untuk menjadi sebuah catatan bersama bahwa apa yang disampaikan itu tidak selancar seperti apa yang sudah disampaikan. Dadang menyampaikan di daerah dapil sebanyak 53.000 dari tahun 2017 dan pada tahun 2018 belum mendapatkan KTP-el.

  • Melda menanyakan terkait cari para buruh yang berada di dapil untuk bisa mengikuti Pemilu, karena disana banyak sekali buruh yang belum kesentuh untuk hal perekaman karena daerahnya sangat jauh sekali karena disana wilayah perkebunan.

  • Riza mengatakan KPU dan Bawaslu harus memikirkan kemungkinan jika terjadi seperti ada orang yang tidak bawa KTP-el saat memilih. Tetapi mereka sudah terdaftar dalam DPT ataupun sebalinya ada orang membawa surat keterangan Disdukcapil tetapi nama mereka belum terdaftar dalam DPT. Riza mengatakan hal-hal seperti ini tidak diatur dalam UU, maka dari itu KPU dan Bawaslu harus memfokuskan perhatiannya pada hal tersebut. Riza mengatakan untuk orang yang sudah memiliki surket tetapi belum perekaman KTP-el, jika adanya toleransi surket akan menjadi berbahaya dan akan menjadi rancu. Agar buku panduan antara KPU dengan Bawaslu harus sama jangan sampai adanya diskomunikasi antara KPU dan Bawaslu yang akan menimbulkan kesalah pahaman.

  • Demokrat / Herman Khaeron

    Herman mengatakan dalam UU mengamanatkan yang memiliki hak pilih itu adalah pemilik yang memiliki KTP-el. Apapun yang diatur dalam PKPU dan Bawaslu Herman serahkan semuanya ke lembaga yang berwenang, akan tetapi seharusnya dalam pembentukan peraturan ini syarat dari pemilih ini sangat menentukan hasil pemilu. Oleh karena itu kita sebaiknya mengkaji hal ini dengan seksama dan perlu menghadirkan ahli hukum dalam pembahasan syarat pemilih yang terkait KTP-el.Herman mengatakan pengawas TPS tidak ada hubungannya terhadap legitimasi pemilu dan terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sangat mempengaruhi legitimasi hasil pemilu.

    Herman meminta untuk Dirjen Dukcapil harus melakukan perekaman data seoptimal mungkin sebelum tanggal 17 April, KPU dan Bawaslu juga harus memverifikasi DPT dengan data yang sudah terekap agar kita benar-benar bisa memastikan siapa saja yang berhak untuk memilih pada tanggal 17 April 2019. Terkait dengan permasalahan dalam menunjukan identitas lain diluar KTP-el ini sudah clear, Herman mempertanyakan bagimana caranya mereka bisa masuk ke dalam DPT sedangkan mereka yang belum memiliki KTP-el ini tidak direkam datanya. Herman menyatakan bagi yang tidak terdaftar di DPT tetap harus menggunakan dengan KTP-el.Herman mengatakan pada penulisan hasil suara harus adanya angka dan huruf serta diperkuat dengan adanya hologram .

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Nihayatul Wafiroh

    Nihayatul mengatakan jika hanya 60% warga Papua yang baru terekam datanya, berarti 40% warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dimohon untuk segera diselesaikan. Nihayatul mengatakan dalam perdebatan antara PKPU yang mengaruskan pemilih menggunakan KTP-el dengan aturan yang memperbolehkan pemilih menggunakan surat keterangan dari disdukcapil untuk segera diselesaikan. Nihayatul mengatakan jika sudah masuk DPT jika lupa membawa KTP-el bisa menggunakan kartu identitas dengan yang lainnya kecuali yang tidak terdaftar di DPT hanya KTP-el yang bisa menjadi bukti pemilih.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Mardani Ali Sera

    Mardani mempertanyakan hal apa yang dilakukan oleh KPU jika judicial review MK atas PKPU diputuskan.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

KPU

· Sangat memungkinkan bahwa masyarakat kita ini memiliki hak pilih namun masalah diadministrasi kependudukannya beum tuntas, dalam hal ini kami tidak buru-buru dalam mengambil keputusan dalam menetapkan DPT.

· Untuk bisa memilih yang peratama kali hal yang terpenting sudah terdaftar PKPU No 3 tahun 2019 dalam pemungutan suara.

· Pada waktu hari pemilihan suara jika orangnya hadir sudah terdaftar di DPT maka identitas yang lain hanya bersifat pendukung untuk bisa memilih.

· Surat pemberitahuan dalam kampanye yang tatap muka maupun terbuka apapun tertutup adanya izin STTP yang dilaporkan ke Polres.

· Tanda tangan saksi semuanya akn bertanda tangan basah, akan adanya barcode yang akan diberikan diberikan di beberapa Kabupaten.


Bawaslu

· Terkait dengan surat keterangan Disdukcapil ini bisa digunakan jika orang tersebut sudah terdaftar di DPT.

· Ketika pada hari pemungutan tidak terdaftar di DPT tapi bisa menunjukkan surket berarti memiliki hak yang sama

· Bawaslu mengatakan terkait dengan pengawasan surat suara dalam penyimpanan surat suara juga termasuk dalam pengawasan Bawaslu.


Kesimpulan

1. Komisi 2 DP RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri, KPU RI dan Bawaslu RI terhadap kinerja penyelenggara pemilu yang melakukan berbagai upaya maksimal untuk menyesuaikan pelaksanaan pemilu serentak 2019.

2. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk membedakan warna KTP-el bagi WNA dan menghentikan pencetakan KTP-el bagi WNA hingga pemilu selesai sebagai upaya menciptakan situasi pemilu serentak yang kondusif

3. Komisi 2 DPR RI mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan langkah-langkah percepatan pencetakan KTP-el bagi 4.231.823 penduduk yang belum melakukan perekaman serta melakukan upaya afirmatif di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku dan daerah lain yang tingkat perekamannya masih rendah agar dapat selesai sebelum 31 Maret 2019.

4. Komisi 2 DPR RI, KPU RI dan Bawaslu RI sepakat bahwa masyarakat yang tidak terdaftar di DPT maka boleh menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan KTP-el.

5. Komisi 2 DPR RI menyetujui usulan perubahan peraturan KPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan. Program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 terkait daerah tertentu yang memerlukan penambahan waktu penghitungan suara dari 10 (sepuluh) hari menjadi 17 (tujuh belas) hari.

6. Komisi 2 DPR RI meminta KPU RI untuk merubah PKPU terkait penyusunan daftar pemilih tetap dan penyelenggaraan pemilu serta meminta bawaslu RI agar tetap mengoptimalkan proses rekruitmen

7. Komisi 2 DPR RI mendorong Bawaslu RI untuk menyelenggarakan pelatihan bagi saksi peserta pemilu sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Bawaslu RI

8. Komisi 2 DPR RI sepakat dengan Kementerian Dalam Negeri KPU RI, Bawaslu RI untuk dapat melaksanakan rapt dengar pendapat di luar masa siding DPR RI terkait dengan hal penting dan mendesak dalam persiapan dan pelaksanaan pemilu 2019.

Penutup

RDP Komisi 2 DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri.ditutup oleh Nihayatul Wafiroh Fraksi PKB dapil Jawa Timur 3 pada pukul 18:15 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet RDP Komisi 2 DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, kunjungi, https://chirpstory.com/li/423179

Sumber Ilustrasi : DirektoratJenderalKesatuanBangsadanPolitik.com

Wikidpr/Sr

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan