Rangkuman Terkait
- Penyampaian Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022 — Rapat Paripurna DPR-RI Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-77 DPR-RI
- Pidato Kenegaraan dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia — Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
- Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara — Sidang Tahunan MPR-RI
- Pembacaan Sumpah Janji Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 - Pelantikan DPR RI
- Tragedi 21-22 Mei 2019 — Pimpinan DPR RI Audiensi dengan Tim Advokasi dan Keluarga Korban
- Penangkapan Eggi Sudjana terkait Dugaan Makar — Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Tim Kuasa Hukum dan Keluarga Eggi Sudjana
- Kecurangan Pemilu 2019 – Pimpinan DPR Fadli Zon & Fahri Hamzah Dengan Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia
- Kecurangan Pemilu 2019 – Pimpinan DPR Fadli Zon Dengan Relawan 02
- Pembahasan Permasalahan Papua dan Solusinya - Audiensi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dengan Masyarakat Hukum Adat Papua
- Pemaparan Fungsi dan Tugas DPR RI – Pimpinan DPR, Fadli Zon, Audiensi dengan SMK Kesehatan Al-Ikhlas dan SMK YMA Megamendung Kabupaten Bogor
- Rencana Kegiatan Bakti Sosial - Audiensi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dengan Ikatan Lansia Bojong Kulur
- Persoalan Mutakhir Budaya Indonesia – Pimpinan DPR, Bambang Soesatyo, Audiensi dengan Mufakat Budaya Indonesia (MBI)
- Keberadaan dan Permasalahan RUU tentang Permusikan – Audiensi Pimpinan DPR, Bambang Soesatyo, dengan Kami Musik Indonesia
- Permasalahan Tunanetra – Pimpinan DPR, Fadli Zon, Audiensi dengan Komunitas Tunanetra Bojong Gede Kabupaten Bogor
- Rencana Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir – Pimpinan DPR, Fadli Zon, Audiensi dengan Pengacara Abu Bakar Ba’asyir
- Pengaduan Penahanan Habib Bahar — Pimpinan DPR-RI, Fadli Zon, Audiensi dengan Keluarga dan Pengacara Habib Bahar
- Desakan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang dan Pelibatan Muhammadiyah – Audiensi Bambang Soesatyo dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah
- Perlindungan Pekerja Migran — Pimpinan DPR-RI Audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Luar Negeri, dan BPJS Ketenagakerjaan
- Permasalahan dan Masukan terkait Media — Pimpinan DPR-RI, Bambang Soesatyo, Audiensi dengan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
- Permasalahan Sektor Agribisnis Pertanian-Audiensi Pimpinan DPR Fadli Zon dengan Mahasiswa Pascasarjana IPB
- Empat Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) yang Hilang - Pimpinan DPR RI Fadli Zon Audiensi dengan Dahrin La Ode dan Indonesia Border Care
- Kasus Pencemaran Nama Baik — Pimpinan DPR RI Audiensi dengan Kuasa Hukum Ahmad Dhani
- Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Nasional — Pimpinan DPR-RI, Agus Hermanto, Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- Status Penyuluh Agama Honorer - Audiensi Pimpinan DPR, Fadli Zon, dengan Perwakilan Penyuluh Agama Honorer Kabupaten Bogor
- Rencana Reuni 212 — Pimpinan DPR-RI, Fadli Zon, Audiensi dengan Pimpinan Delegasi Alumni 212
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Penolakan Ex-Officio dan Permohonan Perubahan Status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) — Pimpinan DPR-RI, Bambang Soesatyo, Audiensi dengan Ketua Dewan Pakar Hukum, Mediasi, dan Advokasi KADIN Batam
Tanggal Rapat: 29 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 16 Jun 2020,Komisi/AKD: Pimpinan DPR , Mitra Kerja: Ketua Dewan Pakar Hukum, Mediasi, dan Advokasi KADIN Batam
Pada 29 Januari 2019, Pimpinan DPR-RI, Bambang Soesatyo, Audiensi dengan Ketua Dewan Pakar Hukum, Mediasi, dan Advokasi KADIN Batam mengenai Penolakan Ex-Officio dan Permohonan Perubahan Status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Audiensi ini dibuka dan dipimpin oleh Bambang Soesatyo dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 5 pada pukul 14:31 WIB. (ilustrasi: batam.tribunnews.com)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ketua Dewan Pakar Hukum, Mediasi, dan Advokasi KADIN Batam
- Maksud kedatangan KADIN Batam adalah untuk menolak ex-officio Batam dan memohon adanya perubahan status Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Pada saat itu, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, selaku Ketua Pembina Otonomi Daerah (POD) menyatakan di dalam Rapat Terbatas (Ratas) di Istana bahwa Batam adalah Otonomi Daerah (Otoda).
- Permasalahan ini bermula dari adanya Ratas pada 12 Desember 2018. Inti dari Ratas tersebut adalah untuk menyelesaikan masalah Batam secepatnya, setidak-tidaknya di awal tahun 2019. Pada saat itu juga, Wapres menyatakan bahwa sudah saatnya Batam memiliki otonomi daerah tersendiri. Lalu, muncul wacana bahwa Badan Pengusahaan (BP) Batam akan dibubarkan. Padahal, BP Batam merupakan peralihan dari otorita pengembangan industri Batam.
- Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- Pasal 2 ayat 4: terhadap kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum, dilakukan berdasarkan perencanaan bersama dengan Pemerintah Kota Batam.
- Penjelasan:
- Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam bersama dengan Pemerintah Kota Batam menyusun perencanaan bersama pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum yang dikoordinasikan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
- Infrastruktur publik dan kepentingan umum mencakup antara lain jalan, saluran air/drainase, jembatan, taman, pasar, umum/pusat perdagangan, tempat ibadah, pemakaman, tempat pengelolaan sampah, dan infrastruktur lainnya yang disepakati oleh Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dari Pelabuhan Bebas Batam dengan Walikota Batam.
- Penjelasan:
- Pasal 2A ayat 1b: Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam ditetapkan oleh Dewan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dengan ditetapkannya Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang memenuhi persyaratan telah dilantik sebagai Walikota Batam, maka Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dijabat ex-officio oleh Walikota Batam.
- Pelaksanaan tugas dan wewenang Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam yang dijabat ex-officio oleh Walikota Batam mempedomani penanganan benturan kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pasal 2 ayat 4: terhadap kegiatan-kegiatan di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur publik dan kepentingan umum, dilakukan berdasarkan perencanaan bersama dengan Pemerintah Kota Batam.
- Keuangan BP Batam dikelola seperti Badan Layanan Umum (BLU), tetapi tidak mungkin jika Walikota memimpin secara ex-officio lembaga ini.
- RPP Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa di pasal tersebut dijelaskan boleh merangkap jabatan.
- Batam ini tidak hanya terdiri dari Pulau Batam, terdapat 167 pulau, tetapi wilayah kerja BP Batam ini hanya 8 pulau, sehingga seharusnya tidak ada dualisme jabatan BP Batam dengan Walikota Batam.
- Ratas versi siaran pers Menko Perekonomian (Ketua DK PBPB Batam);
- BP Batam tidak dibubarkan
- Jabatan Kepala BP Batam, dirangkap secara ex-officio oleh Walikota Batam
- Saat ini, sedang disiapkan regulasi yang akan mengatur pelaksanaan rangkap jabatan Kepala BP Batam secara ex-officio oleh Walikota Batam. KADIN Batam menginginkan agar regulasi yang dibuat justru bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.
- Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas ini dikelola oleh BP Batam.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyampaian Laporan Kinerja DPR-RI Tahun Sidang 2021-2022 — Rapat Paripurna DPR-RI Dalam Rangka Hari Ulang Tahun ke-77 DPR-RI
- Pidato Kenegaraan dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia — Pidato Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI
- Laporan Kinerja Lembaga-Lembaga Negara — Sidang Tahunan MPR-RI
- Pembacaan Sumpah Janji Anggota DPR-RI Periode 2019-2024 - Pelantikan DPR RI
- Tragedi 21-22 Mei 2019 — Pimpinan DPR RI Audiensi dengan Tim Advokasi dan Keluarga Korban
- Penangkapan Eggi Sudjana terkait Dugaan Makar — Audiensi Pimpinan DPR RI dengan Tim Kuasa Hukum dan Keluarga Eggi Sudjana
- Kecurangan Pemilu 2019 – Pimpinan DPR Fadli Zon & Fahri Hamzah Dengan Ikatan Keluarga Besar Universitas Indonesia
- Kecurangan Pemilu 2019 – Pimpinan DPR Fadli Zon Dengan Relawan 02
- Pembahasan Permasalahan Papua dan Solusinya - Audiensi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dengan Masyarakat Hukum Adat Papua
- Pemaparan Fungsi dan Tugas DPR RI – Pimpinan DPR, Fadli Zon, Audiensi dengan SMK Kesehatan Al-Ikhlas dan SMK YMA Megamendung Kabupaten Bogor
- Rencana Kegiatan Bakti Sosial - Audiensi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dengan Ikatan Lansia Bojong Kulur
- Persoalan Mutakhir Budaya Indonesia – Pimpinan DPR, Bambang Soesatyo, Audiensi dengan Mufakat Budaya Indonesia (MBI)
- Keberadaan dan Permasalahan RUU tentang Permusikan – Audiensi Pimpinan DPR, Bambang Soesatyo, dengan Kami Musik Indonesia
- Permasalahan Tunanetra – Pimpinan DPR, Fadli Zon, Audiensi dengan Komunitas Tunanetra Bojong Gede Kabupaten Bogor
- Rencana Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir – Pimpinan DPR, Fadli Zon, Audiensi dengan Pengacara Abu Bakar Ba’asyir
- Pengaduan Penahanan Habib Bahar — Pimpinan DPR-RI, Fadli Zon, Audiensi dengan Keluarga dan Pengacara Habib Bahar
- Desakan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang dan Pelibatan Muhammadiyah – Audiensi Bambang Soesatyo dengan Pengurus Pusat Muhammadiyah
- Perlindungan Pekerja Migran — Pimpinan DPR-RI Audiensi dengan Menteri Dalam Negeri, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kementerian Luar Negeri, dan BPJS Ketenagakerjaan
- Permasalahan dan Masukan terkait Media — Pimpinan DPR-RI, Bambang Soesatyo, Audiensi dengan Pengurus Pusat (PP) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
- Permasalahan Sektor Agribisnis Pertanian-Audiensi Pimpinan DPR Fadli Zon dengan Mahasiswa Pascasarjana IPB
- Empat Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut (AL) yang Hilang - Pimpinan DPR RI Fadli Zon Audiensi dengan Dahrin La Ode dan Indonesia Border Care
- Kasus Pencemaran Nama Baik — Pimpinan DPR RI Audiensi dengan Kuasa Hukum Ahmad Dhani
- Pengembangan Industri Kendaraan Bermotor Listrik Nasional — Pimpinan DPR-RI, Agus Hermanto, Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
- Status Penyuluh Agama Honorer - Audiensi Pimpinan DPR, Fadli Zon, dengan Perwakilan Penyuluh Agama Honorer Kabupaten Bogor
- Rencana Reuni 212 — Pimpinan DPR-RI, Fadli Zon, Audiensi dengan Pimpinan Delegasi Alumni 212