Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Kondisi Perkembangan Keorganisasian, Renstra dalam Memajukan Kepemudaan dan Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan Nasional dan Daerah - RDPU Komisi 10 dengan HMI, PMII, GMKI, PMKRI, KHMDI, Hikmahbudhi, GP Ansor, PP Pemuda Muhammadiyah
Ditulis Tanggal: 31 Jan 2020,Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Perwakilan GP Ansor
Pada 21 November 2019, Komisi 10 mengadakan RDPU dengan HMI, PMII, GMKI, PMKRI, KHMDI, Hikmahbudhi, GP Ansor, PP Pemuda Muhammadiyah tentang Kondisi Perkembangan Keorganisasian, Renstra dalam Memajukan Kepemudaan dan Kontribusi Pemuda dalam Pembangunan Nasional dan Daerah.
Rapat dibuka dan dipimpin oleh Dede Yusuf dari Fraksi Demokrat Dapil Jawab Barat 2 pada pukul 10:30 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Perwakilan Hikmahbudhi
- Hikmahbudhi butuh Komisi 10 DPR RI membantu hal konkret bagaimana pemuda Budhis mendapat haknya di daerah. Selain itu, kesenjangan sosial juga terlihat nyata pada mahasiswa Budhis dibanding agama lain.
- Hikmahbudhi menemukan implementasi pembentukan OKP tidak maksimal di kampus UI.
Perwakilan KHMDI
- Perwakilan KHMDI menyampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu terjadi demo besar-besaran, ini menunjukkan kurangnya komunikasi Pemerintah dan mahasiswa, dan KHMDI berharap kedepan komunikasi ini bisa diperbaiki.
- Perwakilan KHMDI mengatakan bahwa kurangnya guru Agama Hindu di daerah-daerah juga jadi masalah, KHMDI ingin Pemerintah hadir untuk KHMDI juga sama seperti untuk teman yang beragama Islam.
Perwakilan PMKRI
- Perwakilan PMKRI menyampaikan 4 hal kepada Komisi 10 DPR RI, yaitu:
- PMKRI mendorong Komisi 10 DPR RI untuk mendesak Kemendikbud memberi kuota beasiswa ke OKP Cipayung, sebagai feed back sudah
berkontribusi kepada negara. - Mendorong Komisi 10 DPR RI untuk bantu mendorong Kuota kemandirian ekonomi OKP Cipayung dalam membentuk Wirausaha muda.
- Mendesak Kemendikbud dikti agar OKP Cipayung bisa masuk kampus lagi
- Komisi 10 DPR RI memberi ruang kepada OJK Cipayung sebagai mitra.
- PMKRI mendorong Komisi 10 DPR RI untuk mendesak Kemendikbud memberi kuota beasiswa ke OKP Cipayung, sebagai feed back sudah
- PMKRI mengatakan bahwa kemarin ia melakukan konferensi di Kupang tentang HAM dan Ekologi untuk pembangunan berkelanjutan. Selain SDM yang unggul, PMKRI rasa isu HAM dan ekologi juga penting.
Perwakilan GMKI
- Hampir setiap hari GMKI bekerja untuk mendiskusikan mempertahankan Pancasila, jika bicara kontribusi GMKI untuk Republik Indonesia ini, GMKI hadir untuk mempersiapkan pemimpin nantinya. GMKI ada kurikulum untuk kaderisasi pemimpin.
- UU Kepemudaan yang sekarang perlu direvisi karena hak-hak pemuda sudah mulai diabaikan. Nomenklatur kepemudaan perlu diatur jelas di dalam, anggaran juga akan jelas nanti. GMKI pemuda butuh wadah, dulu ada KNPI, sekarang tidak ada.
- Ada 30 Kementerian yang urus pemuda, ini membuktikan tidak ada konsentrasi untuk urus pemuda. GMKI mengusulkan bubarkan saja Kementerian Pemuda itu, langsung saja pemuda di bawah Presiden langsung.
- Kebebasan berbicara juga sekarang mulai berkurang, tidak bebas lagi bicara di jalan, ini harus perhatian karena pemuda harus tetap menjadi kontrol Bangsa dan kontrol Pemerintah dalam kehidupan berbangsa.
- Jika pemuda mau bergabung kedalam politik, GMKI melihat secara politik mahal dan oligarkis. GMKI meminta jalan dibuka supaya pemuda yang mau berjuang untuk bangsa mendapatkan tempat.
Perwakilan PMII
- Kontribusi PMII untuk bangsa dan daerah adalah menyiapkan kaderisasi pemimpin yang berwawasan kebangsaan.
- PMII memfasilitasi skill kader yang mau sekolah keluar negeri. PMII menyadari dunia internasional penting. Pemuda PMII mau secara gratis membantu pemerintah untuk mempersiapkan SDM. Tapi Pemerintah kurang memperhatikan PMII.
- PMII jangan dianggap jika masuk kampus maka perlu dicurigai. PMII meminta aktivis mahasiswa diberi beasiswa, kelompok aktivis menjadi pembeda dengan mahasiswa lain. Kelompok aktivis juga prestasi di luar akademik.
- PMII juga berharap keberagaman agama dan suku tidak jadi masalah di negeri ini sama seperti apa yang PMII hidupi di OKP Cipayung yaitu semua kontribusi untuk bangsa.
Perwakilan HMI
- OKP Cipayung bukan organisasi terlarang tapi organisasi yang berjiwa kebangsaan. Perlu adanya penyamaan ritme ini, perlu kontribusi dan kerjasama antara pemerintah dan mahasiswa, antara government dan social society.
- HMI punya tiga cabang di luar negeri, dengan tujuan mahasiswa yang sekolah diluar pun saat pulang nanti tetap punya karakter islamis dan kebangsaan.
- Dalam Permen Ristek Dikti No. 55/2018, ada frame yang berbeda dengan yang HMI harapkan, HMI berharap diizinkan tetap masuk kampus tapi UU ini melarang itu. OKP Cipayung cinta semua umat kebangsaan dan keberagaman Indonesia.
- HMI bukan organisasi yang perlu ditakuti jika masuk kampus. HMI senang dengan undangan RDPU hari ini, mudah-mudahan ini jadi estafet kerjasama.
- HMI perlu gawang untuk bergerak, HMI sering cemburu dengan Kemenpora RI yang hanya menggaungkan olahraga saja.
Perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah
- Perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah mengatakan Pemuda tidak perlu takut dengan situasi kebangsaan saat ini karena itu suatu tantangan yang harus dihadapi. Problemnya adalah ada gap antara organisasi keagamaan dengan organisasi kebangsaan.
- Perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah mengusulkan Komisi 10 DPR RI hati-hati terhadap isu radikalisme. PP Pemuda Muhammadiyah tidak pernah minta apa-apa kepada pemerintah dan bahkan tidak minta diakui juga, karena apa yang PP Pemuda Muhammadiyah lakukan adalah bagian dari keagamaan Islam.
- Perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah sering bertanya mengenai evaluasi anggaran Pemerintah saat ini kaitannya dengan serapan atau substansi. Perwakilan PP Pemuda Muhammadiyah melihat situasi selama ini hanya fokus kepada serapannya aja, substansinya dilupakan.
- Adanya 5 pondasi utama organisasi PP Pemuda Muhammadiyah :
- Pondasi pertama adalah tauhid. Dengan kekuatan tauhid dan menjadikannya sebagai basis gerakan, Pemuda Muhammadiyah akan konsisten dan istiqamah dalam menjalankan roda organisasi. Karena dengan tauhid, tujuan hidup dan cara mencapainya menjadi terang dan jelas. Tidak ada kebimbangan dan ketakutan sedikit pun dalam berikhtiar mencapai mardhatillah.
- Pondasi kedua adalah berittiba’ Nabi Muhammad Saw. Sebagai utusan Allah, Nabi Muhammad Saw. adalah contoh sempurna pelaksana risalah ketuhanan. Karena itu Pemuda Muhammadiyah harus menjadikan Nabi Muhammad dalam mengamalkan agama dan mendakwahkan keislaman sebagai uswatun hasanah.
- Pondasi ketiga adalah khalifah fil ardh. Sebagai khalifah fil ardh, Pemuda Muhammadiyah harus sadar akan tugasnya sebagai penjaga kelestarian dan keseimbangan, tidak hanya terhadap alam tapi juga dalam hubungan sosial kemasyarakatan dengan menegakkan keadilan menebar kebaikan, dan mencegah kehancuran, kezaliman serta kemunkaran dalam bingkai amar maruf nahi munkar.
- Pondasi keempat adalah bersyarikat dalam kebaikan Pemuda Muhammadiyah menghindari diri dari sifat egoisme atau ananiyah dalam gerakan. Karena itu Pemuda Muhammadiyah harus membuka diri terhadap berbagai kekuatan lainnya dalam merawat alam dan keharmonisan sosial dengan prinsip wa ta’aawanu ‘alal birr wattaqwa wala ta’aawanu ‘ala itsmi wal’ udwan.
- Pondasi kelima adalah inovasi. Sebagai organisasi tajdid. Pemuda Muhammadiyah tidak akan berhenti untuk terus berinovasi dalam melakukan penyegaran dan penemuan baru demi mencapai tujuan dakwah termasuk mendatangkan kemaslahatan bersama. Apalagi tantangan dakwah semakin berat. Karena itu Pemuda Muhammadiyah senantiasa memainkan perannya sebagai ulul albab.
- Harapan untuk pengembangan kepemudaan, yaitu :
- Tindak lanjut Implementasi Perpres Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan: Regulasi dan optimalisasi peran tim koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan, dan regulasi indeks pembangunan pemuda (IPP) dan implementasinya.
- Indikator IPP dan baseline SDGs untuk Pemuda dan Remaja perlu diselaraskan dengan program dan kegiatan Kementerian/ Lembaga
- Citizenship adalah Sikap dan Status dari Pemuda yang mempunyai Kesetiaan terhadap NKRI dan menempatkan hak dan kewajibannya mengutamakan kepentingan NKRI.
- Tantangan kepemudaan untuk kedepannya :
- Mengoptimalkan sinergi lintas sektor dalam rangka pemanfaatan peluang bonus demografi
- Mengoptimalkan globalisasi dan kemajuan teknologi untuk pengembangan potensi pemuda
- Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan pemuda
- Meningkatkan kemandirian pemuda, terutama dalam kewirausahaan
- Meningkatkan partisipasi aktif pemuda dalam pembangunan
- Menjamin pelaksanaan program pemberdayaan pemuda yang berkelanjutan
- Melindungi pemuda untuk tidak terlibat perilaku beresiko
- Adanya target dalam pengembangan kader : 1.000 Wirausaha Baru, 1.000 Kader Digital, 1.000.000 Kader Kokam, 1.000 Doktor, 1.000 Kader Politik, dan 1.000 Kader Ulama.
- Adanya beberapa aktivitas kami di kemandirian dan kemanusian.
Perwakilan GP Ansor
- Tiga Tantangan Indonesia untuk ke depannya: akan munculnya generasi baru, digitalisasi segala aspek kehidupan, dan trend intolerasi dan radikalisme
- Mandat gerakaan pemuda ansor adalah mengawali eksistensi islam ahlussunnah wal jamaah dan negara kesatuan republik indonesia. dalam menjalankannya mensyaratakan untuk internalisasi akidah islam ahlussunnah wal jamaah dan ideologi pancasila, kader yang berkarakter, dan organisasi yang teguh dan mandiri.
- Yang sedang terjadinya marak ekstremisme yang mengatasnamakan Islam dan Islamphobia, GP Ansor menginisiasi kampanye global Humanitarian Islam untuk dapat mewujudkan harmoni antar peradaban.
- Perwakilan GP Ansor mengrekomendasikan prgram, yaitu:
- program kepemudaan berbasis budaya dan tradisi
- kursus-kursus wawasan kebangsaan bagi pemuda dan organisasi kebangsaan
- kolaborasi antar pemuda dan organisasi keberagamaan
- pelatihan vokasi dan menciptakan ekosistem kewirausahaan
- kampanye agama sebagai sumber perdamaian dan kampanye cinta tanah air melalui media sosial
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) Tahun Anggaran 2024 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- RKA K/L TA 2024 Kementerian Pemuda dan Olahraga - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kondisi Literasi Digital di Indonesia dan Masukan terkait Kebijakan Peningkatan Literasi - RDPU Komisi 10 dengan APJII dan JAPELIDI
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2024, dan lain-lain — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek)
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 — Komisi 10 DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Pengelolaan Wisata Daerah Aliran Sungai, Wisata Bahari, Wisata Budaya, dan Wisata Alam — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan dengan Perwakilan Pemerintah Daerah (Pemda), dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
- Tata Kelola Industri Kepariwisataan mengenai Industri Usaha Pariwisata dan Destinasi Pariwisata — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draf RUU Kepariwisataan - RDP Komisi 10 dengan Eselon 1 Kemenparekraf
- Masukan terhadap RUU Sisdiknas - RDPU Komisi 10 dengan BEM FH UNDIP dan Kepala Dikpora Kabupaten Temanggung
- Evaluasi Proker Tahun 2022 dan Monitoring terkait Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Perundang-undangan terkait Sepak Bola — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI
- Pendalaman Naskah Akademik dan Draft RUU tentang Kepariwisataan — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon I Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI
- Permasalahan Dualisme Kubu Tenis Meja Indonesia dalam kaitannya antara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) — Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi 10 DPR-RI dengan Ketua Persatuan Tenis Meja Ancol Barat
- Masukan terhadap Peraturan Menteri (Permen) Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASNP3K) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Forum Guru Belum Passing Grade Dan Belum Ikut Tes 2021 (FGBPGDBT) dan Ketua DPD Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia Kabupaten Bogor
- Penyampaian Aspirasi terkait RUU tentang Sisdiknas dan Permasalahan Pendidikan di Kota Samarinda — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua DPRD Kota Samarinda, Ketua Pengurus Besar Perkumpulan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), dan Ketua Forum Dewan Pendidikan Indonesia
- Pembahasan Rencana Penyusunan RUU tentang Kepariwisataan dan Pembahasan RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Masukan dan Pandangan terhadap Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), DPP Forum Pengelola Lembaga Kursus, dan Pelatihan (DPP PLKP), dan Poros Pelajar Nasional
- Permohonan Penundaan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) — Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Aliansi Penyelenggaran Pendidikan Indonesia (APPI), Konsorsium Pendidikan Indonesia (KOPI), Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara (HISMINU), dan Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarana Prasarana Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Laporan Ketua Panja, Pandangan Pemerintah tentang Pengaturan Sarpras Olahraga, Pendapat Mini Fraksi, dan Pembicaraan Tingkat II RUU tentang Sistem Keolahragaan Nasional - Raker Komisi 10 dengan Menteri Pemuda dan Olahraga
- Evaluasi Program Kerja Tahun Anggaran 2021, Persiapan Program Kerja Tahun Anggaran 2022, dan Tindak Lanjut Panja GTK Honorer menjadi ASN — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) RI
- Masukan Kebijakan dan Program Pendidikan terkait Dampak Pandemi Covid-19 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Rumah Belajar, CEO Zenius, Co-Founder Ruangguru, CEO Kelas Pintar, CEO Quipper School, dan CEO Sekolahmu (secara virtual)
- Revitalisasi Taman Ismail Marzuki - Komisi 10 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Gubernur DKI Jakarta, Ketua DPRD DKI Jakarta dan Direktur PT Jakpro
- Program dan Pergeseran Serta Perubahan Anggaran Tahun 2020 – Komisi 10 DPR RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- Kebijakan dan Peraturan Pendidikan - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) se-Sumatera Utara
- Permasalahan Mahasiswa yang terancam Drop Out - Komisi 10 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan L2Dikti, Perwakilan Mahasiswa dan Rektor Universitas Kristen Indonesia Paulus Makasar