Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Visa Haji Furoda – RDPU Komisi 8 dengan Amphuri, Kesthuri dan Sapuhi

Tanggal Rapat: 27 Nov 2018, Ditulis Tanggal: 28 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri)

Sodik, anggota DPR RI fraksi Jawa Barat 1 membuka RDPU dengan Sekretaris Jenderal Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) dan Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (Sapuhi) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) pada 27 November 2018 pukul 13:27 WIB

Sebagai pengantar rapat, Sodik menyampaikan untuk diberikan penjelasan mengenai jamaah haji yang menggunakan visa haji furoda serta pelayanan dan hambatan yang ada. Sodik menuturkan sebab terdapat bab dalam UU tentang furoda dan nanti akan mengundang narasumber tentang furoda dari satu asosiasi dan Duta Besar Indoneisa di Saudi Arabia.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) → Sekretaris Jenderal

- Sudah menjadi kenyataan dalam 5 tahun terakhir dan ada fenomena visa haji furoda dan masih banyak kalangan yang memiliki persepsi berbeda dan akan menjelaskan visa haji furoda.

- Visa haji furoda adalah visa haji non kuota yang sifatnya legal dan diterbitkan oleh Saudi Arabia. Sebelumnya pernah dikenal dengan undangan kerajaan yaitu sebuah undangan yang diberikan oleh tokoh-tokoh muslim di dunia beserta paket perjalanannya. Untuk sumber visa furoda berasal dari lembaga-lembaga instansi di Saudi Arabia dan dari dalam lingkungan kerajaan.

- Dua tahun terakhir secara bertahap yaitu penyelenggaraan haji visa furoda sudah mulai diatur pengawasan dan pengendaliannya oleh Kementerian Haji di Saudi Arabia.

- Visa haji furoda tidak mengambil jatah dari kuota haji regular. Hal ini sudah berlangsung dari 5 tahun terakhir. Dari data yang diterima, visa ini selalu meningkat dan saat ini sudah 70 ribu dari seluruh dunia. Pada 2017, visa haji furoda masuk ke Indonesia dan sudah terdapat 8 ribu yang menggunakan visa haji ini dan akan selalu meningkat.

- Orang-orang yang dipercaya akan diberikan visa furoda di masing-masing negara sekaligus username dan password-nya. Dalam prakteknya, sesungguhnya tidak ada perbedaan dengan visa haji khusus maupun regular yaitu sama-sama menggunakan e-hajj namun hanya berbeda pada kuotanya saja.


Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (Sapuhi) → Sekretaris Jenderal

- Berangkat haji dengan kuota nasional bisa menjadi ribuan dan tentu dalam tahunan bukan waktu yang tepat.

- Dengan visa haji furoda, calon jamaah haji menunggu waktu keberangkatan hingga 7-8 tahun.

- Jamaah haji non kuota merupakan orang-orang berhaji menggunakan kuota pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dengan visa khusus yang disediakan oleh pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dengan nama visa haji furoda. Hingga saat ini, hubungan dengan keluarga Kerajaan Saudi Arabia berjalan cukup
baik. Pengajuan visa haji furoda tergantung kedekatan dengan pihak kerajaan Saudi Arabia.

- Jamaah haji visa furoda adalah jamaah haji yang resmi dengan visa haji yang legal dan diturunkan dari Kerajaan Saudi Arabia. Pada pemrosesan visanya, sama dengan e-hajj
yang diperuntukkan oleh jamaah haji kuota Departemen Agama (haji regular atau haji on-plus). Oleh karena itu, harus melalui proses-proses yang sama dengan implementasi e-hajj di sitem pendaftaran haji.


Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri)

- Visa furoda diberikan dari keluarga Kerajaan Saudi Arabia dan pihak swasta sebagai penjamin dan memasarkan visa furoda.

- Hampir tidak benar bila dikatakan ada jamaah haji visa furoda yang menyerang tenda jamaah haji regular karena visa furoda sudah masuk dalam paket.

- Sistem dapat terbuka ketika mendapatkan kata kunci dan dari hal tersebut, baru memperoleh e-hajj dan memperoleh paket visa furoda. Di Arafa terdapat maktab furoda.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Samsu Niang

    Samsu mengatakan, yang perlu disampaikan adalah mengenai sejarah visa furoda dan alasan bisa furoda yang mahal. Samsu menuturkan, bila visa haji furoda menimbulkan masalah di pihak imigrasi, maka sebaiknya visa furoda tidak untuk dilegalkan sebab hanya pihak Kementerian Agama RI yang berwenang untuk memberikan kuota jamaah haji. Samsu menuturkan, visa ziarah ditahan di pihak imigirasi Sulawesi Selatan.

  • PDI Perjuangan / Diah Pitaloka

    Diah mengatakan, visa furoda merupakan visa termahal di dunia sebab mencapai 200 juta belum termasuk paket. Diah menuturkan, permasalahan yang terjadi bukan hanya pada harga namun banyak pihak yang tertipu dan Diah menanyakan cara untuk melindungi masyarakat.

  • Gerindra / Sodik Mudjahid

    Sodik mengatakan visa haji furoda sudah masuk dalam kuota Arab yang disebarkan ke seluruh dunia. Sodik menuturkan, suatu waktu Komisi 8 meminta visa haji furoda namun sulit untuk mendapatkannya. Sodik menanyakan kebenaran mengenai visa furoda yang mengambil kuota haji regular. Sodik juga menanyakan sinkronisasi antara visa haji furoda dengan e-hajj dan kebenaran mengenai kegagalan dari visa haji furoda dan kasus dari jamaah visa haji furoda yang menyerbu tenda jamaah haji regular. Sodik meminta penjelasan visa furoda yang ditahan di pihak imigrasi dan harganya. Sodik mengatakan bahwa furoda buka salah pada sistem namun pada pihak yang menjualnya. Sodik menanyakan perihal visa furoda sebagai visa haji atau visa ziarah sebab ada kasus bahwa jamaah yang menggunakan visa furoda gagal untuk diberangkatkan.

  • Gerindra / Anda

    Anda mengatakan perlu adanya jaminan keamanan untuk jamaah yang menggunakan visa haji furoda dan kesempatan melaksanakan haji profit margin semakin bagus. Anda menuturkan, yang dikhawatirkan dari visa furoda ini didapatkan secara mudah dengan online dan gratis sebab dikhawatirkan ketika melaksanakan ibadah haji, jamaah pengguna visa furoda akan terlantar. Anda menanyakan pelegalan furoda dan cara agar visa furoda tidak digunakan oleh pihak yang tak bertanggung jawab.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Iqbal Romzi

    Iqbal menanyakan hal yang diatur terkait visa haji furoda dan mendapatkan masukan terkait hal yang harus mendapatkan aturan.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Achmad Mustaqim

    Mustaqim mengatakan mengenai visa furoda dikatakan gemuruh 5 tahun dan sudah terpantau saat haji 2015. Mustaqim menuturkan, saat haji 2015 dan 2016, ada evaluasi terjadi perbedaan data antara kuota di pemeirntah dan di kedutaan Indonesia di Saudi Arabia. Mustaqim menanyakan jumlah jamaah haji yang tercatat di Indonesia namun tidak tercatat di Saudi Arabia. Oleh karenanya, Mustaqim mengatakan alasan itulah yang akhirnya membuat anggota DPR RI menyusun RUU mengenai ibadah haji. Mustaqim menanyakan antisipasi untuk visa haji furoda ini bila dikatakan ilegal. Mustaqim menuturkan ada perbedaan jamaah haji 9 ribu dan perolehan visa belum ada aturan baku dan seperti hutan rimba. Mustaqim mengatakan harus ada komunikasi yang baik agar tidak selamanya visa haji furoda dianggap sebagai ilegal oleh regulator. Mustaqim mengatakan, perolehan visa tidak memiliki prediksi bila disambungkan dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Mustaqim mengatakan, setiap tahun ajan selalu menekan biaya haji namun selalu terjadi biaya melonjak apalagi yang menggunakan visa furoda, biayanya dapat mencapai 250-300an juta dan hal tersebut dirasa tidak manusiawi.

  • Nasional Demokrat / Choirul Muna

    Choirul menanyakan harga visa haji furoda karena dirinya mendapat laporan bahwa banyak jamaah haji yang tidak bisa berangkat dari visa haji furoda. Choirul menanyakan mekanisme visa haji furoda dan pengawasannya sebab akan dibentuk payung hukum untuk visa furoda karena WNI harus dilindungi kehidupannya ketika berada di negara lain. Choirul menanyakan kemungkinan visa haji furoda masuk dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sebab ada laporan, jamaah visa haji furoda memasuki tenda untuk jamaah haji regular. Choirul menuturkan, pada 2018, pelayanannya memang lebih baik dan ketika dihubungi ternyata ada 17 orang terlantar di bandara Soekarno Hatta. Choirul mengatakan, pada 2017, dirinya melihat bahwa tenda haji regular dimasuki oleh jamah haji visa furoda. Choirul menuturkan dirinya membutuhkan solusi mengenai jumlah pasti jamaah yang beradi di Saudi Arabia. Choirul meminta daftral travel yang sah dalam mengurus visa furoda.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) → Sekretaris Jenderal

- Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) sudah ada sejak awal dan memiliki kuota yang jelas.

- Visa furoda adalah visa haji yang sah dan bila ada yang gagal untuk diberangkatkan maka calon jamaah tersebut menggunakan visa ziarah.

- Perlu adanya payung hukum untuk melindungi jamaah haji visa furoda lalu ada kasus dimana terdapat jamaah haji visa furoda backpacker padahal pihak pemerintah Saudi Arabia melarang hal tersebut dan hal tersebut terjadi sebelum e-hajj.

- Mengenai harga visa furoda sebesar 200 juta namun belum termasuk paket, maka untuk dapat membedakan antara visa dan paket.

- Pemerintah hampir tidak mengakui visa haji furroda karena ini dianggap illehhal dan visa haji furoda bukan belantara karena melakukan manajemen dengan baik.

- Menyarankan untuk adanya perhatian kuota dan berharap untuk segera adanya RUU yang mengatur mengenai visa haji furoda


Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

Sodik Mudjahid, anggota DPR RI fraksi Jawa Barat 1 menutup RDPU dengan Sekretaris Jenderal Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) dan Sekretaris Jenderal Serikat Penyelenggara Umroh Haji Indonesia (Sapuhi) dan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) pukul 15:22 WIB

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi chirpstory.com/li/411399

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari hajiumrahnews.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan