Rangkuman Terkait
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Para Menteri Koordinator
- Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana - Raker Baleg dengan Tenaga Ahli
- HIMPSI Mengajukan RUU Profesi Psikologi ke Baleg
- RUU Penyadapan – Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD
- RUU Penyadapan - Baleg rapat dengan Tenaga Ahli
- Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan – Rapat Pleno Baleg dengan Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Penyampaian Hasil Panja atas Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU Migas - Baleg DPR-RI Rapat Pleno dengan Komisi 7 sebagai Pengusul RUU MIgas
- Hasil Kajian Tim Ahli atas Harmonisasi RUU Praktik Pekerja Sosial - Baleg RDP dengan Tim Ahli
- Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial – RDP Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial
- Permasalahan Honorer Melalui Revisi RUU ASN – RDP Baleg dengan MenPAN-RB
- Kajian RUU BUMN – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU Kekarantinaan Kesehatan - Rapat Baleg dengan Menkes, Kemenhub, Kemenkumham
- Kajian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pandangan atas Pengharmonisasian RUU Perkelapasawitan - RDPU Baleg DPR-RI dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
- RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- RUU ASN – Raker Baleg dengan Perwakilan dari KemenpanRB dan Kemenkeu
- RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
- Revisi UU ASN – Audiensi Baleg dengan DPRD Langkat, DPRD Bontang, dan Forum Honorer K2
- Masukan dari Pakar terhadap RUU Masyarakat Adat – RDPU Baleg dengan Prof. Maria Sumardjono
- Harmonisasi RUU Serah Simpan Karya Cetak, Rekam, dan Elektronik – Rapat Pleno Baleg terkait Pandangan Fraksi
- Masukan RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Prof. Ahmad Sodiki (Pakar)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Tanggal Rapat: 6 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 14 Feb 2020,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
Pada 6 Februari 2020, Badan Legislasi DPR-RI (Baleg) menggelar audiensi dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) mengenai pembahasan RUU Jasa Konsultan.
Audiensi dibuka dan dipimpin oleh Supratman Andi dari Fraksi Gerindra Dapil Sulawesi Tengah pada pukul 15.40 WIB. Audiensi ini bersifat terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- INKINDO merupakan organisasi perusahaan yang menampung seluruh perusahaan konsultan di Indonesia, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing.
- Keberadaan konsultan ini yang akan membangun peradaban, negara yang hebat bergantung pada konsultan yang hebat.
- Adapun konsultan di Indonesia dibagi atas dua rumpun, yaitu konsultan konstruksi dan konsultan non konstruksi. Rumpun konstruksi ini berperan dalam pembangunan infrastruktur, sedangkan konsultan pada rumpun non konstruksi tersebar dalam 16 bidang, beberapa di antaranya adalah bidang pendidikan, finansial, ekonomi, transportasi, infromastika, dan lain-lain. Namun, payung hukum untuk rumpun non konstruksi tersebut sampai saat ini belum diatur.
- Untuk itu, INKINDO sudah menyusun naskah akademis RUU Jasa Konsultan, tetapi RUU Jasa Konsultan ini tidak masuk ke dalam Prolegnas 2020. Oleh sebab itu, INKINDO berharap agar RUU Jasa Konsultan ini bisa dimasukan ke dalam Prolegnas 2021 serta disipkan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
- Pemerintah perlu membuat kebijakan afirmatif untuk melindungi jasa konsultan nasional. Tidak adanya payung hukum bagi keberadaan konsultan di bidang non konstruksi ini membuka kesempatan untuk masuknya para konsultan asing.
- INKINDO berharap agar RUU Jasa Konsultan ini dapat bersifat komplementer agar tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan lainnya, seperti Undang-Undang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Arsitek.
- INKINDO juga berharap agar RUU Jasa Konsultan ini dapat menjadi database para konsultan di Indonesia. Selain itu, dibutuhkan juga Dewan Pembina dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Konsultan.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Para Menteri Koordinator
- Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana - Raker Baleg dengan Tenaga Ahli
- HIMPSI Mengajukan RUU Profesi Psikologi ke Baleg
- RUU Penyadapan – Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD
- RUU Penyadapan - Baleg rapat dengan Tenaga Ahli
- Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan – Rapat Pleno Baleg dengan Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Penyampaian Hasil Panja atas Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU Migas - Baleg DPR-RI Rapat Pleno dengan Komisi 7 sebagai Pengusul RUU MIgas
- Hasil Kajian Tim Ahli atas Harmonisasi RUU Praktik Pekerja Sosial - Baleg RDP dengan Tim Ahli
- Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial – RDP Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial
- Permasalahan Honorer Melalui Revisi RUU ASN – RDP Baleg dengan MenPAN-RB
- Kajian RUU BUMN – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU Kekarantinaan Kesehatan - Rapat Baleg dengan Menkes, Kemenhub, Kemenkumham
- Kajian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pandangan atas Pengharmonisasian RUU Perkelapasawitan - RDPU Baleg DPR-RI dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
- RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- RUU ASN – Raker Baleg dengan Perwakilan dari KemenpanRB dan Kemenkeu
- RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
- Revisi UU ASN – Audiensi Baleg dengan DPRD Langkat, DPRD Bontang, dan Forum Honorer K2
- Masukan dari Pakar terhadap RUU Masyarakat Adat – RDPU Baleg dengan Prof. Maria Sumardjono
- Harmonisasi RUU Serah Simpan Karya Cetak, Rekam, dan Elektronik – Rapat Pleno Baleg terkait Pandangan Fraksi
- Masukan RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Prof. Ahmad Sodiki (Pakar)