Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

RUU Penyadapan – Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Tanggal Rapat: 6 Dec 2018, Ditulis Tanggal: 19 Feb 2019,
Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Pada 6 Desember 2018, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (raker) bersama KPK perihal RUU Penyadapan. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Supratman dari fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul 14.28 WIB. Rapat telah ditandatangani oleh 20 orang dari 9 fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Sebagai pengantar rapat, Supratman mengatakan bahwa penyusunan RUU Penyadapan telah dilakukan rapat berupa rapat internal serta mendapatkan masukan dari Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Supratman pun berharap agar rapat kali ini dapat menambah mater dalam RUU Penyadapan, selain itu ia mengatakan bahwa rapat kerja ini seharusnya dapat dihadiri oleh KPK, namun saat ini karena Ketua Polri dan Wakil Ketua Polri sedang memiliki urusan yang tidak dapat ditinggalkan, maka pandangan KPK diharapkan akan menambah usul dari RUU Penyadapan tersebut.

Supratman pun menjelaskan bahwa penyusunan RUU Penyadapan, berdasarkan:

  • Keputusan konstitusi DPR-RI yang diberikan mandat,
  • Undang-Undang Penyadapan harus dilakukan secara komprehensif agar mengakhiri perdebatan selama ini.
  • Adanya penjaminan terhadap tindak pidana tertentu, kewenangan yang diberi kekhususan, dan juga oleh KPK, untuk kasus korupsi tetap akan dilakukan seperti biasanya.
  • Tindak pidana yang membahayakan selain korupsi seperti narkotika, maka tidak perlu izin dari pengadilan, selain itu akan diminta saran dari masyarakat dan kalangan kampus, untuk tindak pidana tertentu seperti korupsi akan diberikan kewenangan KPK sebaga lembaga penegak hukum serta adanya usulan dari Kejaksaan Agung perihal pasca putusan pengadilan akan ada implikasi yang harus ditampung.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif

  • KPK menginginkan untuk dapat mengaudit agar dapat menunjukkan kinerja yang akuntabel.
  • RUU Penyadapan diharapkan berada dalam koridor hukum yang legal.
  • Keseimbangan antara penegakan HAM dan tugas aparat penegak hukum harus di perhatikan dalam rangka menyusun RUU Penyadapan.
  • Ada dua alternatif, yaitu tetap meneruskan RUU Penyadapan atau menunggu rumusan KUHP selesai sehingga kita bisa memasukannya ke dalam KUHAP.
  • Penerapan RUU memang sulit karena ternyata banyak aparat penegak hukum yang justru terjerat dalam kasus korupsi.
  • Penyadapan yang sah didasarkan pada Dwang Middelen dan syarat relatif apabila keadaan memaksa.
    Aspek legally power pun harus diperhatikan. Penyadap harus mendapat kewenangan dari Undang-Undang dan harus mencari bukti permulaan.
  • Esensi penyadapan tindak pidana korupsi ini adalah bagaimana dapat mengembalikan kerugian negara.
  • KPK mulai melakukan penyadapan pada saat penyelidikan. Kebanyakan para penegak hukum lain melakukan penyadapan pada tahap penyidikan, hal inilah yang harus disinkronkan. KPK melakukan penyadapan pada tahap penyeldikan karena harus sesuai SP3, KPK harus menyerahkan dua alat bukti. Hal ini tidak menjadi masalah pada Polri, tetapi hal ini menjadi masalah bagi KPK.

Biro Hukum KPK

  • Ada dua hal yang ingin disampaikan, yang pertama secara langsung akan menyerahkan draf pasal per pasal yang telah diberikan catatan mulai dari pasal satu sampai dengan pasal 31.
  • KPK memandang bahwa apapun yang dilakukan KPK dalam hal penyadapan harus dilakukan demi penegakan hukum.
  • KPK berpendapat bahwa kewenangan penyadapan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang KPK adalah kewenangan yang berdasarkan legally power.
  • Ada perbedaan antara penyeledikan dan penyidikan. Dalam penyelidikan, KPK harus meminta izin dari pengadilan negeri setempat. Namun, dalam tahapan penyidikan, semua aparat penegak hukum bisa melakukan penyadapan tanpa meminta izin dari pengadilan negeri setempat.
  • Pada tahapan penyidikan semua aparat penegak hukum dapat melakukan penyadapan tanpa harus melakukan permintaan izin dari pengadilan setempat.
  • Ada beberapa tindak pidana yang seharusnya di tahap penyelidikannya tidak perlu meminta izin dari pengadilan, contohnya seperti tindak pidana terorisme. KPK meminta adanya penselarasan pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang ini.
  • Apabila melihat dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, adanya ketentuan dari penyadapan itu sesuai Perpres 54 ahun 2015, terkait penyadapan sudah diatur dalam peraturannya.
  • KPK mempertanyakan, apakah ada pengadopsian dalam RUU Penyadapan tersebut.
  • Ketentuan tentang tata cara akan ditentukan oleh Pemerintah, KPK menyatakan antara pasal 10-11 pada proses penyelidikan dan penyidikan ada perbedaan sementara di KPK lebih kepada penyidikan.
  • Kekhawatiran itu hadir bahwa di KPK melakukan penyadapan itu pada saat penyelidikan oleh sebab itu akan di sinkronkan, ini terjaid karena KPK tidak boleh memberi surat peringatan ketiga, karena setelah dibaca mengenai alasan Undang-Undang KPK tidak diberikan SP3 karena aparat penengak hukum sering menyalahgunakan.
  • Ada fakta aparat penegak hukum yang pernah di audit berdasarkan PM 11/2006 oleh Kominfo, tahun 2007 Kominfo melakukan audit kepada KPK, 2009 pun melakukan auditor kepada KPK dan PJT. Namun pada 2010-2018, Kominfo tidak melakukan audit kembali karena Kominfo tidak bersedia. Kemudian 2016-2017, terdapat audit internal KPK, fakta di lapangan ada beberapa aparat penegak hukum yang melakukan audit berdasarkan Permen No.11 th 2006. Namun, sejak tahun 2010-2016, Kominfo sudah tidak bersedia lagi untuk melakukan audit. Padahal BPK meminta laporan audit penyadapan KPK, kalau .audit ini dilakukan oleh internal, kami mengkhawatirkan hasilnya tidak netral. Oleh sebab itu, peran Kominfo dalam mengaudit KPK itu perlu dikembalikan
  • Akankah nanti Pasal 24 ketentuan tentang pembentukan tim audit akan diatur dalam PerMen atau mengadopsi dari PerMenkominfo 11/2006 atau mengadopsi dari peraturan yang lain.
  • Terkait masalah izin dari pengadilan, pasal 9,10, dan 11. Terkait izin dari Pengadilan Negeri dalam pasal
    11,ini akan sedikit mengalami hambatan apabila permintaan ke hakim karena sampai saat ini ada penegak hukum yang sudah dilakukan proses hukum.
  • Terkait masalah izin Pengadilan, KPK merasa apabila membutuhkan izin tersebut, maka akan mengalami kesulitan. Karena saat ini juga banyak hakim dan panitera yang terjerat kasus hukum, meskipun di Pasal 11 Ayat 9 untuk kasus-kasus tertentu dikecualikan terhadap izin.
  • Terkait dengan audit, permasalahanya adalah bagaimanakah perlindungan HAM atas penyadapan berdasarakan Undang-Undang (Legal power based by legislation) serta apakah rumusan delik penyadapan akan diatur dalam RUU Penyadapan.
  • Terkait dengan pengaturan penyadapan jika mengacu pada delik penyadapan di dalam KUHP di Pasal 277 itu sudah diatur juga tentang delik tindak pidana penyadapan, catatan KPK terkait dengan audit
    mengenai perlindungan HAM atas penyadapan berdasarkan Undang-Undang dan apakah masih diberikan audit kembali. Lalu terkait pengaturan penyadapan bila dikaitkan dengan delik penyadapan dalam pasal 277 telah dimuat mengenai penyadapan.
  • KPK mengusulkan agar data data yang diperoleh ini bisa disimpan sampai perkara tersebut memproleh putusan yang inkracht.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Supratman menduga ada draft yang berbeda karena pasal 8 tidak ada izin yang merupakan kewenangan KPK, sedangkan dalam pasal 11 penyadapan dikecualikan pada kasus tindak pidana tertentu. Supratman mengatakan bahwa permintaan izin melalui pengadilan negeri harus diberlakukan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang penanganannya ada pada lembaga tertentu, hal ini diatur dalam pasal 9 ayat (3)
    dalam RUU Penyadapan. Supratman pun menambahkan bahwa dirinya menginginkan agar setiap lembaga memiliki keseragaman dalam hal jangka waktu penyadapan. Supratman mengatakan bahwa Baleg menginginkan untuk akhiri perdebatan yang selama ini berkembang dan setiap saat menimbulkan gesekan antar lembaga negara baik lembaga negara dan lembaga penegak hukum. Supratman mengatakan menyangkut izin penyadapan, ia bertanya apakah setiap instansi diberikan penyelidikan dan penyidikan apakah langsung meminta izin ke pengadilan ataukah justru melalui mekanisme kejaksaan. Supratman menambahkan di satu negara yang dikunjungi, alat sadapnya berada di kepolisian tapi jaksa ditempatkan khusus mengawasi terhadap penyadapan yang akan dilakukan karena tidak menafikkan bahwa hasil penyadapan dimanfaatkan di luar, kepentingan penyadapan dan itu merupakan fakta sosial yang ada. Intinya dengan ketentuan pasal 11 ayat 9 berkaitan dengan KPK sama sekali tidak terganggu karena sudah ada pengecualian sesuai dengan Undang-Undang yang mengaturnya, terhadap Undnag-Undang yang lain diluar KPK begitu Undang-Undang ini disahkan otomatis pasti semuanya akan mengacu pada Undang Undang Penyadapan ini, Supratman mengira alat sadap hanya cukup satu, masalah penempatannya dapat diatur kemudian, tetapi dapat digunakan oleh aparat penegak hukum, apabila aparat penegak hukum memiliki alat penyadapan maka itu menimbulkan keborosan dan ketidakefektifan penyadapan, ada suatu negara yang alat yang alat penyadapannya dimanfaatkan kembali oleh pihak-pihak terkait. Supratman berharap agar adanya RUU Penyadapan dapat menurunkan indkes korupsi dan kesungguhan Pemerintah dalam hal ini pun diperlukan.

  • Gerindra / Ramson Siagian

    Ramson mengatakan bahwa pembuatan Undang-Undang masih terdapat yang tidak jelas termasuk Undang-Undang KPK yang melakukan penyadapan tidak ada tata cara yang jelas, persoalan di negeri ini adalah DPR belum dapat membuat Undang-Undang dengan detail, bahkan ketika membuat Undang Undang tinggal 4-5 pasal hanya segelintir orang saja. Ramson pun memberikan contoh saat Pak Kurtubi berbicara di televisi mengenai tata kelola migas namun beliau tidak hadir tepat waktu karena ada kepentingan dapil, maka itu perlu pendidikan politik yang menyeluruh dan tidak sektoral.

  • Partai Amanat Nasional / Totok Daryanto

    Totok memandang RUU Penyadapan sebagai terobosan kodifikasi dari seluruh norman yang ada di peraturan terkait penyadapan dan menjadi acuan dan unifikasi dari seluruh peraturan yang mengatur tentang penyadapan, menurutnya Undang-Undang penyadapan yang dibuat semacam kodifikasi lalu Undang-Undang kan ada 14 Undang-Undang yabg isinya tentang penyadapan, yang terpenting adalah sinkronisasi antar lembaga dan harmonisasi antar Undang-Undang yang terkait

  • Partai Keadilan Sejahtera / Ledia Hanifa Amaliah

    Ledia mengatakan akan membahas konsideran RUU penyadapan ini, salah satu konteksnya adalah terkait
    perlindungan HAM, yaitu hak privasi manusia. Ledia mempertanyakan bagaimana pandangan KPK terkait konsideran HAM dan peraturan turunanya terkait hubungan HAM dan tindakan penyadapan yang dilakukan aparat penegak hukum.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Arsul Sani

    Arsul mengatakan di dalam Undang-Undang Terorisme, meskipun termasuk tindak pidana luar biasa, namun tetap dengan izin pengadilan, jadi harus ditetapkan sistem politik dan menurut Arsul self regulator
    dalam KPK dan BNN tidak dapat dipertahankan kaitannya bukan dengan penyadapan namun hasil penyadapan yang sebagai alat bukti. Dalam Undang-Undang Terorisme pula meskipun terorisme termasuk dalam kejahatan luar biasa namun penyadapannya pun harus membutuhkan izin dari pengadilan dan tata cara penyadapan tidak bisa dilimpahkan dengan Peraturan Pemerintah serta peraturan dibawahnya dan Arsul mengatakan seharusnya itu dilakukan pengajuan kepada Mahkamah Konstitusi.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif

  • Kajian yang dikeluarkan KPK bersungguh-sungguh dan semua kesimpulan diambil dari partai politik. Jadi kalau diminta lebih jauh dari itu seperti merumuskan lebih konkret, KPK bisa melakukannya karena sekarang KPK memiliki tim.
  • Soal self regulator itu bisa diuji di Mahkamah Agung tetapi ingin sampaikan bahwa itu sudah diuji beberapa kali di pra-peradilan dan alhamdulillah sampai hari ini mereka sudah liat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ketat di KPK akhirnya dianggap tidak menyalahi aturan, maka saat ini pengadilan sudah tidak meragukan kewenangan KPK lagi.
  • Mengenai konsideran yang membahas HAM, KPK setuju bahwa kewenangan yang dimiliki ini memang
    jangan sampai menerobos HAM manusia. Batasan penyadapan ini adalah apabila penyadapan tersebut tidak dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, hal seperti inilah yang jelas melanggar hak privasi seseorang.
  • KPK hanya mencari informasi yang sesuai dengan kasus, hal-hal yang keluar dari batasan kasus tersebut
    tentu tidak akan dilakukan.
  • Soal yang berhubungan tukar-menukar, akan diberikan catatan pasal per pasal dan ada catatan khusus.
  • Pada bagian penjelasan Pasal 10 ini penyelidikan itu tidak masuk jadi yang masuk hanya penyidikan, lalu dalam hal yang lebih umum tolong teknisnya ini Baleg dan Pemerintah nanti dipelajari lebih seksama karena kalau tidak dipelajari akan kebingungan untuk dijalankan.

Kesimpulan

Rapat ini tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

Rapat kerja (raker) dengan Komisi Pemebrantasan Korupsi (KPK) terkait penyusunan RUU Penyadapan ditutup oleh Supratman Fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul 16.11 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kunjungi https://chirpstory.com/li/412362

Ilustrasi: WikiDPR

WikiDPR/fm

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan