Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peran Indonesia dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Tanggal Rapat: 12 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 9 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI→Susi Pudjiastuti

Pada tanggal 12 Maret 2019, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudijiastuti, untuk membahas realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2018 serta peran Indonesia dalam menjaga Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11.28 WIB dan men-skorsing rapat selama lima menit karena rapat belum memenuhi kuorum. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI → Susi Pudjiastuti
  • Saat ini KKP telah berhasil menaikan angka ekspor dan nilai penangkapan ikan. Untu bidang ekspor, udang menjadi sumber daya yang paling banyak dikirim.
  • Capaian luas kawasan konservasi perairan sampai dengan tahun 2018 adalh sebesar 20,87 hektar atau sebesar 6,42% dari total luas perairan Indonesia.
  • KKP juga telah menyelesaikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  • Di bidang penanganan tindak pidana, KKP telah berhasil menangkap 309 kapal asing, dan menengggelamkan 488 kapal illegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia.
  • KKP juga telah membangun enam Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
  • Untuk anggaran, total pagu anggaran yang diberika kepada KKP tahun 2018 adalah sejumlah 7.632.526.314.000 dengan realisasi anggaran sejumlah 6.097.370.854.297 atau sebesar 79,89%.
  • Mengenai illegal fishing, negara-negara maju di dunia sudah bersepakat untuk menghentikan kegiatan tersebut, hal ini didasarkan pada banyaknya kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan