Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Realisasi Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Peran Indonesia dalam Menjaga Sumber Daya Kelautan - Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan

Tanggal Rapat: 12 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 9 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI→Susi Pudjiastuti

Pada tanggal 12 Maret 2019, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudijiastuti, untuk membahas realisasi anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2018 serta peran Indonesia dalam menjaga Sumber Daya Alam (SDA) Kelautan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 11.28 WIB dan men-skorsing rapat selama lima menit karena rapat belum memenuhi kuorum. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI → Susi Pudjiastuti
  • Saat ini KKP telah berhasil menaikan angka ekspor dan nilai penangkapan ikan. Untu bidang ekspor, udang menjadi sumber daya yang paling banyak dikirim.
  • Capaian luas kawasan konservasi perairan sampai dengan tahun 2018 adalh sebesar 20,87 hektar atau sebesar 6,42% dari total luas perairan Indonesia.
  • KKP juga telah menyelesaikan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
  • Di bidang penanganan tindak pidana, KKP telah berhasil menangkap 309 kapal asing, dan menengggelamkan 488 kapal illegal yang memasuki wilayah perairan Indonesia.
  • KKP juga telah membangun enam Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.
  • Untuk anggaran, total pagu anggaran yang diberika kepada KKP tahun 2018 adalah sejumlah 7.632.526.314.000 dengan realisasi anggaran sejumlah 6.097.370.854.297 atau sebesar 79,89%.
  • Mengenai illegal fishing, negara-negara maju di dunia sudah bersepakat untuk menghentikan kegiatan tersebut, hal ini didasarkan pada banyaknya kasus illegal fishing yang terjadi di Indonesia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Rahmad Handoyo

    Rahmad mengapresiasi tindakan KKP dalam menangani kasus kapal vietnam, tetapi ia juga mengingatkan agar pengawasan dari pihak KKP dapat terus ditingkatkan. Dalam rapat, Rahmad juga mengusulkan agar modal kerja Badan Layanan Umum (BLU) bisa ditambah jumlahnya setiap tahun. Selain itu, Rahmad juga menghimbau agar balai budidaya ikan tawar di Manado bisa dihidupkan kembali. Sebab, Rahmad menilai potensi budidaya tersebut sangat besar.

  • Endang menyarankan agar KKP dapat lebih meningkatkan sosialisasinya, terutama yang terkait dengan gerakan budidaya ikan, khususnya di Jawa Tengah. Endang atas nama Fraksi Golkar menyampaikan persetujuannya untuk menambah anggaran KKP demi budidaya ikan yang semakin baik. Mengenai garam, Endang menghimbau agar KKP dapat berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan demi kesejahteraan petani garam.

  • Gerindra / Edhy Prabowo

    Edhy menyampaian bahwa lembaga-lembaga yang melakukan budidaya ikan ini patut untuk diapresiasi, adapun bentuk apresiasinya adalah dengan memberikan insentif

  • Darori mengapresiasi hasil penangkapan ikan yang jumlahnya terus meningkat. Mengenai kesejahteraan nelayan, Darori beranggapan bahwa infrastruktur nelayan ini sangat penting untuk diperhatikan karena pada umumnya lingkunga tempat tinggal nelayan masih sangat kumuh. Selain itu, KKP juga harus memikirkan cara agar keluarga dan anak-anak nelayan bisa menempuh pendidikan dengan baik.

  • Susi menyampaikan keluhan para nelayan terkait minimnya bantuan untuk mereka. Untuk itu, Susi menghimbau agar KKP dapat memberi bantuan kepada para nelayan secara optimal.

  • Partai Amanat Nasional / M. Irwan Zulfikar Mattewakang

    Irwan menyampaikan bahwa beberapa waktu lalu sempat terjadi bencan banjir bandang di Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Jeneponto, banjir tersebut menyebabkan terjadinya kerusakan tambak garam dan budidaya ikan yang ada. Untuk itu, Irwan meminta agar KKP dapat mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Andi Akmal Pasluddin

    Andi menyatakan bahwa peraturan mengenai masalah pembatasan penangkapan kepiting dan losbter ini penting untuk diperhatikan, karena saat ini banyak terjadi penyelundupan yang dilakukan oleh negara asing, bahkan Malaysia sempat mengklaim bahwa negaranya merupakan negara pengekspor kepiting terbesar. Oleh karena itu, Andi sangat mengharapkan agar KKP dapat memperhatikan regulasi terkait penangkapan kepiting dan lobster.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Hermanto

    Hermanto mengapresias sikap KKP yang memperbolehkan penggunaan bagan sebagai alat pengangkap ikan. Terkait program KKP, Hermanto menghimbau agar KKP dapat segera merealisasikan program-program yang berbasis masyarakat, salah satunya adalah dengan segera membentuk Pegawai Negeri Khusus (PNS) yang bertugas untuk melakukan penyuluhan mengenai ikan.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Kasriyah

    Kasriyah menghimbau KKP agar dapat lebih memfokuskan perhatiannya pada kesejahteraan dan ketersedian air bersih nelayan pesisir.

  • Hati Nurani Rakyat / Erislan

    Erislan mengapresiasi kinerja KKP yang mengalami peningkatan. Namun, Erislan juga menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi saat ini, Erislan menyampaikan bahwa saat ini banyak masyarakat daerah yang jarang mengonsumsi ikan akibat distribusi ikan di daerah tersebut tidak merata. Untuk itu, Erislan berharap agar KKP dapat lebih memperhatikan persoalan distirubusi ikan agar setiap masyarakat di daerah dapat mengonsumsi ikan yang beragam.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementerian Kelautan dan Perikanan RI → Susi Pudjiastuti
  • Keberadaan kepiting dan lobster dulu sangat banyak di Indonesia, terutama di wilayah Sumatera, tetapi kebiasaan masyarakat seringkali mengakibatkan keberadaan kepiting menjadi punah. Penjualan bibit lobster juga menyebabkan ekspor Indonesia terhadap lobster menurun.
  • Mengenai cantrang sebagai alat penangkap ikan, KKP melarang penggunaanya karena dianggap sangat merugikan dan dapat merusak ekosistem laut.
  • Mengenai pegawai penyuluh, KKP ingin agar Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di KKP ini benar-benar berbobot. Sebab, KKP tidak hanya memperhatikan kuantitas, tetapi juga kualitas seseorang untuk dijadikan pegawai.
  • Mengenai gerakan makan ikan, KKP akan memaksimalkan agar setiap daerah bisa mendapatkan distribusi ikan yang merata, sehingga mereka dapat mengonsumsi ikan denga baik.
  • Mengenai pertanyaan lainnya, KKP akan menjawabnya secara tertulis.

Kesimpulan

  • Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas realisasi serapan APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2018 sebesar Rp6.097.370.854.297,00 atau 79,89 % dari pagu sebesar Rp 7.632.526.314.000,00 dan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.
  • Komisi IV DPR RI mendukung Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan operasi penangkapan kapal asing yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia untuk menjaga dan meningkatkan sumberdaya perikanan.
  • Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan bantuan program prioritas untuk pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam, termasuk pengolah dan pemasar hasil perikanan.
  • Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan memaksimalkan fungsi Pasar Ikan Modern di Muara Baru, Jakarta Utara, yang telah dibangun atas kerja sama Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Perum Perikanan Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan mutu produk perikanan serta meningkatkan ekonomi rakyat khususnya kesejahteraan nelayan.
  • Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memperluas lahan garam yang terintegrasi serta mengimplementasikan inovasi dan teknologi peningkatan produksi garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.
  • Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menindaklanjuti hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, serta kunjungan kerja spesifik di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, Kota Sidoardjo Provinsi Jawa Timur, dan Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

Penutup

Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan ditutup oleh Edhy Prabowo pada pukul 13.33 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 4 DPR dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, kunjungi https://chirpstory.com/li/422362

Sumber Ilustrasi : Duniaperikanan.com

WikiDPR/Frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan