• Evaluasi pelaksanaan TA 2018 capaian Kementerian LHK dari pagu 8 Triliun realisasinya mencapai 7 Triliun atau 88,82% kalau dilihat komponen program ini yang tertinggi 98% yaitu program penelitian dan pengembangan
• Kendala realisasi anggaran tahun 2018:
  • Rendahnya penyerapan Ditjen PKTL disebabkan perangkat peraturan baru terbit bulan Mei, sehingga kegiatam tahap I berupa inventarisasi dan timdu untuk HPK baru dapatdilaksanakan pada Semester II (terselesaikan pada Desember 2018) dan tata batas belum dapat dilaksanakan (direncanakan untuk dilaksanakan tahun 2019)
  • Belum maksimalnya realisasi Ditjen PKSL disebabkan belum terlaksananya kegiatan HLN di Palu dan Donggala akibat bencana alam gempa bumi
  • Rendahnya realisasi anggaran Badan Restorasi Gambut (BRG) dikarenakan DIPA (revisi) tugas pembantuan baru terbit bulan April dan proses administrasi pada satuan kerja TP yang terlambat (terkait penetapan kelompok masyarakat pelaksana, penetapan titik-titik yang harus dibangun sekat kanal, dan proses pelanggan) sehingga kegiatan 3R (Rewetting, Revegetation, dan Revitalization of local livehood) baru dapat dilaksanakan bulan Agustus-Desember
• Jadi realiasasi Kementerian LHK secara total pada TA 2018 sebesar 88,82%
• Rehabilitasi hutan telah dilakukan dalam bentuk kegiatan penanaman mangrove, penanaman kebun bibit rakyat, dan lain-lain
• Memperbaiki tata kelola air dan pemulihan ekosistem gambut:
  • Memperbaiki fungsi hidrologi untuk mempertahankan lahan gambut tetap basah agar terhindar dari kebakaran hutan dan lahan
  • 3.200 ha laham milik masyarakat, 1,67 juta ha di hutan tanaman industri, 0,82 juta ha di usaha perkebunan berhasil dipulihkan
  • 15.876 unit bangunan fisik dibangun oleh BRG dalam rangka perbaikan ekosistem gambut
• Pada tahun 2018 jumlah titik panas 9.245 (angka dalam hotspot) dan luas kebakaran pada 2018 mencapai 510.564 (dalam hektar)
• Laju deforestasi Indonesia semakin dapat dikendalikan
• Penanganan sampah saat ini terdapat 5.244 unit tersebar yang di 34 provinsi dan 219 kota di seluruh
  Indoneisa
• Arah pembangunan LH dan Kehutanan Tahun 2019:
  • Mendorong peningkatan usaha ekonomi untuk mengurangi ketimpangan pendapatan melalui perhutanan sosial, peningkatan investasi masyarakat termasuk pariwisata TORA
  • Meningkatkan kualitas lingkungan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) melalui rehabilitasi DAS, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah dan penegakan hukum
  • Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, restorasi gambut, dan perbaikan tata kelola kawasan untuk mendukung pembangunan rendah karbon
• Temuan Reses
  • Provinsi Sumatera Selatan (Taman Wisata Alam Punti Kayu)
    • Hasil: 1) Perlu adanya kejelasan terkait adanya bangunan milik pribadi yang berbatasan langsung dengan TWA Punti Kayu, 2) Komisi 4 DPR-RI meminta Kementerian LHK selaku pengelola TWA Panti Kayu dapat meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk terus mengembangkan potensi pariwisata dengan terus mengembangkan potensi pariwisata dengan terus mempertahankan fungsi konservasi TWA Punti Kayu
    • Tindak Lanjut: 1) Sesuai dengan fakta di lapangan bahwa telah dilakukan perluasan terhadap 2 (dua) unit bangunan di 2 (dua) lokasi oleh pemilik bangunan yang mana area perluasan dimaksud merupakan kawasan TWA Punti Kayu berdasarkan pada tata batas kawasan TWA Punti Kayu, yang bersangkutan tidak bisa mengurus Sertifikat Hak Milik karena area bangunan merupakan kawasan hutan. Terhadap hal ini akan dilakukan identifikasi lebih lanjut, 2) Kerjasama dengan Pemerintah Daerah akan terus kami tingkatkan untuk mempertahankan fungsi TWA Punti Kayu sebagai kawasan konservasi. Menteri KLHK dan Menteri BUMN telah membicarakan rintisan upaya untuk meningkatkan semua kawasan hutan/TWA/Tahura di sekitar kota. Untuk dioperasikan lebih baik perlu kerjasama antara BUMN/BUMD. Rencana ini akan diterapkan mulai dari Sumatera Selatan dan Jambi
  • Provinsi Bali (Bali Zoo Gianyar)
    • Hasil: Komisi 4 DPR-RI meminta kepada Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup untuk membantu percepatan izin masuk satwa dari luar negeri untuk menambah koleksi di Bali Zoo sesuai dengan peraturan perundang-undangan
    • Tindak Lanjut: Terkait permasalahan CV Bali Harmoni (Bali Zoo), kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut, 1) Pada Januari 2018, Taman Satwa CV Bali Harmoni (Bali Zoo) mengajukan permohonan pemasukan ijin satwa jerapah dan zebra dari Thailand ke Direktorat Jenderal KSDAE. Terdapat syarat yang belum dipenuhi yaitu dokumen surat kesehatan satwa yang akan di impor dari Thailand, 2) Bali Zoo menindaklanjuti secara lisan kepada Direktorat KKH bahwa Kementerian Pertanian tidak dapat menerbitkan dokumen kesehatan untuk satwa dari Thailand karena satwa yang berasal dari Thailand terindikasi terkena Penyakit Kuku dan Mulut (PKM)
• Realisasi Penyerapan Anggaran Tercatat OMSPAM per 14 Januari 2019*
  • Satker BRG; Pagu 234.762.552.000, Realisasi 213.168.503.084 (90,80%)
  • DIPA TUGAS PEMBANTUAN
    • Riau; Pagu 46.018.946.000, Realisasi 40.305.710.861 (87,59%)
    • Jambi; Pagu 35.946.841.000, Realisasi 27.744.435.952 (77,18%)
    • Sumsel; Pagu 44.354.399.000, Realisasi 32.107.104.749 (72,39%)
    • Kalbar; Pagu 41.242.542.000, Realisasi 36.717.133.509 (89,03%)
    • Kalteng; Pagu 84.958.642.000, Realisasi 72.553.739.468 (85,40%)
    • Kalsel; Pagu 24.030.422.000, Realisasi 17.429.835.816 (72,53%)
    • Papua; Pagu 3.962.980.000, Realisasi 3.609.420.500 (91,08%)
  • Total Tugas Pembantuan (TP) :
    • Pagu 280.514.772.000, Realisasi 230.467.380.855 (82,16%)
  • Total BRG + TP :
    • Pagu 515.277.324.000, Realisasi 443.635.883.939 (86,10%)

*angka masih bisa berubah hingga tanggal 19 Januari 2019

• Realisasi Kegiatan Per Kedeputian TA 2018
  • Deputi bidang Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi dan Kemitraan
    • Kegiatan Desa Peduli Gambut (DPG) di 75 Desa
    • Kegiatan sosialisasi di 18 Kabupaten di 7 Provinsi
    • Terlaksananya kegiatan Jambore Masyarakat Gambut di Kalsel
    • 60 mini demplot PLTB di 6 Provinsi
    • Bantuan Ekonomi Produktif kepada 89 Desa
  • Deputi Bidang Penelitian dan Pengembangan
    • Terpasangnya 100 titik pemantauan di 7 Provinsi Prioritas
    • Terlaksananya 41 paket riset restorasi gambut