Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pengesahan Persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang Kerja Sama Industri Pertahanan - Raker Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan

Tanggal Rapat: 28 Jan 2019, Ditulis Tanggal: 4 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 1 , Mitra Kerja: Menteri Pertahanan→Ryamizard Ryacudu

Pada tanggal 28 Januari 2019, Komisi 1 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Rymizard Ryacudu selaku Meteri Pertahanan RI untuk membahas pengesahan persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang kerjasama industri pertahanan.

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ahmad Hanafi dari Fraksi PAN dapil Yogyakarta pada pukul 12.00 WIB. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Pertahanan → Ryamizard Ryacudu
  • Sebagaimana diketahui, RUU kerjasama ini telah disampaikan presiden melalui surat tanggal 31 Oktober 2018. Berdasarkan surat tersebut, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) ditugaskan untuk mewakili pemerintah dalam hal pembahasan RUU kerjasama pertahanan Indonesia-Belarus ini.
  • Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perjanjian internasional antarnegara ini harus disahkan dalam bentung Undang-Undang. Oleh sebab itu, pembahasan ini melibatkan DPR, khususnya komisi 1 sebagai lembaga legislatif.
  • Kerjasama dengan Belarus ini akan meletakan landasan hukum yang kokoh antara kedua negara. Beberapa kerjasama penting dalam pertahanan Indonesia-Belarus ini akan melibatkan ahli teknologi, pembekalan pemeliharaan teknologi, dan peningkatan produk serta jasa.
  • Adapun hubungan diplomatik antara RI dan Belarus ini sudah berlangsung selama 25 tahun. Kedua belah pihak juga telah bekerjasama dalam berbagai bidang.
  • Perkembangan teknologi ini meningkatkan intensitas hubungan antarnegara, sehingga meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk pertahanan.
  • Sebagai negara pecahan Uni Soviet, Belarus memiliki produk pertahanan yang setara dengan negara-negara Eropa. Teknologi pertahanan negara Belarus setara dengan teknologi negara-negara maju lainnya.
  • Kemenhan berharap agar RUU ini segera mendapat persetujuan dari DPR untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • PDI Perjuangan / Andreas Hugo Pareira

    Andreas mewakili Fraksi PDIP menyatakan sepata untuk diadakannya perjanjian kerjasama di bidang pertahanan antara Indonesia-Belarus ini. Sebab, Fraksi PDIP menyadari bahwa kerjasama ini sangat dibutuhkan demi ketahanan nasional Indonesia. Kerjasama ini harus komprehensif dan memberi manfaat yang besar bagi Indonesia.

    Pendapat Andreas kemudian diikuti dengan penyerahan dokumen persetujuan secara tertulis dari Fraksi PDIP kepada Menteri Pertahanan.

  • Asril mewakili Fraksi Gerindra menyampaikan persetujuannya untuk segera mengesahkan RUU Pertahanan Indonesia-Belarus. Asril memandang bahwa kerjasama pertahanan ini diperlukan untuk membangun kapabilitas pertahanan negara.

  • Demokrat / Darizal Basir

    Darizal menyatakan bahwa pertahanan merupakan aspek yang paling fundamental dalam kehidupan bernegara. Sebab, syarat mutlak suatu negara dapat berdiri adalah dengan mempertahankan kedaulatannya. Oleh sebab itu, kerjasama di bidang industri pertahanan ini akan memperkuat hubungan bilateral dan penggerak kerjasaa ekonomi. Darizal mewakili Fraksi Demokrat menyetujui agar RUU Kerjasama ini bisa segera dibahas lebih lanjut dan disahkan menjadi Undang-Undang.

  • Partai Amanat Nasional / Ahmad Hanafi Rais Wiryosudarmo

    Ahmad Hanafi mewakili Fraksi PAN menyetujui untuk segera disahkannya RUU Kerjasama Pertahanan antara Indonesia-Belarus ini. Fraksi PAN berharap agar kerjasama pertahanan antara Indonesia-Belarus ini dapat menjungjung tinggi prinsip kebersamaa. Untuk itu, Fraksi PAN meminta agar pemerintah dapat memperhatikan hukum internasional yang berlaku dalam menjalankan kerjasama ini. Adanya RUU kerjasama pertahanan ini dapat membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia.

    Dalam rapat, Hanafi juga menyampaikan persetujuan tertulis dari Fraksi Golkar yang saat ini tidak dapat hadir.

    Karena semua fraksi setuju untuk mensahkan RUU ini, maka Hanafi selaku pimpinan rapat meminta agar kesepuluh fraksi tersebut menandatangani draft RUU Kerjasama Pertahanan Indonesia-Belarus.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Arvin Hakim Thoha

    Arvin mewakili Fraksi PKB menyetujui pembahasan RUU Kersama Pertahanan Indonesia-Belarus ini untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.

  • Partai Keadilan Sejahtera / Sukamta

    Sukamta mewakili Fraksi PKS menyetujui pembahasan RUU Kerjasama Pertahanan Indonesia-Belarus ini untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.

  • Partai Persatuan Pembangunan / Lena Maryana

    Lena Marya mewakili Fraksi PPP memandang bahwa kerjasama pertahanan antara Indonesia-Belarus ini berpotensi untuk meningkatkan pertahanan dan ketahanan Indonesia. Oleh sebab itu, Fraksi PPP menyetujui agar RUU ini bisa segera disahkan menadi Undang-Undang.

  • Nasional Demokrat / Supiadin Aries Saputra

    Supiadin mewakili Fraksi Nasdem menyampaikan bahwa Fraksi Nasdem menyetujui agar RUU Kerjasama Pertahanan antar Indonesia-Belarus ini bisa segera disahkan menjadi Undang-Undang.

    Supiadin mewakili Fraksi Nasdem juga menyerahkan dokumen pernyataan persetujuan secara tertulis.

  • Hati Nurani Rakyat / Timbul Manurung

    Timbul Manurung mewakili Fraksi Hanura menyambut kerjasama pertahanan Indonesia-Belarus ini secara positif dan mendukung agar RUU ini segera disahkan menjadi Undang-Undang.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Menteri Pertahanan → Ryamizard Ryacudu
  • Kemenhan mewakili pemerintah mengucapkan terimakasih atas apresiasi dan kesungguhan Komisi 1 DPR untuk membahas RUU Kerjasama Pertahanan Indonesia-Belarus ini.
  • Kerjasama pertahanan ini diwujudkan sebagai bentuk dharma bakti terhadap nusa dan bangsa.

Kesimpulan

Raker ini tidak menghasilkan kesimpulan.

Penutup

Raker Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan mengenai pengesahan persetujuan Pemerintah RI dan Pemerintah Belarus tentang kerjasama industri pertahanan ditutup oleh Ahmad Hanafi pada pukul 14.35 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet Raker Komisi 1 dengan Menteri Pertahanan, kunjungi https://chirpstory.com/li/417052.

Sumber Ilustrasi : Kemenlu.go.id

WikiDPR/Frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan