Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
(Bappenas), Suharso Monoarfa

• Ada satu kebutuhan dalam rangka peraturan perundang-undangan untuk mengawal jalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Sebab, dari yang sebelumnya ada pertauran yang tumpang tindih, kosong, sifatnya hanya sebagai pelengkap, dan banyak hal tidak terkoneksi dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya.
• Diperlukan untuk lolos middle track sehingga dibutuhkan prestasi seperti penciptaan lapangan pekerjaan.
• Kebutuhan pembangunan selama lima tahun tersusun dari lima arah kebijakan Presiden yang diturunkan tiga sasaran pokok atau sasaran strategis nasional.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) , Mahfud MD

• Terkait dengan Omnibus Law dikaitkan dengan hambatan terhadap investasi dan jalannya Pemerintahan. Adanya masalah dalam penegakan hukum karena adanya perbedaan peraturan dan setelah diteliti terdapat dua masalah.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar

• Isu Omnibus Law memiliki banyak hal yang berantakan, sehingga dianggap sampai kapanpun negeri ini tidak akan maju karena saling mengaitkan.
• Investasi yang ada sudah 123 Miliar USD (United State Dollar) tetapi ada kendala karena peraturan yang tumpang tindih, dan dari negara yang masih suka melakukan kegiatan impor.
• Impor sudah dikurangi dari energi 23% pada bulan September dan bisa mendekati 50% pada Desember.

Kementerian Koordinator Perekonomian

• Adanya beberapa perubahan, dasarnya berkaitan dengan urusan RPJMN dan arahan dari Presiden berupa lima prioritas pembangunan. Beberapa kelompok subtansi pembahasan masih adnaya diskusi secara terbatas yaitu: (i) Masalah penyederhanaan pendirian perusahaan, (ii) Persyaratan
  investasi, (iii) Masalah ketenagakerjaan sangat sensitive sehigga tida bisa digaris bawahi, tetapi dalam
  kondisi dipantau, (iv) Perlunya secara khusus cluster khusu perlindungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) masih ada perbedaan pengelompokan, (vi) Kemudahan berusaha sangat sensitif, (vii) Perlunya
  pembahasan riset yang harus didukung, dan (vii) Kawasan ekonomi.

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

• Tidak ada tambahan, menyetujui Omnibus Law secara keseluruhan.