Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas)

Tanggal Rapat: 18 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 7 May 2021,
Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Pada 18 Juli 2016, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mengenai Tanggapan Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2017. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Achmad Noor Supit dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Kalimantan Selatan 1 pada pukul 14.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi:akseleran.co.id )

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan (Menkeu), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Gubernur Bank Indonesia (BI), dan Kepala BPS (Badan Pusat Statistik)

Menteri Keuangan (Menkeu)

  • Range perkiraan kurs yang diajukan Pemerintah adalah Rp13.600-Rp13.900, dari BI Rp13.300-13.600. Ini hanya masalah waktu. BI sudah merevisi perkiraan kurs dalam kondisi terakhir. Range yang diajukan terlihat pesimis karena Pemerintah merefer ke bulan Mei sewaktu tax amnesty belum disahkan. Untuk sampai bisa ke range final yang dapat dijadikan keputusan di Banggar dalam penyusunan RAPBN 2017, Pemerintah mengajukan range baru persis yang disampaikan Gubernur BI yaitu Rp13.300-13.600.
  • Pada raker terakhir, BI menyampaikan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,6%, sedangkan Pemerintah 5,3-5,9%. Range yang diajukan ini lebar karena mengira perekonomian global akan membaik, tetapi tahun depan sepertinya tidak ada yang berubah dengan dunia sekarang ini. Jadi yang harus difokuskan adalah ekonomi domestik. Mengingat upaya Pemerintah yang terus melancarkan investasi, Kemenkeu izin untuk mengajukan rentang baru. Jika uang baru masuk akhir tahun, maka dampak pertumbuhan ekonomi akan dirasakan pada tahun 2017. Range yang diajukan Pemerintah menjadi 5,3-5,6%. Batas bawahnya masih sama untuk masih optimis, tetapi batas atasnya turun.
  • Inflasi dan suku bunga SPN tidak banyak dilakukan diskusi karena rangenya sudah cukup aman.
  • Mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR), masih memerlukan jaminan. Hal ini disampaikan agar tidak terkesan sudah habis di kantor-kantor cabang di daerah.
  • Mengenai tax amnesty, tentunya ada sebagian anggota Komisi 11 yang hadir di sosialisasi kemarin dan memberikan respon bagus. Peserta tax amnesty ada 2.700 orang. Khusus tax amnesty, Kemenkeu mengajak untuk bersama-sama melakukan sosialisasi di berbagai tempat, baik secara fisik maupun melalui media. Tax amnesty akan membangun minat dan pengembangan ekonomi nasional di 2017.

Gubernur Bank Indonesia (BI)

  • Pertumbuhan ekonomi di tahun 2017 nanti akan ada di kisaran 5,2-5,7% dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia membaik.
  • Sampai tanggal 15 Juli, dana dari luar negeri jumlahnya Rp110 Triliun, sedangkan tahun 2015 sebesar Rp55 Triliun. Masuknya dana dari investor adalah confident di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
  • Indonesia ada dalam kondisi yang cukup baik dan posisi in flow yang lebih baik. Oleh karena kondisi baik dan investasi yang baik, BI menyampaikan bahwa kisaran nilai tukar Rupiah ke USD adalah Rp13.300-13.600. Suku bunga dari 1 Januari sampai 15 Juni rata-rata Rp13.400, nantinya diperkirakan sepanjang tahun menjadi Rp13.300.

Badan Pusat Statistik (BPS)

  • Pertumbuhan ekonomi per triwulan baru dirilis 35 hari setelah triwulan sebelumnya. 35 hari ini termasuk yang tercepat diantara negara lain.
  • Alokasi rumus pembagian anggaran desa variabelnya adalah jumlah penduduk, luas wilayah, dan tingkat kemiskinan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan