Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Rencana Perubahan Peruntukan dalam Revisi Tata Ruang dan Wilayah - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 19 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 30 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan→Siti Nurbaya Bakar

Pada tanggal 19 Maret 2019, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, untuk membahas rencana perubahan peruntukan dalam revisi ruang dan wilayah provinsi serta permasalahan gambut,

Rapat dibuka dan dipimpin oleh Edhy Prabowo dari Fraksi Gerindra dapil Sumatera Selatan 1 pada pukul 14.47 dan di skors selama lima menit untuk menunggu kuorum. Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan → Siti Nurbaya Bakar
  • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK). menilai bahwa rencana tata ruang dan wilayah ini akan sangat bernilai strategis di Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Papua Barat.
  • Adapun Ombudsman Republik Indonesia telah memberikan rekomendasi agar KemenLHK melakukan revisi terkait Surat Keputusan yang mengatur mengenai suaka margasatwa di Lokus Dangku II.
  • Mengenai capaian hutan sosial tahunan, KemenLHK sudah mencapai peningkatan setiap tahunnya.
  • Mengenai kebakaran hutan, dalam bulan Februari-Maret 2019 sudah terjadi kebakaran hutan dengan luas area sebesar 2.490 hektar. Kondisi siaga darurat kebakaran ini salah satunya terjadinya di Kepulauan Riau.
  • Mengenai penanganan sampah dan limbah, sampai dengan tahun 2018, KemenLHK sudah berhasil menangani limbah dan sampah sekitar 69,3%.
  • Dalam hal penanganan kebakaran di darat, KLHK telah membuat dan menurunkan regu Manggala Agni untuk pemadaman di berbagai provinsi yang termasuk provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan KLHK juga akan melibatkan TNI dalam rangka melakukan pengamanan terkait pemadaman yang dilakukan. Selain itu, KemenLHK juga akan meminta bantuan agar helikopter TNI bisa digunakan untuk mendeploy pasukan dan mendukung pengangkutan peralatan pemadaman dan bahan bakar, karena helikopter sipil biasanya tidak memiliki izin untuk membawa bahan bakar.
  • KemenLHK juga sudah melakukan kampanye publik terkait penanganan sampah, para pelaku kampanye sudah mendapat insentif terkait gerakan yang dilakukan.
  • KemenLHK juga sudah menindaklanjuti Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) di Papua, pembentukan NPSK ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan NPSK.
  • Mengenai banjir, baru-baru ini terjadi banjir di Jayapura, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang cukup tinggi. Banjir ini juga mengakibatkan longsor di beberapa titik akibat bendungan yang jebol.
  • Adapun menurut analisis KemenLHK salah satu faktor yang menyebabkan banjir di Jayapura adalah keadaan morfologi dataran yang dikelilingi oleh perbukitan. Kondisi ini menyebabkan air aliran perukaan turun dengan relatif cepat dari berbagai arah ke dataran, sehingga berpotensi banjir di dataran tersebut.
  • KemenLHK juga akan melakukan langkah-langlah sebagai berikut : (i) Melakukan aksi identifikasi yang didasarkan pada analisa lapangan, (ii) melanjutkan proses penegakkan hukum terkait GNPSDA, (iii) melakukan pengawasan tata kelola perizinan dan penataan pemukiman, serta (iv) Penetapan Satgas Kerja serta posko informasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Gerindra / Edhy Prabowo

    Edhy Prabowo menghimbau kepada seluruh stakeholders terkait untuk melakukan tindakan preventif terkait perawatan alam, terutama hutan karena hutan merupakan identitas bangsa Indonesia. Edhy berharap agar kedepannya Indonesia dapat menciptakan alat pendeteksi curah hujan. Sebab, curah hukan ini sangat memengaruhi keadaan hutan. Mengenai ide untuk membuat bank sampah, Edhy menilai bahwa hal tersebut merupakan terobosan baru yang sangat penting dan diperlukan untuk menjaga dan merawat keadaan alam

  • Partai Amanat Nasional / Jamaluddin Jafar

    Jamaludin meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bisa memberi fokus perhatian pada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua dan produk hukum lainnya terkait wilayah suatu daerah.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan → Siti Nurbaya Bakar
  • KemenLHK akan menyetujui himbauan presiden untuk mendahulukan kepentingan masyarakat dalam hal pengelolaan hutan, lahan, dan wilayah adat.

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas realisasi serapan APBN Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (termasuk Badan Restorasi Gambut) sebesar Rp7.159.485.302.273,00 atau 88,82% dari pagu sebesar Rp8.060.951.730.000,00 dan meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.
  • Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Restorasi Gambut untuk memprioritaskan program-program kerakyatan pada APBN Tahun 2019 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
  • Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar meningkatkan program perlindungan kawasan hutan untuk mencegah terjadinya bencana alam melalui kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA), konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi hutan dan lahan.
  • Komisi IV DPR RI dapat menerima usulan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait usulan perubahan peruntukan kawasan hutan yang masuk dalam kriteria Berdampak Penting dan Cakupan Luas serta Bernilai Strategis (DPCLS) dalam Revisi RTRWP Sumatera Selatan sesuai dengan Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Nomor: S.14/MenLHK/PKTL.II/1/2016 tanggal 11 Januari 2016. Perubahan peruntukan kawasan hutan tersebut dari KSA/KPA menjadi APL dengan peruntukan lahan garap masyarakat, pemukiman, dan perkebunan seluas 9.329 ha.
  • Komisi IV DPR RI menerima laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait bencana banjir bandang di Sentani Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dan mendukung upaya-upaya penanganan dan pemulihan Daerah Aliran Sungai.
  • Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi atas upaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam menindaklanjuti hasil Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2018-2019 di Provinsi Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Papua, Kunjungan Kerja Panja di Provinsi Riau, serta Kunjungan Kerja Spesifik di Provinsi Kalimantan Timur, Jawa Timur, dan Bengkulu.

Penutup

Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, ditutup oleh Edhy Prabowo pada pukul 16.02 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet, Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya Bakar, kunjungi https://chirpstory.com/li/423180.

Sumber Ilustrasi : Fajar.co.id

WikiDPR/Frd

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan