Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Sidang Tahunan MPR-RI Tahun 2019 - Sidang MPR-RI dengan Presiden, Wakil Presiden dan Ketua Lembaga Negara

Tanggal Rapat: 16 Aug 2019, Ditulis Tanggal: 14 May 2020,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Presiden Republik Indonesia→Joko Widodo

Pada 16 Agustus 2019, MPR-RI mengadakan Sidang Tahunan Tahun 2019 dengan Presiden, Wakil Presiden dan Ketua Lembaga Negara. Sidang ini dibuka dan dipimpin oleh Zulkifli Hasan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Lampung 1 pada pukul 08:36 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Menurut catatan sekretariat, Sidang Tahunan MPR-RI dihadiri oleh 473 anggota dari 692 anggota MPR-RI.

Pengantar Sidang dari Zulkifli Hasan (Ketua MPR-RI)

Sidang tahunan ini dibentuk dalam rangka memfasilitasi lembaga negara dalam menyampaikan tugas-tugasnya kepada masyarakat. Agenda ini sudah dimulai sejak tahun 2015, yang artinya hingga saat ini sudah berlangsung 5x. Menjelang HUT RI ke 74, sudah sepatutnya

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Presiden Republik Indonesia → Joko Widodo
  • Indonesia adalah rumah besar kita bersama, cita cita Indonesia hanya dapat terwujud apabila kita bersatu dengan penuh optimisme menatap masa depan. Semangat itulah yang mengantarkan Indonesia menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, yang bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lainnya. Sekarang ini kita menghadapi tantangan yang berat tetapi semangat itu harus tetap menyala di hati kita semua, saat ini dunia berubah sangat cepat tetapi kita tidak boleh kehilangan bintang penjuru. Kita juga tidak boleh kehilangan persatuan dan persaudaraan, kita saat ini masuk dalam era kompetisi yang semakin sengit tapi kita tidak boleh berhenti untuk berkreasi dan berinovasi. Kita perlu terobosan dan lompatan baru untuk meningkatkan kepercayaan dan kecintaan masyarakat. Perlu ada lembaga lembaga baru yang menghasilkan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, dan lembaga-lembaga tersebut harus mengesampingkan ego sektoralnya.
  • MPR telah melakukan konsiliasi 4 pilar kepada semua pelajar, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Saya berharap itu bisa tertanam kuat di dalam dada kita semua. DPR juga telah menyetujui alokasi untuk pembangunan desa. DPR juga telah menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan untuk pejabat publik dan duta besar juga. DPD juga menerima aspirasi masyarakat di desa dan mudah-mudahan kita bisa membangun Indonesia dari wilayah pinggiran. BPK juga telah memeriksa kinerja dan kepatuhan lembaga pemerintah dan mengembalikan uang negara sebesar Rp4,38 triliun. Dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, MPR mengawal dan memberikan jaminan bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia harus mencerminkan semangat dan jiwa Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR telah melakukan sosialisasi empat konsensus kebangsaan secara gencar ke seluruh pelosok tanah air, dengan menyasar seluruh kelompok masyarakat. Sebagai penjaga konstitusi, MK telah memutus 52 perkara UU, putusan MK ini telah menata perundang-undangan kita. Saya apresiasi MK telah memutuskan proses peradilan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019.
  • Saya mengapresiasi setinggi-tingginya semangat DPR untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah. Dalam menjalankan fungsi anggaran, DPR telah menyetujui UU Penerimaan Negara Bukan Pajak tahun 2018 juga telah menyetujui alokasi Dana Desa sebesar Rp70 triliun di tahun 2019, yang sangat bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Terkait fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, DPR antara lain telah membentuk delapan Tim Pengawas, satu Panitia Angket, dan 35 Panitia Kerja di berbagai ranah pembangunan. Salah satunya yaitu Panja Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, guna memastikan penyelenggaraan Pemilu makin berkualitas di masa-masa yang akan datang. Tak hanya itu, DPR juga telah menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan atas usulan pengangkatan sejumlah pejabat publik. Selama tahun 2019, DPR telah memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap 34 Duta Besar. DPR juga melanjutkan diplomasi parlemen untuk memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada bulan September 2018, DPR menjadi tuan rumah Forum Parlemen Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan yang kedua kalinya. Saya yakin seyakin-yakinnya persatuan Indonesia akan ada selama-lamanya. Saya yakin seyakin-yakinnya rumah Indonesia tidak akan runtuh, tetapi akan berdiri tegak dan bukan hanya seratus tahun atau 500 tahun tapi selama-lamanya.
  • Saudara-saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air, Dalam rumah besar Indonesia, daerah-daerah adalah pilar penting NKRI. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi daerah terus bekerja menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. DPD juga telah menjadi ujung tombak dalam menjaga dan merevitalisasi nilai-nilai kearifan lokal. Selama setahun terakhir, DPD telah menghasilkan produk legislasi yang terkait dengan kewenangan konstitusionalnya. Tujuh RUU usul inisiatif DPD, enam Pandangan Pendapat terhadap RUU, empat Pertimbangan terhadap RUU, dan sepuluh hasil pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang sesuai dengan bidang tugas DPD. Saya mengapresiasi respons cepat DPD dalam menyikapi tantangan mendesak yang dihadapi oleh daerah, seperti tantangan kedaulatan pangan, penataan hak ulayat dan masyarakat hukum adat, dan pemanfaatan energi terbarukan. Kita berharap DPD bersama Pemerintah terus bergerak membangun Indonesia dari pinggiran, dari daerah dan desa. Dukungan DPD untuk memajukan daerah harus terus dilanjutkan. Peraturan Daerah-Peraturan Daerah (Perda) yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas. Tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah harus ditingkatkan.
  • Saya menghargai upaya BPK untuk aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional. BPK dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 sampai 2021. Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan se-dunia.
  • Kini, sistem peradilan berbasis elektronik sudah diterapkan di semua lingkungan lembaga peradilan. Para pencari keadilan sekarang secara online makin mudah mendaftarkan perkara dan melakukan pembayaran. Proses pemanggilan dan pemberitahuan sidang, serta penyampaian putusan peradilan juga dilakukan secara online. Seiring dengan langkah inovasi kelembagaan MA, Mahkamah Konstitusi (MK) juga terus bekerja memperkokoh dan memperteguh konstitusionalisme di negara kita. Saya mendukung upaya MK untuk mengembangkan tata kelola lembaga peradilan yang modern dan transparan, dengan memberikan kemudahan akses bagi pencari keadilan di MK. Sebagai penjaga konstitusi, selama setahun ini MK telah menguji 85 perkara dan memutus 52 perkara pengujian UU. Putusan-putusan MK tersebut turut mendukung upaya pemerintah dalam reformasi sistem Perundang-undangan dan penataan proses legislasi. Saya mengapresiasi MK yang telah menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada 2018, Pemilu Legislatif, dan Pemilu Presiden 2019, dalam koridor konstitusi secara damai, adil, dan bermartabat. MK juga telah menghadirkan proses peradilan yang terbuka dengan tetap berpegang teguh pada prinsip independensi dan imparsialitas.
  • Komisi Yudisial (KY) terus berupaya memajukan akuntabilitas dalam pengelolaan peradilan. KY telah menjalankan fungsi preventif dengan mengusulkan pengangkatan empat orang calon hakim agung. KY telah menjalankan fungsi preventifnya dgn menyelenggarakan pelatihan pemantapan kode etik penyempurnaan pedoman perilaku bagi 412 hakim, serta pemantauan 93 perkara persidangan yang menjadi perhatian publik. KY juga telah menjalankan fungsi represifnya, dengan merekomendasikan kepada MA untuk menjatuhkan sanksi ringan hingga berat kepada 55 hakim.
  • Segala pencapaian dari Lembaga-lembaga Negara tersebut adalah modal kita bersama untuk menghadapi tantangan masa depan dan tdk boleh cepat berpuas diri kita perlu saling mengingatkan dan saling membantu dan tidak alergi terhrdap kritik. Saya mengajak semua Lembaga-lembaga Negara untuk membangun sinergi yang kuat guna menyelesaikan tugas sejarah kita mendukung lompatan-lompatan kemajuan untuk mengentaskan kemiskinan, menekan ketimpangan, dan membuka lapangan kerja. Dalam persatuan itulah, kita menemukan solidaritas, kepedulian, dan semangat berbagi antarsesama anak bangsa. Dari berbagai langkah tersebut, MA berhasil mengurangi jumlah tunggakan perkara menjadi 906 perkara pada tahun 2018, jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya MA. MA juga terus berbenah dalam melakukan beberapa langkah perbaikan.
  • Bergandengan tangan menghadapi ancaman intoleransi, radikalisme, dan terorisme serta ikut serta melahirkan lebih banyak lagi SDM-SDM unggul yang membawa kemajuan bangsa. Besok hari, kita merayakan 74 tahun Indonesia merdeka, kita patut bersyukur, di tengah berbagai tantangan dan terpaan badai sejarah, Indonesia sebagai rumah besar kita bersama tetap berdiri kokoh. Indonesia berdiri kokoh karena kita memiliki fondasi yang sangat kuat, Pancasila. Pancasila adalah dasar negara, bintang penjuru, sekaligus pemersatu kita semua. Di rumah Pancasila ini, kita hidup rukun tanpa dibeda-bedakan latar belakang agama, asal usul suku, perbedaan ras, maupun golongan. Rumah besar Indonesia adalah tempat yang nyaman untuk semua, ruang hidup bagi seluruh anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dalam rumah besar ini, semua anak bangsa bisa berkarya, bisa bergerak, dan bisa berjuang untuk mewujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama. Perbedaan juga bukanlah penghalang bagi kita untuk bersatu, dalam persatuan itulah, kita menemukan energi yang maha dahsyat, untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan tetesan keringat untuk kemajuan Indonesia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan