Ketua Dewas BPKH :

· Serapan anggaran hanya sebesar Rp92.000.000.000 dari anggaran awal sebesar Rp237 Miliar pada anggaran tahun 2018. Adanya keterlambatan rekrutmen pegawai sehingga terjadi penghambatan yang dimana proses rekrutmen terjadi pada akhir tahun 2018.

Badan pelaksana BPKH:

· Belum pernah adanya evaluasi dari kegiatan manasik haji dan kami butuh sebuah evalusi dari kegiatan haji tersebut. Sehingga sejauh mana bagaimana efektivitas dari programtersebut. Dari kegiataan manasik bukan dari kami tetapi dari pihak Kementrian Agama.

· Kami dengan Kemenag sepakat adanya monev. Mengenai alkes di asrama haji kami bisa bantu dengan mobil ambulan atau mobil operasional untuk lansia.

· Dalam mengai kemaslahatan kami sudah menentukan beberapa lembaga yang kami bantu.

· Virtual account itu data sentralnya ada di BPKH, peran BPKH mendistribusikan ke masing masing bahwa nanti BPIH dapat menginformasikan melalui web atau sistem mereka di BPKH juga ada web nya untuk melihat virtual account yang sudah dibagi.

· Virtual account data pusatnya adanya di BPKH peran BPS BPH untuk mengkontribusikan. Virtual account
jamaah haji 31 desember sudah kami bagikan, jadi bila dibatalkan posisi diakhir januari bisa ditarik.

· Virtual account yang kita bagi pertama Rp500.000.000.000, dan yang selanjutnya Rp200.000.000.000 itu akan dibagikan setelah hasil audit BPK keluar sebagai informasi untuk setoran Rp20.000.000 itu mendapatkan Rp94.000 sekian, sedangkan untuk setoran Rp25.000.000 mendapatkan Rp117.000 per orang.

· Setiap tahun kita mendapatkan deviden, jadi Insha Allah kita akan mendapatkan bis nanti.

· Kami sudah mempunyai rexadana pasar uang syariah untuk menekan biaya pajak

· Pembahasan dengan pihak Garuda dalam hutang fasilitas Garuda yang sudah mencapai USD
150 juta. Kita sudah meninjau di Madinah adanya lokasi disana yang belum dibangun menjadi partner.

· Kami sedang mengajukan kepada Dewas untuk menambahkan reksadana, seperti reksadana protektif untuk menekan biaya pajak kita, dengan tujuan untuk reksadana ini pajaknya hanya sebesar 5%

· Kami informasikan ada kenaikan sekitar 20% untuk tiket pesawat.

· Mengenai keterbukaan mengenai berapa dana haji yang jamaah haji tunggu yang sudah dipakai itu memang concern kami utk mendorong percepatan untuk kajian sustainability bahwa kajian itu harus menggunakan metodologi aktuaria.

· Kami melaporkan disini bahwa Dewan Pengawas di BPKH ini tidak sama dengan komisaris di PT. Jadi Dewan Pengawas di BPKH itu juga ikut terlibat dalam proses proses investasi jadi tidak persis sama dengan yang di PT.