Dijen Bina Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri

• Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) di bidang sosial mencapai 192 Miliar, namun dana yang diperuntukan untuk pengelolaan pusat data hanya sebesar 16,5 Miliar.
• Sesuai dengan arahan rapat gabungan antara Komisi 2 dan Komisi 8, maka Kemendagri bersedia untuk memfasilitasi Kementerian Sosial untuk melakukan verivali data penduduk miskin. Kemendagri berharap agar data tersebut dapat segera dirampungkan.
• Adapun diperlukan anggaran untuk revitalisasi dan pengadaan perangkat pengolah data untuk mendukung pusat layanan sosial, yang terdiri atas alat-alat dan ruang layanan data.
• Kemendagri mendorong agar belanja daerah dapat diproritaskan untuk belanja wajib pelayanan dasar. Selain itu, Kemendagri juga mendukung kebijakan DAK fisik reguler di bidang sosial guna mendukung pemenuhan sarana dan pra sarana dasar yang mendukung pelayanan publik.
• Kemendagri juga menghimbau agar segera dilakukan penguatan regulasi teknis mengenai penganggaran DAK fisik.

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi (Badan Lilatfo) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT)

• Saat ini, Kemendes menghimpun data melalui kerja sama dengan UNICEF dengan membentuk Sistem, Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat yang telah tersebar di 15 provinsi. Adapun sistem tersebut mencakup data -data seperti: data kependudukan, pendidikan, kesehatan, bantuan pemerintah, pemukiman, penerangan, air minum, dna juga sanitasi.
• Badan Lilatfo mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pembangunan 8 balai yang tersebar di seluruh Indonesia.