Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Audiensi Komisi 2 dengan Masyarakat Djakarta Lloyd, Cilandak Timur, dan Tanah Bumbu

Tanggal Rapat: 16 Mar 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 16 Maret 2016 Komisi 2 DPR RI mengadakan Audiensi dengan perwakilan masyarakat Djakarta Lloyd, Cilandak Timur, dan Tanah Bumbu membahas Sengketa Pertanahan. Rapat dipimpin oleh Ahmad Riza Patria dari Jabar 3 dan dimulai pukul 14:30 WIB.

Pemaparan Mitra

Warga Djakarta Lloyd:

  • Warga Djakarta Llyod diusir dari rumah oleh PT. Djakarta Llyod.
  • Warga Djakarta Lloyd menang di PTUN tetapi kasusnya masih saja diproses.
  • Warga Djakarta Lloyd meminta Komisi 2 untuk meninjau kembali kasus tersebut dan memberikan keadilan. Warga Djakarta Lloyd juga meminta Komisi 2 untuk memberikan jalan keluar untuk penegakkan hukum di Indonesia serta mereka berharap Komisi 2 dapat membuktikan bahwa hukum masih ada di negara ini.

Warga Cilandak Timur:

  • Tahun 2003 warga Cilandak Timur melaporkan kasus pertanahan ke Polisi. Akan tetapi, baru mendapatkan surat pemanggilan pada tahun 2008. Namun, setelah itu kosong, tidak terjadi tindakan apa pun lagi dari Polisi.
  • Tahun 2013 warga Cilandak Timur mendatangi Polda Metro Jaya untuk meminta Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Akan tetapi sepertinya Polisi menutup-nutupi dan meminta warga Cilandak Timur untuk membuat laporan baru.
  • Warga Cilandak Timur memiliki SK Lurah dan bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
  • Sertifikat yang dibuat Sinar Mata tidak melalui kelurahan, namun langsung ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
  • Warga Cilandak Timur berharap campur tangan Komisi 2 dapat menyelesaikan masalah ini.

Warga Tanah Bumbu:

  • Untuk sekadar diketahui, Tanah Bumbu berada di Kalimantan Selatan. Luas lahan yang disengketa seluas 500 hektar yang senilai dengan potensi Batubara yang dimiliki.
  • Perusahaan yang bersengketa dengan masyarakat Tanah Bumbu adalah Perusahaan Borneo Indobara. Borneo Indobara telah menambang di wilayah tersebut sejak 2013.
  • Masyarakat telah memiliki bukti kepemilikan lahan sebelum terbitnya SK.288/MenHut-II/2010 tanggal 27 April 2010 dan sudah memiliki lahan sebelum perusahaan Borneo Indobara ada.
  • Tahun 2011, keluar izin pinjam/pakai kawasan untuk Perjanjian Kontrak Kerja Batubara (PK2B).
  • Masyarakat sudah mempunyai kepemilikan lahan sehingga jika lahan tersebut berpotensi Batubara, masyarakat seharusnya mempunyai hak untuk mengelola. Saat ini masyarakat sudah dihalangi untuk memasuki lahan Borneo Indobara.
  • Terdapat bukti PT Borneo Indobara sudah melakukan aktivitas pertambangan sebelum izin keluar.
  • Sejak PT Borneo Indobara menambang Batubara dari tahun 2013, diperkirakan sudah dapat menghasilkan 1,2 Ton Batubara.
  • Warga Tanah Bumbu ingin hak-haknya dikembalikan dalam bentuk ganti rugi dengan tuntutan pembayaran royalti dan jual beli lahan.
  • Latar belakang timbulnya konflik berdasarkan SK No.288/Menhut-II/2010 tentang izin pinjam pemakaian lahan.
  • Warga Tanah Bumbu meminta tolong Komisi 2 menyampaikan kepada Mentri Kehutanan bahwa PT Borneo Indobara tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya dan meminta izinnya dicabut.
  • Warga Tanah Bumbu berharap DPR RI sebagai martil supaya bisa menghadirkan keadilan.

Pemantauan Rapat

Fraksi PDIP: Oleh Arteria Dahlan dari Jatim 6. Arteria ingin mendapatkan penjelasan terkait bukti "surat keterangan tanah adat”. Arteria ingin melihat data fisik dan yuridis terkait pemanfaatan lahan oleh Perusahaan. Ia tidak melihat data fisik dan yuridis laporan warga Tanah Bumbu. Arteria memberikan waktu seminggu kepada warga Tanah Bumbu untuk melengkapi bukti yang benar. Menurutnya, apabila bukti yang diberikan kepada Komisi 2 bagus, maka Komisi 2 akan mendukung hingga mati.

Arteria menganggap kasus Cilandak Timur sebenarnya adalah urusan mudah. Arteria memberikan solusi untuk warga Cilandak Timur agar BPN dipanggil ke Komisi 2. Terkait masalah Djakarta Llyod, Arteria merasa bingung terhadap kasus tersebut karena ia melihat itu merupakan izin menghuni, maka PTUN tidak ada relevansinya dengan Djakarta Lloyd.

Oleh Rahmat Nasution Hamka dari Kalteng. Rahmat menilai adanya kepantasan atau kelayakan dalam hal ganti rugi. Untuk itu, ia menanyakan apakah pemberian royaltinya telah digantirugikan.

Fraksi Golkar: Oleh Tabrani Maamun dari Riau 1. Tabrani berpendapat bahwa ada mafia dalam tubuh BPN. Tabrani menilai, dalam BPN pernah terdapat mafia yang sekarang masih berkeliaran. Tabrani mengusulkan untuk memblokir sertifikat yang menjadi permasalahan warga Cilandak Timur dan meminta BPN memblokir kasusnya juga. Menurutnya, masyarakat kecil tersebut tidak memiliki pegangan lain selain Komisi 2.

Tabrani melanjutkan, untuk itu jangan sampai ketidakpintaran masyarakat dijadikan objek hukum yang merugikan masyarakat itu sendiri. Kemudian, Tabrani menyatakan akan mendesak Kementerian Perhutanan untuk mempertegas jalur inclub untuk pemenuhan hak rakyat sehingga jangan sampai masyarakat mendapatkan "uang abu” yang akan merugikan. Diakhir sesi pendalaman, Tabrani meminta kepada seluruh mitra untuk melawan mereka yang telah melakukan sengketa tanah.

Fraksi Gerindra: Oleh Ahmad Riza Patria dari Jabar 3. Riza menjelaskan bahwa konflik lahan di Cilandak Timur karena BPN memberikan sertifikat tanpa adanya keterangan dari Lurah. Terkait Djakarta Llyod, Riza menanyakan apakah 25 orang yang terdapat di komplek Djakarta Llyod sudah pindah atau belum. Sebab, 8 orang di antaranya masih menetap di kompleks tersebut. Riza menanyakan apakah 25 orang yang pindah itu mendapatkan kompensasi atau tidak dari pihak Djakarta Lloyd. Riza melanjutkan dengan meminta masyarakat Tanah Bumbu untuk membawa 840 kartu keluarga pada rapat berikutnya.

Selain itu, Riza menyatakan untuk mediasi selanjutnya, Komisi 2 DPR RI akan menghadirkan Djakarta Lloyd, Kementerian BUMN, dan Dirjen Kekayaan Negara. Riza juga menyatakan akan memanggil PT Borneo Indobara, Lurah, Camat, Bupati, dan Dirjen Kehutanan serta Kapolres Tanah Bumbu Kalimantan Selatan.

Oleh Sarehwiyono M dari Jatim 8. Sarehwiyono melihat adanya hal yang tidak logis, seperti adanya sertifikat yang dikeluarkan tanpa melalui laporan kelurahan.

Fraksi PAN: Oleh Sukiman dari Kalbar. Sukiman menceritakan pengalamannya ke Kotabaru yang menurutnya daerah tersebut memiliki potensi alam yang luar biasa. Sukiman menilai banyaknya persoalan pertambangan dan perkebunan di Kalimantan Selatan dalam hal pengelolaan tata ruang yang harus ditinjau lebih lanjut. Ia menjelaskan bahwa Tata ruang dan pertanahan ada pada Komisi 2 sehingga mudah untuk dikoordinasikan. Untuk itu, Sukiman beserta anggota Komisi 2 lainnya akan meninjau langsung bersama pihak eksekutif dari tata ruang dan kehutanan. Menurutnya, tugas komisi 2 adalah untuk mengingatkan BPN agar melakukan evaluasi perizinan yang menjadi keluhan masyarakat.

Fraksi Nasdem: Oleh Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri menarik kesimpulan dari apa yang telah terjadi itu, bahwa sudah jelas hutan harus dilindungi. Namun, ia masih belum jelas hutan tersebut masuk dalam jenis hutan apa.

Respon Mitra

Warga Djakarta Llyod:

  • Warga Djakarta Lloyd merasa keberatan jika PTUN dikatakan sudah tidak relevan. Tahun 2015 warga Djakarta Lloyd dipanggil Polisi sebagai saksi dan dikatakan sah. Namun setelah adanya penelusuran, didapatkan bahwa terdapat keanehan pada sertifikat tersebut.

Penutup

Audiensi dengan perwakilan masyarakat Djakarta Lloyd, Cilandak Timur, dan Tanah Bumbu tentang Sengketa Pertanahan ditutup oleh Ahmad Riza Patria dari Jabar 3 pukul 16:45 WIB.

 

Untuk membaca rangkaian livetweet Audiensi Komisi 2 dengan perwakilan masyarakat Djakarta Lloyd, Cilandak Timur, dan Tanah Bumbu, kunjungi http://chirpstory.com/li/308339

wikidpr/aap

 

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan