Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org

JejakParlemen

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas 2018 — Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI serta Panitia Perancang UU DPD RI

Tanggal Rapat: 20 Nov 2017, Ditulis Tanggal: 2 Oct 2020,
Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Panitia Perancang UU DPD RI

Pada 20 November 2017, Badan Legislasi DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan HAM RI serta Panitia Perancang UU DPD RI tentang pengambilan keputusan terhadap prolegnas RUU prioritas 2018. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Supratman Andi Agtas dari fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Sulawesi Tengah pukul 11:32 WIB. (ilustrasi: detik.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan HAM RI
  • Pemerintah mendorong RUU yang mengakomodasi penegakan hukum dan peningkatan daya saing global.
  • Rencana UU tentang pengawasan obat dan makanan yang merupakan usulan Komisi 9 DPR RI dapat diterima.
  • Berkenaan dengan RUU Organisasi Masyarakat, pemerintah memiliki komitmen untuk segera diselesaikan.
  • RUU yang disepakati akan selesai pada 2018 yakni (1) RUU KUHP; (2) RUU Kepalangmerahan; (3) RUU Larangan Minuman Beralkohol; (4) RUU Terorisme.
  • Daftar Prolegnas RUU 2015-2019:
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
    • RUU tentang Persandian;
    • RUU tentang Rahasia Negara;
    • RUU tentang Keamanan Nasional;
    • RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
    • RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia;
    • RUU tentang Konvergensi Telematika;
    • RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara;
    • RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
    • RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi
    • RUU tentang Wawasan Nusantara;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;
    • RUU tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
    • RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
    • RUU tentang Pertanahan;
    • RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik
    • RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan / Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara;
    • RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah;
    • RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur;
    • RUU tentang Provinsi Bali;
    • RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika Lembaga Perwakilan;
    • RUU tentang Partisipasi Masyarakat;
    • RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan;
    • RUU Sistem Penyelesaian Konflik Agraria;
    • RUU tentang Perkumpulan;
    • RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana;
    • RUU tentang Hukum Acara Pidana;
    • RUU tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
    • RUU tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
    • RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
    • RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
    • RUU tentang Hukum Acara Perdata;
    • RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
    • RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana;
    • RUU tentang Mahkamah Agung;
    • RUU tentang Merek;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
    • RUU tentang Ekstradisi (mengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi);
    • RUU tentang Paten;
    • RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Panitia Perancang UU DPD RI
  • Untuk prolegnas 2018 dengan 50 RUU masih realistis diselesaikan.
  • Dari 45 RUU dengan status luncuran 2017, terdapat 3 diantaranya yang menjadi tanggung jawab DPD, yakni (1) RUU Wawasan Nusantara; (2) RUU Ekonomi Kreatif; (3) RUU Daerah Kepulauan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan