Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Raker Baleg dengan Pemerintah (Menteri Dalam Negeri)
- Harmonisasi RUU tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan Atas Hasil Harmonisasi 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat - Rapat Pleno Baleg dengan
- Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Atas 7 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, dan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta — Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Pengambilan Keputusan Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 9 DPR-RI)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bamus Suku Betawi dan Kaukus Muda Betawi
- Penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta - RDPU Baleg dengan Pakar dan Akademisi
- Penyampaian Tenaga Ahli Baleg DPR-RI atas Kajian Awal Harmonisasi RUU tentang 26 Kabupaten/Kota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Baleg DPR-RI dan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Penyusunan RUU tentang Statistik - Rapat Pleno Baleg dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Keterangan Pengusul (Komisi 2 DPR-RI) terkait Harmonisasi 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Penyusunan RUU Ombudsman - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI - Rapat Pleno Baleg DPR-RI
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU
- Evaluasi Kedua Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2023 dan Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2023 — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD-RI
- Substansi RUU tentang Statistik - Rapat Panja Baleg dengan Tenaga Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Rapat Pleno Baleg dengan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas)
- Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi — Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI
- Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - RDP Baleg dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas)
- Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Rapat Pleno Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Bab 3 — Badan Legislasi DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI, Tim Pemerintah dan DPD-RI
Tanggal Rapat: 9 Jul 2020, Ditulis Tanggal: 12 Jul 2020,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Tim Pemerintah
Pada 9 Juli 2020, Badan Legislasi DPR-RI mengadakan Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI, Tim Pemerintah dan DPD-RI mengenai Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Bab 3. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Supratman Andi dari Fraksi Gerakan Indonesia Raya dapil Sulawesi Tenggara pada pukul 14:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : m.medcom.id)
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Tim Pemerintah
- Terkait Bab 3, bagi Pemerintah Bab 3 sangat penting opsi dan substansinya, apalagi di masa pandemi COVID-19, Pemerintah harap Bab 3 menjadi pendorong dan recovery.
- Pemerintah menerima catatan World Bank terkait harapan investor mengenai pentingnya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam pandemi COVID-19, permasalahan yang dialami ekonomi di Indonesia mengalami pelambatan. Di tengah kondisi seperti ini, World Bank menyampaikan catatan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi alat utama bahwa Indonesia cukup kondusif dalam memulai bisnis baru. World Bank juga mengatakan bahwa jika Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ideal. Hal tersebut adalah reformasi yang paling positif dibidang perdagangan.
- Pada intinya, jika disimpulkan dalam sektor perdagangan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan memperkuat perdagangan.
- Terkait dampak, Indonesia terkena di dua sisi, yaitu supply dan demand dan ini cukup berat.
- Pada intinya Pemerintah mendorong beberapa upaya. Namun, ada keterbatasan ruang fiskal di negara Indonesia.
- Indonesia memang akan jatuh sekali di Kuartal 2. Masih ada di range antara -3 sampai -4.
- Indonesia perlu berjuang di Kuartal 3 agar jangan sampai minus karena nanti akan resesi. Pemerintah masih optimis kemungkinan masih bisa 1,5%.
- Apapun yang sudah dilakukan, Pemerintah ingin membalance antara ekonomi dan kesehatan. Karena itu, Pemerintah mengeluarkan program new normal. Kedepan, mau tidak mau Indonesia harus ikut kepada tatanan kehidupan baru.
- Pemerintah juga diskusi dengan semua perbankan. Perbankan membuat rencana dan mengasumsikan ekonomi berjalan kembali normal pada Januari tahun depan.
- Pengalaman berbagai negara, hampir sedikit sekali negara yang keluar dari middle income trap. Untuk itu, Pemerintah berharap Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bisa mendorong dalam bersaing memberikan tenaga kerja terbaik.
- Masih ada tumpang tindih atas lintas sektor, ada perizinan yang saling menguji dan proses perizinan belum terintegrasi khususnya di daerah.
- Yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, Pemerintah ingin menetapkan satu mekanisme penetapan perizinan untuk semua sektor dengan berbasis resiko.
- Pemerintah akan upayakan semuanya terintegrasi. Mengenai perizinan dasar, mulai masalah tata ruang, lingkungan, bangunan gedung nanti akan dibahas sama-sama. Seluruh rencana pemanfaatan ruang akan terintegrasi.
- Concern untuk permasalahan akan melibatkan seluruh pihak dan menjadi isu bersama.
- Terkait perizinan perusahaan sektoral, nantinya jenis perizinan mengikuti level resiko. Jadi sudah dikelompokkan dan dari pengelompokan resiko levelnya ada 3. Untuk level rendah cukup untuk registrasi. Untuk resikonya menengah adalah bentuk komitmen untuk menerapkan standar. Untuk resiko tinggi bentuknya adalah izin dan pengawasannya diperketat.
- Terkait pengaturan Pasal 87 mengenai Pers, sebelumnya Pemerintah mengusulkan ada perubahan terkait dengan penanaman modal dan sanksi. Namun, Pemerintah sudah berdisuksi dari berbagai stakeholders dan mengusulkan rumusan pasal 87 ditarik kembali.
- Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Mineral dan batubara sudah hasil sinkronisasi dari Pemerintah itu sendiri. Tetapi, mungkin ada yang belum lengkap dan bisa diselaraskan. Mungkin di rapat selanjutnya Pemerintah sudah bisa memberikan apa yang mau ditarik.
- Perlu diketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan yang cukup dalam bahkan di Kuartal 1 (Q1) baru 2,7%, ini perlambatan ekonomi yang paling dalam selama 2 dekade terakhir.
- Pemerintah mulai awal Juni sudah mencoba mencari exit strategy dengan menerapkan new normal.
- Mulai pertengahan hingga akhir Juni kemarin, sudah menunjukkan peningkatan walaupun hanya sedikit.
- Ekonomi Indonesia per Juni diperkirakan -0,3%. Jadi, setiap membuat outlook akan diturunkan kembali sebagai dampak dari penurunan ekonomi global. Oleh sebab itu, Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sangat membantu dalam menyikapi hal tersebut.
- Ekonomi Indonesia akan memgalami tekanan di Q2 dan Q3 tahun 2020 namun akan membaik di Q4 tahun 2020.
- Pemerintah Indonesia memproyeksikan bahwa ekonomi Indonesia akan tumbuh sekitar 0,5% di tahun 2020.
- Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi senjata utama Indonesia dalam mentransformasikan ekonomi bersama dengan kebijakan dan regulasi yang mendukungnya.
- Bab 3 dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi esensi dan ruh utama dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, terbukti dengan banyaknya Pasal yang termuat dalam Bab 3, yaitu sebanyak 81 Pasal.
- Komponen dalam Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, saat ini Pemerintah akan fokus dalam Bab 3 dengan jumlah Pasal paling banyak. Diharapkan dengan adanya Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dapat memberikan dorongan bagi perekonomian dan investasi melalui penciptaan lapangan kerja.
- Mengenai masalah pengaturan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melakukan penyidikan, ada 26 Undang-Undang Sektoral yang Pemerintah atur kembali, Pemerintah ingin menarik kembali sehingga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) akan tetap sesuai dengan undang-undang yang eksisting.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa - Raker Baleg dengan Pemerintah (Menteri Dalam Negeri)
- Harmonisasi RUU tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan Atas Hasil Harmonisasi 9 RUU tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat - Rapat Pleno Baleg dengan
- Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Atas 7 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI, dan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Penjelasan Pengusul RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran - Rapat Pleno Baleg dengan Pengusul
- Penyusunan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta — Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI dengan Tenaga Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Pengambilan Keputusan Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 9 DPR-RI)
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Bamus Suku Betawi dan Kaukus Muda Betawi
- Penyusunan RUU tentang Daerah Khusus Jakarta - RDPU Baleg dengan Pakar dan Akademisi
- Penyampaian Tenaga Ahli Baleg DPR-RI atas Kajian Awal Harmonisasi RUU tentang 26 Kabupaten/Kota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tenaga Ahli Baleg DPR-RI dan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Penyusunan RUU tentang Statistik - Rapat Pleno Baleg dengan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS)
- Keterangan Pengusul (Komisi 2 DPR-RI) terkait Harmonisasi 26 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU (Komisi 2 DPR-RI)
- Penyusunan RUU Ombudsman - Rapat Panja Baleg dengan Tim Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI - Rapat Pleno Baleg DPR-RI
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Pengusul RUU
- Evaluasi Kedua Prolegnas Rancangan Undang-Undang (RUU) Prioritas Tahun 2023 dan Penyusunan Prolegnas Prioritas Tahun 2023 — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Wakil Menteri Hukum dan HAM dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD-RI
- Substansi RUU tentang Statistik - Rapat Panja Baleg dengan Tenaga Ahli Baleg
- Pengambilan Keputusan atas Hasil Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - Rapat Pleno Baleg dengan Ketua Panja Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas)
- Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi — Rapat Panitia Kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Tim Ahli Badan Legislasi DPR-RI
- Harmonisasi RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi - RDP Baleg dengan Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM
- Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Statistik — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Pleno dengan Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Harmonisasi Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas)
- Evaluasi Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 - Rapat Pleno Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan DPD RI
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)