Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU Cipta Kerja - RDPU Baleg Omnibus Law Cipta Kerja dengan Bambang Kesowo, SH, L.LM dan Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, M.H
- RUU Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI)
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI.
- Laporan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang MK dan Perubahan atas UU 5/2014 tentang ASN - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno
- Pandangan atau Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HPIP) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Adji Samekto
- Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul dari Anggota Fraksi Nasdem
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
- Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Tim Ahli
- Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prioritas 2020 – Badan Legislasi (Baleg) Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menkumham RI dan PPUU DPD RI
- Usulan RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
- Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Maria Farida
- Pengambilan Keputusan dan Pendapat Fraksi atas Pembahasan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Usulan RUU Perbantuan Militer - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Imparsial (Inisiatif Masyarakat Partisipatif Transisi Berkeadians), Koalisi Masyarakat Sipil Pembela HAM, dan Dewan Pengawas LPP TVRI
- Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Ahli Badan Legislasi
- Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Badan Legislasi DPR-RI Rapat dengan Tim Ahli Badan Legislasi
- Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Refly Harun
- Usulan Materi Revisi UU No. 38/2009 tentang Pos - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia
- Penyampaian Aspirasi - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Zakat, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Perhimpunan Filantropi Indonesia dan Diaspora Indonesia
- Penyampaian tentang Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019-2024 serta Urgensi Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya – Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Institute for Criminal Justice (ICJR) dan Pokja Konservasi
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - RDPU Baleg dengan PB Ikatan Dokter Indonesia
- Pandangan terhadap RUU Penyiaran dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Para Menteri Koordinator
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN
Tanggal Rapat: 6 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 13 Feb 2020,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Pengusul Revisi UU ASN
Pada 6 Februari 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI menerima audiensi dari Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra Dapil Jawa Barat 1 selaku pengusul revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Audiensi dibuka dan dipimpin oleh Supratman Andi dari Fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul 10.46 WIB dan bersifat terbuka untuk umum.
Sebagai pengantar, Supratman menyampaikan bahwa revisi UU ASN ini sebenarnya sudah masuk ke dalam pembahasan tingkat I DPR periode 2014-2019, Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI telah menugaskan Baleg untuk membahas revisi UU ASN bersama dengan pemerintah. Namun, sampai saat ini pihak pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Pengusul Revisi UU ASN
- Saat ini keberadaan UU ASN sudah tidak sesuai dengan perkembanagn zaman dan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ANS dan tenaga honorer yang ada. Untuk itu, diperlukan revisi UU ASN untuk menjadi payung hukum untung pengangkatan 14.000 tenaga honorer dan penegasan terhadap pekerja outsourcing.
- Sesuai dengan kesepakatan Komisi II dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), revisi UU ASN harus memastikan bahwa hanya ada dua status pegawai yg bekerja di instansi pemerintah, yaitu ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- Adapun tujuan revisi UU ASN adalah sebagai berikut: (i) Melakukan perubahan ketentuan, terutama mengenai rekrutmen dan kesejahteraan PPPK, (ii) Penegasan tentang status pegawai, serta (iii) Peninjauan ulang keberadaan Komite ASN yg dirasa belum optimal.
- Mekanisme pengangkatan dilakukan tanpa mengurangi masa kerja, golongan, jabatan, serta gaji dna hak yang selama ini didapat. Prioritas bagi mereka yang bekerja di bidang pertanian, kesehatan, dna pendidikan.
- Perlu ada kesetaraan hak antara PPPK dan ASN yang menyangkut: (i) Gaji, tunjangan, fasilitas, (ii) Cuti, (iii) Pengembangan kompetensi, (iv) Jaminan hari tua, serta (v) Perlindungan.
- Pada UU ASN yg lama, Pengusul mengusulkan agar keberadaan KASN dibapuskan dan untuk tugas dan fungsinya akan dilimpahkan kepada MenPAN-RB. Terdapat pula usulan untuk membedakan ASN di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak karena dirasa akan menimbulkan masalah, sehingga Pengusul hanya fokus pada penyejahteraan ASN dan PPPK serta meninjau ulang keberadaan Komite ASN.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan RUU Cipta Kerja - RDPU Baleg Omnibus Law Cipta Kerja dengan Bambang Kesowo, SH, L.LM dan Prof. Dr. Satya Arinanto, SH, M.H
- RUU Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Rektor Universitas Prasetiya Mulya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), dan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HPPI)
- Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja – Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Koordinator Perekonomian RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI.
- Laporan Harmonisasi, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi tentang Perubahan Ketiga atas UU 24/2003 tentang MK dan Perubahan atas UU 5/2014 tentang ASN - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Pleno
- Pandangan atau Masukan terhadap Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (HPIP) — Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Jimly Asshiddiqie dan Prof. Adji Samekto
- Harmonisasi RUU tentang Masyarakat Hukum Adat - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pengusul dari Anggota Fraksi Nasdem
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
- Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- Pembahasan Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Mempersiapkan RUU - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar pendapat (RDP) dengan Tim Ahli
- Pembahasan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Menteri Hukum dan HAM dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Penyusunan dan Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 dan Prioritas 2020 – Badan Legislasi (Baleg) Rapat Kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menkumham RI dan PPUU DPD RI
- Usulan RUU tentang Perlindungan Pembantu Rumah Tangga (PRT) masuk dalam Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT)
- Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Maria Farida
- Pengambilan Keputusan dan Pendapat Fraksi atas Pembahasan Rancangan Peraturan DPR-RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Rapat Pleno Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI
- Usulan RUU Perbantuan Militer - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Imparsial (Inisiatif Masyarakat Partisipatif Transisi Berkeadians), Koalisi Masyarakat Sipil Pembela HAM, dan Dewan Pengawas LPP TVRI
- Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Prolegnas - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Tim Ahli Badan Legislasi
- Rancangan Peraturan DPR tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) - Badan Legislasi DPR-RI Rapat dengan Tim Ahli Badan Legislasi
- Omnibus Law - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Prof. Refly Harun
- Usulan Materi Revisi UU No. 38/2009 tentang Pos - Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Pos Indonesia
- Penyampaian Aspirasi - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Zakat, Aliansi Pelangi Antar Bangsa, Perhimpunan Filantropi Indonesia dan Diaspora Indonesia
- Penyampaian tentang Arah Reformasi Kebijakan Pidana 2019-2024 serta Urgensi Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya – Badan Legislasi DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Institute for Criminal Justice (ICJR) dan Pokja Konservasi
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020 - RDPU Baleg dengan PB Ikatan Dokter Indonesia
- Pandangan terhadap RUU Penyiaran dan RUU Radio Televisi Republik Indonesia (RTRI) - Badan Legislasi DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Para Menteri Koordinator