Rangkuman Terkait
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
- Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Para Menteri Koordinator
- Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana - Raker Baleg dengan Tenaga Ahli
- HIMPSI Mengajukan RUU Profesi Psikologi ke Baleg
- RUU Penyadapan – Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD
- RUU Penyadapan - Baleg rapat dengan Tenaga Ahli
- Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan – Rapat Pleno Baleg dengan Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Penyampaian Hasil Panja atas Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU Migas - Baleg DPR-RI Rapat Pleno dengan Komisi 7 sebagai Pengusul RUU MIgas
- Hasil Kajian Tim Ahli atas Harmonisasi RUU Praktik Pekerja Sosial - Baleg RDP dengan Tim Ahli
- Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial – RDP Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial
- Permasalahan Honorer Melalui Revisi RUU ASN – RDP Baleg dengan MenPAN-RB
- Kajian RUU BUMN – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU Kekarantinaan Kesehatan - Rapat Baleg dengan Menkes, Kemenhub, Kemenkumham
- Kajian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pandangan atas Pengharmonisasian RUU Perkelapasawitan - RDPU Baleg DPR-RI dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
- RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- RUU ASN – Raker Baleg dengan Perwakilan dari KemenpanRB dan Kemenkeu
- RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
- Revisi UU ASN – Audiensi Baleg dengan DPRD Langkat, DPRD Bontang, dan Forum Honorer K2
- Masukan dari Pakar terhadap RUU Masyarakat Adat – RDPU Baleg dengan Prof. Maria Sumardjono
- Harmonisasi RUU Serah Simpan Karya Cetak, Rekam, dan Elektronik – Rapat Pleno Baleg terkait Pandangan Fraksi
- Masukan RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Prof. Ahmad Sodiki (Pakar)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi Undang-Undang ASN
Tanggal Rapat: 6 Feb 2020, Ditulis Tanggal: 13 Feb 2020,Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: Pengusul Revisi UU ASN
Pada 6 Februari 2020, Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI menerima audiensi dari Sodik Mudjahid dari Fraksi Gerindra Dapil Jawa Barat 1 selaku pengusul revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Audiensi dibuka dan dipimpin oleh Supratman Andi dari Fraksi Gerindra dapil Sulawesi Tengah pada pukul 10.46 WIB dan bersifat terbuka untuk umum.
Sebagai pengantar, Supratman menyampaikan bahwa revisi UU ASN ini sebenarnya sudah masuk ke dalam pembahasan tingkat I DPR periode 2014-2019, Badan Musyawarah (Bamus) DPR-RI telah menugaskan Baleg untuk membahas revisi UU ASN bersama dengan pemerintah. Namun, sampai saat ini pihak pemerintah belum menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Pengusul Revisi UU ASN
- Saat ini keberadaan UU ASN sudah tidak sesuai dengan perkembanagn zaman dan tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan ANS dan tenaga honorer yang ada. Untuk itu, diperlukan revisi UU ASN untuk menjadi payung hukum untung pengangkatan 14.000 tenaga honorer dan penegasan terhadap pekerja outsourcing.
- Sesuai dengan kesepakatan Komisi II dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), revisi UU ASN harus memastikan bahwa hanya ada dua status pegawai yg bekerja di instansi pemerintah, yaitu ASN dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
- Adapun tujuan revisi UU ASN adalah sebagai berikut: (i) Melakukan perubahan ketentuan, terutama mengenai rekrutmen dan kesejahteraan PPPK, (ii) Penegasan tentang status pegawai, serta (iii) Peninjauan ulang keberadaan Komite ASN yg dirasa belum optimal.
- Mekanisme pengangkatan dilakukan tanpa mengurangi masa kerja, golongan, jabatan, serta gaji dna hak yang selama ini didapat. Prioritas bagi mereka yang bekerja di bidang pertanian, kesehatan, dna pendidikan.
- Perlu ada kesetaraan hak antara PPPK dan ASN yang menyangkut: (i) Gaji, tunjangan, fasilitas, (ii) Cuti, (iii) Pengembangan kompetensi, (iv) Jaminan hari tua, serta (v) Perlindungan.
- Pada UU ASN yg lama, Pengusul mengusulkan agar keberadaan KASN dibapuskan dan untuk tugas dan fungsinya akan dilimpahkan kepada MenPAN-RB. Terdapat pula usulan untuk membedakan ASN di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, usulan tersebut ditolak karena dirasa akan menimbulkan masalah, sehingga Pengusul hanya fokus pada penyejahteraan ASN dan PPPK serta meninjau ulang keberadaan Komite ASN.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran - Audiensi Baleg DPR-RI dengan Pengusul Revisi UU Pendidikan Kedokteran
- Pembahasan RUU Jasa Konsultan - Audiensi Badan Legislasi DPR-RI dengan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia
- Penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2020-2024 dan Prolegnas Prioritas Tahun 2020 - Raker Baleg dengan Para Menteri Koordinator
- Penyusunan RUU Penanggulangan Bencana - Raker Baleg dengan Tenaga Ahli
- HIMPSI Mengajukan RUU Profesi Psikologi ke Baleg
- RUU Penyadapan – Rapat Kerja (Raker) Baleg dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Pengesahan RUU Prolegnas 2015-2019 dan Prioritas 2019 - Rapat Baleg dengan Menkumham dan DPD
- RUU Penyadapan - Baleg rapat dengan Tenaga Ahli
- Peraturan Bersama, Indeks Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Masukan atas Ikhtisar Pemeriksaan 5 Tahunan – Rapat Pleno Baleg dengan Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- Penyampaian Hasil Panja atas Harmonisasi, Pembulatan, dan Pemantapan Konsep RUU Migas - Baleg DPR-RI Rapat Pleno dengan Komisi 7 sebagai Pengusul RUU MIgas
- Hasil Kajian Tim Ahli atas Harmonisasi RUU Praktik Pekerja Sosial - Baleg RDP dengan Tim Ahli
- Pembahasan RUU Praktik Pekerjaan Sosial – RDP Baleg dengan Pengusul RUU Praktik Pekerjaan Sosial
- Permasalahan Honorer Melalui Revisi RUU ASN – RDP Baleg dengan MenPAN-RB
- Kajian RUU BUMN – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pengharmonisasian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- Pengambilan Keputusan Tingkat 1 RUU Kekarantinaan Kesehatan - Rapat Baleg dengan Menkes, Kemenhub, Kemenkumham
- Kajian RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Tenaga Ahli
- Pandangan atas Pengharmonisasian RUU Perkelapasawitan - RDPU Baleg DPR-RI dengan Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia
- RUU Konsultan Pajak – RDP Baleg dengan Pengusul
- RUU ASN – Raker Baleg dengan Perwakilan dari KemenpanRB dan Kemenkeu
- RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Asosiasi Pengajar Hukum Adat (APHA)
- Revisi UU ASN – Audiensi Baleg dengan DPRD Langkat, DPRD Bontang, dan Forum Honorer K2
- Masukan dari Pakar terhadap RUU Masyarakat Adat – RDPU Baleg dengan Prof. Maria Sumardjono
- Harmonisasi RUU Serah Simpan Karya Cetak, Rekam, dan Elektronik – Rapat Pleno Baleg terkait Pandangan Fraksi
- Masukan RUU Masyarakat Adat - RDPU Baleg dengan Prof. Ahmad Sodiki (Pakar)