Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018 — Badan Anggaran DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Tanggal Rapat: 8 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 21 Nov 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Pada 8 Juni 2017, Badan Anggaran DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 2018. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Azis Syamsuddin dari Fraksi Golongan Karya dapil Lampung 2 pada pukul 10:00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Pemerintah terus memperkuat program Money Follow Program.
Ruang lingkup Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah menyelenggarakan, sinkronisasi dan koordinasi.
Urusan pemberdayaan rakyat untuk meningkatkan kapabilitas rakyat agar memiliki kemandirian.
Koordinasi + Sinkronisasi + Pengendalian (KSP).
Pagu indikatif Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2018 sebesar Rp. 382.103.310.000.
Yang menjadi masukan dan usulan sudah dicatat dan akan dikoordinasikan dengan kementerian teknis.
Basis data penerima bantuan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, maka Kementerian Sosial yang akan mengakses data.
Pemerintah akan mengintegrasi semua kartu menjadi satu kartu di tahun 2018 awal.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan

Empat arah pembangunan politik, hukum dan keamanan, yaitu :
- Aparatur.
- Politik.
- Pertahanan.
- Hukum.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai rencana relokasi satuan militer yang terpusat di Jawa.
Dengan adanya pembangunan basis militer, paling tidak ada pembangunan rumah sakit, sekolah dan pasar.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan memulai membentuk satgas anti korupsi, saber pungli dan akan diperkuat tahun 2018.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan membentuk Dewan Kerukunan Nasional untuk menyelesaikan masalah konflik horizontal tanpa proses yudisial, tetapi melalui musyawarah mufakat.
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan akan melakukan program Bela Negara dengan memberi tugas ke Wantanas (Dewan Pertahanan Nasional).
Pembangunan aparatur perlu penguatan di e-goverment.
Pagu indikatif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tahun 2018 sebesar Rp. 283.651.000.000.
Menurut laporan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dan hasil di lapangan tidak ada lapas yang tidak over kapasitas.
Pencuri ayam, terorisme, koruptor dijadikan satu lapas, sehingga bisa saling belajar.
Perlu ada pemisahan dan penambahan lapas.
Lapas dan markas TNI sama-sama bekas peninggalan Belanda dan tidak jauh-jauh dari kota agar mudah diawasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com