Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran - Badan Anggaran DPR RI Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah

Tanggal Rapat: 3 Sep 2019, Ditulis Tanggal: 4 May 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Koordinator Panja Pemerintah

Pada 3 September 2019, Badan Anggaran DPR RI mengadakan Rapat Kerja dengan Panja Pemerintah mengenai Subsidi Energi, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam Non Migas dan Kementerian/Lembaga, Deviden BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), Defisit serta Pembayaran. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Said Abdullah dari fraksi PDI-Perjuangan dapil Jawa Timur 11 pukul 13:58 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Koordinator Panja Pemerintah
  • Tantangan dalam implementasi kebijakan subsidi LPG Tabung 3 kg adalah :
    • Volume mengalami peningkatan sejak 2008, distribusi terbuka sehingga masyarakat cenderung membeli LPG bersubsidi.
    • Subsidi LPG Tabung 3 kg dinikmati oleh semua golongan masyarakat atau tidak tepat sasaran dan mendorong ketimpangan.
    • Harga jual eceran (HJE) tetap Rp 4.250/kg sejak 2008 demi meningkatkan resiko keuangan negara karena melebarnya selisih harga patokan (keekonomian) dan HJE.
    • 73% LPG dipasok dari impor guna meningkatkan resiko defisit neraca perdagangan.
  • Catatan Panja pada pembicaraan pendahuluan RAPBN 2020 :
    • Panja meminta Pemerintah agar subsidi LPG tabung 3 kg didistribusikan by name by address sehingga tidak boleh/tidak dapat diperjualbelikan secara bebas sebagaimana peraturan perundang-undangan.
  • Keputusan Komisi 7 DPR RI yakni menambah volume LPG tabung 3 kg dari 7,0 Miliar kg menjadi 7,5 Miliar kg.
  • Kenaikan volume LPG berdasarkan laporan Komisi 7 DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke masing-masing daerah pemilihan (dapil) ternyata masih ditemukan beberapa titik yang ada laporan kekurangan LPG 3 kg. Oleh karenanya, Menteri ESDM RI sepakat dengan Komisi 7 DPR RI untuk menambah jumlah asalkan tepat sasaran.
  • Terkait program konversi minyak tanah ke LPG, masih dilanjutkan hingga ke Indonesia Timur.
  • Anggaran subsidi listrik 2020 :
    • Asumsi
      • IDR (USS) (2019, APBN 70 ; outlook 63. RAPBN 2020 : 65)
      • Kurs (Rupiah) (2019, APBN 15.000 ; outlook 14.250. RAPBN 2020 : 14.400)
  • Besaran subsidi listrik
    • Tahun berjalan (Rp miliar) : 2019, APBN 66,323,5, outlook 58,311,3. RAPBN 2020 : 62,208,1
    • Carry over (Rp miliar) : 2019, APBN (6.000), outlook (6.000)
  • Total subsidi listrik pada 2019 dalam APBN 59,323,5, outlook 52.311,3 dan RAPBN 2020 senilai 62,208,1
  • Kebijakan subsidi listrik tahun 2020 (sesuai nota keuangan)
    • Memberikan subsidi listrik kepada golongan tarif tertentu.
    • Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi seluruh pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan rumah tangga miskin dan rentan daya 900 VA dengan mengacu pada Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin.
    • Meningkatkan rasio elektrifikasi secara nasional dan mengurangi disparitas antar wilayah.
    • Meningkatkan efisiensi penyediaan tenaga listrik melalui optimalisasi pembangkit listrik berbahan gas dan batubara dan menurunkan komposisi pemakaian BBM dalam pembangkit tenaga listrik, dan
    • Mengembangkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan yang lebih efisien khususnya di pulau-pulau terdepan yang berbatasan dengan negara lain dan daerah terpencil namun memiliki potensi energi baru dan terbarukan, serta menyubstitusi PLTD di daerah-daerah terisolasi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan