Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019 - Badan Anggaran DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah

Tanggal Rapat: 17 Jul 2019, Ditulis Tanggal: 27 May 2020,
Komisi/AKD: Badan Anggaran , Mitra Kerja: Koordinator Panja Pemerintah

Pada 17 Juli 2019, Badan Anggaran DPR RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Panja Pemerintah mengenai Pembahasan Kesimpulan Rapat Kerja Pembahasan Realisasi Semster Satu dan Prognosis Semster Dua APBN 2019. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Said Abdullah dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) daerah pemilihan Jawa Timur 11 pada pukul 10:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Koordinator Panja Pemerintah
  • Untuk belanja pegawai, kalau kita lihat dalam slide 27, dalam semster satu pertumbuhan belanja pegawai memang ada kelonjakan di tahun 2015, tapi mulai 2017 sudah bisa stabil. Di tahun 2016 ada lonjakan yang cukup banyak. Tetapi kalau kita melihat kembali mengalami stabil dan peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2017 hingga 2019 di mana secara nominal ada lonjakan di tahun 2016 yang mencapai 100 triliun.
  • Catatan kami dalam belanja anggaran pegawai, ada tendensi anggaran Kementerian / Lembaga perlu ada tambahan dari pagunya. Untuk pertumbuhan ekonomi, bagaimana effort pemerintah harus bisa lebih tinggi. Pertumbuhan kita sekitar 5,1 kita bisa tunjukan dalam kita bandingkan triwulan satu Indonesia, ini mengalami kenaikan dibandingkan dalam triwulan-triwulan sebelumnya hanya Amerika yang dalam triwulan satu ada kenaikan.
  • Indonesia bisa mempertahankan di posisi 5,1 dibandingkan ekonomi negara lain yang melambat. Basis data ini Indonesia cukup stabil dan kuat. Tapi ini memang belum cukup, yang masih menjadi perhatian bagi kami semua. Pemerintah mengharapkan berupaya mengambil langkah untuk semster dua ini bisa lebih baik lagi, pemerintah terus memaksimalkan dengan kebijakan yang ada dari segi fiskal, material dalam sisa waktu 6 bulan yang ada.
  • Dibandingkan pada triwulan-triwulan sebelumnya, hanya Amerika yang naik di triwulan satu pada tahun 2019 ini, sedangkan Tiongkok, Singapura, Thailand, Vietnam ini mengalami penurunan. Indonesia justru hebat bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,1% tetapi memang ini belum cukup, tentu kedepannya kita berharap agar lebih besar lagi pertumbuhan ekonominya.
  • Dalam mitigasi bencana, pemerintah mempunyai planning untuk menyiapkan mitigasi bencana dalam tiga tahun kedepan dan sudah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Anggaran mitigasi bencana ini diperkirakan membutuhkan dana sekitar 6-7 triliun. Dalam mitigasi bencana ini bukan hanya infrastruktur saja yang kami butuhkan, tetapi SDM kami juga membutuhkan.
  • Masalah tiket dan bandara akan kami catat dan menjadi masukan bagi kami, kita mengestimasi sampai tutup tahun 2019 akan mencapai di angka 93% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kami akan melakukan bast effort untuk mengendalikan defisit. Posisi survive Indonesia ini bisa kita lihat juga di tahun 2008 saat negara G20 mengalami penurunan, Indonesia saat itu masih bisa stabil.
  • Pemerintah setiap tahun akan melakukan review dari waktu-waktu sebelumnya, ini digunakan untuk apa tantangan kedepannya maupun kelemahan kita dan dalam pergantian kebijakan kami selalu mengadakan review dan adanya koordinasi dengan lintas kementerian. Basis di tahun 2019 ini sudah di angka 5,2. Di tahun 2020 angka estimasi ini sebenarnya bukan angka yang jatuh dari langit, ini semua sudah diperhitungkan oleh pemerintah.
  • Kami akui memang ada keterlambatan, kami saat ini sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Sekretariat Daerah di Papua terkait salur satu akan disalurkan pada bulan Juli ini, untuk pengaturan dana desa ini sesuai dengan turunan Undang Undang (UU) dan Peraturan Pemerintah (PP), ini sesuai dengan tugas masing-masing dan itu sudah dilakukan sinkronisasi dan kami harap maklum jika masih ada beberapa hal yang belum maksimal karena saat ini sudah ada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait penyelerasan hal tersebut.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan