Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Tetap dan E-KTP dalam Persiapan Pilkada – RDP Komisi 2 dengan Direktorat Jenderat Dukcapil Kemendagri, Ketua Komisi Pemilihan Umum dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Tanggal Rapat: 21 May 2018, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 21 Mei 2018, Komisi 2 DPR-RI mengadakan RDP dengan Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tentang Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan E-KTP dalam persiapa Pilkada. Rapat dipimpin dan dibuka oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golkar dapil Jawa Timur 11 pada pukul 13:55 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Zainudin menyampaikan bahwa data daftar pemilih yang akan digunakan untuk Pilkada 2018, Pileg dan Pilpres 2019 merupakan tanggung jawab KPU, Bawaslu dan pemerintah. Zainudin menjelaskan bahwa rapat hanya fokus untuk membahas data pemilih saja dan bila ada hal lain, akan dibahas di lain hari.

 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU):

  • Sesuai dengan surat dari DPR-RI akan mengadakan RDP dengan membahas daftar pemilih maka KPU hadir dengan data tersebut.
  • Secara umum memang proses penyusunan DPS dan DPT pada pemilihan serentak 2019 itu memang sangat penting dan angkanya cukup signifikan.
  • Data pemilih tetap terakhir untuk pemilih pemula adalah 10.628.883 dan untuk DPT Pemilu terakhir adalah 163.146.802.
  • Landasan Hukum KPU adalah UU no. 10 Tahun 2016 dan PKPU No. 2 Tahun 2007.
  • KPU telah mendata warga disabilitas dan pengungsi Gunung Sinabung sejumlah 7.555 di 4 provinsi di Sumatera Utara.
  • Menyampaikan bahwa 6,7 juta penduduk belum terdaftar karena ada 2 kategori alasan dan salah satunya yakni belum memiliki KTP elektronik.
  • Telah ada 387.484 TPS.
  • Ada 5 permasalahan yang disampaikan yaitu (1) rendahnya kesadaran pemilih untuk melakukan rekam atau memiliki KTP elektronik (terutama di Papua); (2) masih adanya pemilih yang belum memiliki dokumen kependudukan; (3) pemilih pemula (genap usia 17 tahun atau selesai dengan kedinasan, TNI dan Polri); (4) kondisi penetapan DPS (Papua masih ada 1 Kabupaten yang belum melakukan DPS); (5) kondisi penetapan DPT (Papua masih ada 1 Kabupaten yang belum melakukan DPS)

 

Dirjen Dukcapil Kemendagri:

  • Berharap penduduk yang dapat memilih bisa menggunakan hak memilihnya dengan baik.
  • Langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional pemilih :
  • KPU harus mampu mendorong masyarakat bersedia menjadi pemilih dan untuk menjadi pemilih harus memiliki KTP-elektronik atau Surat Keterangan.
  • Pemilih harus melakukan perekaman KTP-elektronik dan Dukcapil seluruh Indonesia siap melayani.
  • KPU mengoptimalkan DP4 dan hak akses yang sudah diberikan oleh Dukcapil serta mendata ulang penduduk-penduduk yang elemen datanya seperti NIK dan Nomor KK kosong atau tidak lengkap karena ini merupakan kunci administrasi kependudukan.
  • Dukcapil terus melakuakn perekaman di kantor dinas, kecamatan maupun jemput bola.
  • Hasil Sinkronisasi Data Pilkada 2018 tahap II
  • Dari hasil sinkronisasi DPS yang sudah diserahkan ke KPUD masing-masing oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Menurut KPU masih ada sisa permasalahan data pemilih kurang lebih 800 ribu. Pada tanggal 16 Mei 2018, KPU melalui Surat Nomor 438/PL 03 – SD/01/KPU/V/2018. Tanggal 9 Mei 2018 perihal : data pemilih A. C – KWK Pemilihan 2018. Meminta Dirjen Dukcapil untuk melakukan validasi data dan sisa permasalahan data Pilkada tersebut dengan jumlah 836.635 jiwa.
  • Telah dilakukan analisa dan sinkronisasi data dengan hasil sebagai berikut
  • NIK ganda = 1.409
  • Data ganda = 2.913
  • Anomali tanggal lahir = 11.555
  • Alamat kosong atau tidak standar = 6.742
  • Anomali nama = 212
  • NIK tidak standar atau kosong = 122.92.
  • No. KK tidak standar atau kosong = 41.858
  • Dari sisa permasalahan Pilkada tersebut dengan jumlah 836.635 jiwa, telah selesai disinkronisasi dengan hasil sebagai berikut:
  • Data yang diterima : 836.635
  • Ganda NIK dan ganda data : 4.322
  • Data Tersanding dengan DP4 : 671.289
  • Tidak bisa tersanding keterbatasan elemen data : 161.024
  • Yang sudah merekam dan memiliki KTP-el : 425.127

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI):

  • Berdasarkan data KPU, Bawaslu juga melakukan pengecekan hal tersebut dan yang harus diperhatikan adalah orang yang meninggal dunia dan yang bersekolahnya di luar daerah.
  • Dari seluruh provinsi yang sudah dilakukan coklit, provinsi Lampung yang paling banyak belum dilakukan coklit.

 

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

Fraksi PDI-P: Endro Suswantoro Yahman dari Lampung 1. Endro menyampaikan, di Lampung banyak sekali laporan NIK yang belum diaktivasi dan menanyakan cara KPU mendata melalui server. Endro juga menuturkan, ada data yang tidak valid ketika dimasukkan data NIK-nya ke server. Endro menanyakan mengenai hak suara untuk masyarakat yang tinggal di kawasan hutan lindung.

Oleh Komarudin Watubun Tanawani Mora dari Papua. Komarudin mengatakan pada 2019, masyarakat Papua harus memiliki E-KTP untuk dapat memperjuangkan hak rakyat. Komarudin mengatakan, memang masalah E-KTP ini, pihak-pihak yang berwenang sangat malas sekali dan Kemendagri tidak bisa mencapai hingga ke wilayah tersebut. 

Oleh Sirmadji dari Jawa Timur 7. Sirmadji menyampaikan ada data yang terbatas, sehingga sulit melacak data by name by address. Sirmadji menjelaskan, sudah benar jika ada perekaman itu pasti memiliki surat keterangan namun perlu diperiksa kembali dan perlu dipercepat mengenai pembuatan E-KTP.

Fraksi Golkar: Rambe Kamarul Zaman dari Sumatera Utara 2. Rambe mengatakan, RDP ini sifatnya mengikat dan tidak harus ada yang disalahkan mengenai data. Rambe berpendapat, masalah dalam internal harus diselesaikan baru berbicara di depan media. Rambe menanyakan tentang hak suara yang dimiliki masyarakat bila tidak memiliki KTP-elektronik dan meminta adanya aturan agar masyarakat yang tidak memiliki KTP-elektronik mendapatkan hak suaranya. Rambe mengatakan masalah ini semakin menyusut dan menurutnya rapat ini tidak perlu dilakukan namun fokus pada memperjuangkan hak konstitusi masyarakat. Rambe menuturkan, untuk tidak bermain-main dengan Pemilu sebab rakyat akan ikutan bermain-main. Rambe berpendapat, hak masyarakat harus diperjuangkan termasuk juga pengguna BPJS dan KIS.

Oleh Dadang S. Muchtar dari Jawa Barat 7. Dadang berpendapat bahwa harus ada perhatian khusus terhadap masyarakat yang tidak memiliki surat keterangan namun sudah terekam memiliki KTP-elektronik, namun ada juga masyarakat yang memperoleh surat keterangan namun belum memiliki KTP-elektronik. Dadang menyarankan, hal tersebut harus menjadi pembelajaran KPU ini agar tidak ada di kabupaten-kabupaten lainnya.

Oleh Firman Subagyo dari Jawa Tengah 3. Firman menanyakan penyelesaian dari KPU mengenai NIK yang ganda. Firman menuturkan banyak daerah yang bermasalah dan harus mencari solusinya bersama-sama. Selain itu, Firman menyarankan agar jajaran KPU sebaiknya diganti setiap 10 tahun sekali untuk kepentingan bangsa.

Fraksi Gerindra: Azikin Solthan dari Sulawesi Selatan 1. Azikin menjelaskan, pada tahun 2017 terjadi banyak sekali data yang bermasalah dan ini merupakan peringatan agar pada tahun 2018 tidak lagi ada masalah. 

Fraksi PKB: Nihayatul Wafiroh dari Jawa Timur 3. Nihayatul mengatakan, memang dalam Undang-Undang itu sudah diatur, bahwa yang memiliki hak suara adalah masyarakat yang memiliki KTP-elektronik.Nihayatul menuturkan sekitar 8000-an masyarakat masih memiliki permasalahanKTP-elektronik. Nihayatul menyarankan, pembuatan KTP-elektronik dipercepat.

Fraksi PPP: Amirul Tamim dari Sulawesi Tenggara. Amirul mengatakan banyak pelayan-pelayan honorer di dukcapil yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak optimal. Amirul menuturkan, bahwa ini menjadi titik berat di negara demokrasi sebab harus ada partisipasi masyarakat yang masih sangat minim. Mengenai nelayan, Amirul mengatakan, perlu ada pelayanan yang baik.

Fraksi Nasdem: Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri menjelaskan bahwa pembuatan KTP di berbagai daerah berbeda-beda, bahkan ada yang membutuhkan waktu 1 tahun untuk pembuatan KTP-elektronik.

Fraksi Hanura: Sudiro Asno dari Jawa Barat 8. Sudiro menyampaikan bahwa banyak data antara NIK dan KTP serta KK berbeda-beda sebab permasalahan tidak hanya terletak pada hak rakyat, tetapi mereka juga tidak mendapatkan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebab KIS adalah hak setiap warga negara. Sudiro berharap, agar masalah ini memiliki solusi sebab menyangkut hak masyarakat.

 

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Dirjen Dukcapil Kemendagri:

  • Pendataan dukcapil ini, tidak ada pungutan liar sama sekali dan bila ada hal tersebut, maka yang bersangkutan akan dipecat,namun bila yang melakukan pungutan liar adalah RT/RW, maka pihak Kemendagri tidak dapat melakukan apa-apa.
  • Dapat dilakukan pencarian nama dan melihat lokasi pemungutan suaranya. Selain itu, ada pula warga yang memiliki 4 NIK namun bukan KTP-elektronik sehingga ia tidak dapat memiliki surat keterangan untuk melakukan perekaman.
  • Warga yang tinggal di kawasan hutan lindung, Kemendagri tidak dapat mengeluarkan hak suaranya. Untuk masalah warga yang tinggal di hutan lindung, memang tidak bisa dikeluarkan karena akan menebabkan timbulnya suara ganda.
  • Dukcapil itu bekerja secara nasional, jadi jika datanya sudah masuk di daerah tersebut, pasti akan terkoneksi ke seluruh Indonesia.
  • Akhir tahun ini, semua masyarakat harus memiliki KTP-elektronika agar tidak ada lagi yang menggunakan surat keterangan.

 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU):

  • Semua catatan mengenai masalah yang terjadi, sudah ditindaklanjuti oleh pihak KPU.
  • Semua urusan KTP-elektronik harus diselesaikan pada Desember 2018. Jika tidak tercapai, maka terpaksa akan melanjutkan prosesnya dengan data yang ada.

 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu RI):

  • Pernah ada putusan UU jika ada seorang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih suara orang lain itu akan dipidana penjara maksimal 12 tahun penjara

 

Kesimpulan

Berikut merupakan kesimpulan rapat:

  • Komisi 2 DPR-RI meminta kepada Komisi Pemilihan Umum dan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan koordinasi penyelesaian data pemilih dan meminta kepada Badan Pengawas Pemilu agar melakukan pengawasan yang cermat terhadap data pemilih Pilkada.
  • Komisi 2 DPR-RI meminta kepada Dirjen Kependudukan dan Catatn Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengambil langkah-langkah yang dapat memastikan/mengoptimalkan perekaman KTP-elektronik agar setiap warga negara dapat menggunakan hak pilihnya.

 

Penutup

RDP Komisi 2 dengan dirjen Dukcapil Kemendagri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu tentang DPT, DPS dan E-KTP dalam persiapan Plkada ditutup oleh Nihayatul Wafiroh dari Fraksi PKB dapil Jawa Timur 3 pada pukul 16:55 WIB.

Untuk mengikuti rangkaian livetweet RDP Komisi 2 dengan dirjen Dukcapil Kemendagri, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu tentang DPT, DPS dan E-KTP dalam persiapan Plkada,kunjungi https://chirpstory.com/li/392803

 

Ilustrasi: diy.kpu.go.id

WikiDPR/nee/fy

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan