Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1, Pembentukan Pansus RUU Tapera, Pansus Pelindo 2 dan Tim Diplomasi Parlemen — DPR-RI Rapat Paripurna ke-43 dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Tanggal Rapat: 5 Oct 2015, Ditulis Tanggal: 19 Sep 2021,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pada 5 Oktober 2015, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna ke-43 dengan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Semester 1, Pembentukan Pansus RUU Tapera, Pansus Pelindo 2 dan Tim Diplomasi Parlemen. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Fahri Hamzah dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapil Nusa Tenggara Barat pukul 15.26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
  • Penyerahan IPHS & IHP bertujuan untuk memberikan informasi dan sebagai bntuk tanggung jawab keuangan negara.
  • BPK temukan 10154 temuan dalam IHPS 1 2015.
  • IPHS 1 thn 2015 memuat 666 objek pemeriksaan.
  • Ada 51.82%, 7890 temuan ketidakpatuhan pada undang-undang yang nilainya Rp. 33.46 Miliar dan 7554 kelemahan sistem internal.
  • Hasil pemeriksaan menemukan 10.154 temuan dan terdapat 15.434 permasalahan.
  • IPHS 1 thn 2015 memuat 117 pemeriksaan, terdiri 97 laporan keuangan dan 20 pemeriksaan tujuan tertentu.
  • LKPP 2014, BPK memberikan penilaian WDP.
  • Hasil opini BPK WTP atas 61 LKKL (70,93%), WDP sebanyak 18 (20,93%), TMP sebanyak 7 (8,14%).
  • Opini WTP menurun dari tahun 2013, yaitu 64 LKKL (74,42%).
  • Pemeriksaan LKPD 2014, opini WTP atas 251 LKPD.
  • Opini WDP atas 230 LKPD, opini TW atas 4 LKPD, opini TMP atas 19 LKPD.
  • Hasil pemeriksaan LKPD 2014, ada 5978 permasalahan SPI, 5993 masalah ketidakpatuhan terhadap undang-undang.
  • Laporan dengan tujuan tertentu menunjukkan realisasi dana bantuan siswa miskin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum sampai.
  • Hasil pemeriksaan kinerja menemukan pengelolaan rusun Pemprov DKI belum efektif dalam penataan kota.
  • Manajemen aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarya ada kelemahan, diantaranya tanah seluas 2,72 juta m2 dalam sengketa/dijual.
  • Kelemahan ini mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset tanah bangunan sebesar Rp. 8,11 Triliun.
  • IPHS 1 tahun 2015 menemukan 31 objek BUMN terdiri dari 6 pemeriksaan keuangan, 2 kinerja dan 23 PDDT.
  • BPK periksa kinerja pengelolaan aset Pelindo 1 dan penyediaan pengoperasian rig kapal Pertamina hulu.
  • Pada periode 2010-2014, BPK sampaikan 220752 rekomendasi senilai Rp. 98,31 Triliun.
  • Semester 1 2015, BPK sampaikan 24.169 rekomendasi senilai Rp. 15,66 Triliun.
  • BPIH dan dana pengelola dana abadi umat memperoleh Opini WDP.
  • Dalam pengelolaan aset, Pelindo 1 cukup efektif.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan