Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas RAPBN 2017 dan Pertanggungjawaban APBN 2015 — DPR-RI Rapat Paripurna ke-76 dengan Menteri Keuangan

Tanggal Rapat: 30 Aug 2016, Ditulis Tanggal: 31 Oct 2021,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Keuangan RI

Pada 30 Agustus 2016, DPR-RI Rapat Paripurna ke-76 dengan Menteri Keuangan mengenai Tanggapan Pemerintah Terhadap Pandangan Fraksi Atas RAPBN 2017 dan Pertanggungjawaban APBN 2015. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Taufik dari Fraksi PAN dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 13.34 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : nasional.kompas.com)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Keuangan RI
  • Dengan disetujui RUU ini, maka selesailah siklus pada APBN 2015.
  • Pemerintah akan secara konsisten meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara.
  • Pemerintah perlu menyesuaikan langkah terukur untuk APBNP 2016.
  • Untuk mendanai pembangunan nasional perlu dana yang besar. Target pendapatan 2015 Rp 1761,6 Triliun.
  • Perubahan struktur organisasi pada Kementerian/Lembaga berimbas pada penerimaan barang dan jasa.
  • Pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap dana alokasi keuangan yang strategis dan prioritas.
  • Pemerintah berharap dukungan positif dar8 anggota DPR-RI dan masyarakat dalam pelaksanaan APBN.
  • Pemerintah mengharapkan hubungan positif dengan DPR-RI dan seluruh masyarakat sehingga dapat menemukan hasil terbaik di akhirnya.
  • Pemerintah dengan sungguh-sungguh akan melakukan rekomendasi DPR-RI, yaitu meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.
  • Harus meningkatkan kualitas penguasaan dan pengawalan dengan melakukan penertiban aset.
  • Memberikan penghargaan daerah dan lembaga yang mengelola anggaran secara efektif dan mendapatkan predikat WTP.
  • RAPBN 2017 sebagai instrumen kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan, kebijakan investasi, kebijakan sektoral.
  • Dalam memberikan simulasi untuk mengurangi kemiskinan. Pencapaian APBN 2 tahun ke belakang.
  • Kredibilitas kebijakn fiskal dan APBN akan terbangun dengan langkah strategis yaitu melakukan perencanan fiskal yang efisien.
  • Perumusan kebijakan fiskal perlu dikembalikan pada fungsi hakikinya sebagai peredam siklus.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan