Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Hasil Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia — DPR-RI Rapat Paripurna ke-79

Tanggal Rapat: 4 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 19 Apr 2021,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)→Bahrullah Akbar

Pada 4 Oktober 2016, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna ke-79 mengenai Hasil Fit and Proper Test Calon Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Laporan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Taufik dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dapil Jawa Tengah 7 pada pukul 13.57 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : katadata.co.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) → Bahrullah Akbar
  • Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) tahun 2016 merupakan ringkasan dari 696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 116 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada pemerintah pusat (17%), 551 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah (79%), serta 29 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BUMN dan badan lainnya (4%).
  • Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdiri 640 keuangan, 8 kinerja dan 48 tujuan tertentu.
  • Penyertaan modal negara pada PT. PLN sebesar Rp.848,38 Triliun mengandung ketidakpastian sehubugan dengan tidak diterapkannya kebijakan..
  • Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (LKKL) terdapat :
    • Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 54 (65%).
    • Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 26 (30%).
    • Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 4 (5%).
  • Hasil lap pemerintah daerah tahun 2015 :
    • Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 312 (58%).
    • Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 187 (35%).
    • Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) 4 (1%)
  • Laporan keuangan SKK Migas mendapatkan opini tidak wajar.
  • BPK memberikan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Peruri, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan dan Otoritas Jasa Keuangan.
  • Laporan keuangan penyelenggaraan ibadah haji dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat dapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.
  • BPK melakukan pemeriksaan tujuan tertentu atas pengelolaan subsidi pada 11 objek di 9 BUMN dan 2 Perum.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan