Persetujuan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Paris Agreement — DPR-RI Rapat Paripurna ke-81dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tanggal Rapat: 19 Oct 2016, Ditulis Tanggal: 14 Apr 2021,
Komisi/AKD: Paripurna , Mitra Kerja: Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pada 19 Oktober 2016, DPR-RI mengadakan Rapat Paripurna ke-81dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai Persetujuan Pengesahan Rancangan Undang-Undang Paris Agreement. Rapat ini dibuka dan dipimpin oleh Agus Hermanto dari Fraksi Demokrat dapil Jawa Tengah 1 pada pukul 10.35 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi : JejakParlemen.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPR-RI, Komisi 7 DPR-RI, Pimpinan Fraksi yang telah merangkumkan Paris Agreement menjadi undang-undang.
Persetujuan Paris Agreement merupakan tonggak baru untuk penanganan perubahan iklim.
Orientasi persetujuan Paris Agreement adalah upaya percepatan pada penanganan perubahan iklim.
Untuk penanganan upaya perubahan iklim, negara yang berada dibawah PBB berkompromi dan membagi peran dalam menangani dampak-dampak perubahan iklim.
Mitigasi dan adaptasi menjadi instrumen utama yang digunakan dalam Paris Agreement.
Teknologi dan transpansi menjadi faktor utama untuk menjalankan Paris Agreement.
Secara geografis, Indonesia berada di wilayah yang rentan atas dampak perubahan iklim.
Telah terjadi perubahan bulan basah dan kering secara signifikan.
Pemerintah merasakan tahun 2016 di Jawa Barat banjir, tetapi di Riau terdaftar titik api (hot spot).
Perubahan iklim berdampak pada langkanya sumber daya air untuk sektor rumah tangga dan industri.
Di sektor kesehatan perubahan iklim dapat meningkatkan penyakit demam berdarah.
Perubahan iklim berikan dampak pada produksi sampai pada kebakaran hutan yang intensif.
Secara konstitusi pengendalian iklim sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H.
Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan mitigasi dan adaptasi untuk pengendalian iklim.
Persetujuan Paris Agreement diharapkan dapat meningkatkan adaptasi atas perubahan.
Sejak Bali Road Map pertama, berbagai inisiatif telah terjadi untuk Paris Agreement.
Paris Agreement bersifat mengikat atau legal bonding and aplicable for all.
Persetujuan Paris Agreement memberikan tanggung jawab negara maju untuk menyediakan dana dan alih teknologi untuk negara berkembang.
Komitmen emisi Indonesia pada periode berikutnya berdasarkan pada kinerja.
Mengaplikasian Paris Agreement dapat dilakukan pada tingkat individu atau lembaga.
Pengejewantahan isi persetujuan Paris Agreement dapat dilakukan pada tingkat individu, lembaga dan negara.
Pada tingkat lembaga dilakukan penguatan untuk melaksanakan pengurangan emisi dan adaptasi.
Pada tingkat negara ditekankan kepada kebijakan, terutama pengesahan Undang-Undang Paris Agreement.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com