Skip to main content
WikiDPR.orgMendekatkan Rakyat dengan Wakilnya

Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP - Raker Komisi 11 dengan Menkeu

Komisi/AKD: Komisi 11, Tanggal Rapat: 18/Jan/2017,  Ditulis Tanggal: 16/Sep/2017

Mitra Kerja: Menkeu Evaluasi APBN 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan DIM RUU PNBP - Raker Komisi 11 dengan Menkeu

Pada 18 Januari 2017, komisi 11 dengan Menteri Keuangan (Menkeu) melakukan rapat kerja (Raker) terkait evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016, proyeksi 2017 dan pengesahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diagendakan pukul 10:00 WIB. Melchias Marcus Mekeng dari fraksi Golkar dapil Nusa Tenggara Timur 1 membuka rapat pada pukul 11:15 WIB. Rapat  terbuka untuk umum dan dihadiri oleh 21 dari 52 anggota yang terdiri dari 10 fraksi.
 

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menkeu, Sri Mulyani

  • Pertumbuhan ekonomi dunia 2016 awalnya diprediksi sebesar 3,8% ternyata sebesar 3,1%. Proyeksi ekonomi 2017 awalnya sebesar 3,7% jadi 3,4%.
  • Pada Jumat ini akan dilakukan pelantikan Presiden Amerika terpilih.
  • Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2016 diprediksi sebesar 5%. Pertumbuhan ekonomi ditopang konsumsi rumah tangga dan investasi.
  • APBN kemarin dilakukan pemotongan dan pengurangan belanja. Pemerintah secara selektif melakukan pemotongan anggaran dan tidak mengganggu  ekonomi.
  • Supply side pergerakan ekonomi Indonesia masih ditopang sektor jasa yang cukup tinggi. sektor industri pengolahan mengalami kontraksi sejak 2015 dan sektor pertanian kehutanan perikanan cukup sehat.
  • Inflasi 2016 merupakan yang terendah selama 1 dekade karena masih dipengaruhi harga yg mudah berge;lfgpjolak.
  • Neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus Rp8,78 Miliar rupiah. Ekspor kontraksi turun sebesar 3,9 %, Impor turun sebesar 4,94%.
  • Kinerja pasar modal cukup baik walaupun Indonesia sedang lakukan penyesuaian fundamental dan kinerja harga saham tidak terdeviasi dari pondasinya.
  • Pertumbuhan ekonomi 2016 yang ditargetkan APBN-P 2016 sebesar 5,2%, terealisasikan sebesar 5%. realisasi SPN 3 bulan thn 2016 sebesar 5,7%  sedangkan target APBN-P 2016 sebesar 5,5%.
  • Nilai tukar rupiah terhadap dolar di APBN-P 2016 ditargetkan Rp13.500 sedangkan realisasi Rp13.307.
  • Realisasi ICP (Indonesia Crude Price) 40 USD/barel sama dengan target APBN- 2016.
  • Penerimaan negara 2016 Sebesar Rp1551,8 Triliun. Penerimaan dari pajak Rp1283,6 Triliun atau 83,4% dari APBN-P 2016. Realisasi 2016 PNBP Rp262,4 Triliun atau sebesar 107% dari target APBN-P 2016, Hibah Rp5,08 Triliun.
  • Belanja negara 2016 sebesar Rp1859,5 Triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1148,6 Triliun atau sebesar 87,9% dari target APBN-P 2016. Realisasi belanja K/L Rp677,6 Triliun atau sebesar 88,3% dari target APBN-P 2016. Defisit anggaran 2016 sebesar Rp307,7 Triliun atau sebesar 2,46% dari PDB.
  • Penerimaan negara dari program Tax amnesty sebesar Rp109 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) yang sempat tertunda pembayarannya sudah dibayar semua pada 2016.
  • Produksi rokok pada tahun 2016 mengalami stagnansi.
  • Belanja modal pada 3 bulan terakhir mengalami penurunan. Belanja barang 2016 lebih tinggi dari 2015. Belanja pegawai 2016 lebih tinggi drpd 2015. Belanja sosial thn 2016 lebih kecil dr realisasi 2015.
  • Transfer daerah realisasi lebih tinggi daripada realisasi belanja K/L.
  • PMK (Peraturan Menteri Keuangan) agar daerah bisa selesaikan laporan keuangan sebelum 15 Desember agar daerah disiplin melaporkan keunganannya. Masing-masing pulau memiliki kemampuan untuk menikmati APBN yang berbeda-beda.
  • Pembiayaan luar negeri kita netto negatif berarti kita membayar Rp68,7 triliun dan pinjaman baru Rp59 triliun. proyeksi penerimaan harus dibuat seakurat mungkin. Transfer daerah dan dana desa merupakan instrumen meningkatkan ekonomi.
  • Untuk 2017 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%.APBN-P 2016 targetnya sebesar 5,2% teralisasi sebesar 5%. Proyeksi yaitu IMF sebesar 5,1%, World Bank sebesar 5,3%, Bloomberg sebesar 5,2%,  IDB sebesar 5,1%,dan BI sebesar 5 -5,4%.
  • Pada 2017 yang diwaspadai dari sisi harga minyak, nilai tukar, suku bunga SPN 3 bulan dan inflasi akan di lakukan monitoring  dari tax amnesty atau penerimaan bea cukai serta pajak.
  • Pada 2017, APBN akan dijaga sekredibel mungkin. Postur APBN 2017: Pendapatan Rp1750 Triliun, belanja Rp2080 Triliun, defisit Rp330 triliun atau sebesar 2,4% dari PDB.
  • STNK, SIM masuk dalam PNBP Polri. 29 September 2015 Kapolri kirim surat penyesuaian tarif ke Menkeu untuk revisi PP, maka PP tentang PNBP polri dilakukan pembahasan antar K/L dan juga dibawa ke Menkopolhukam untuk review tarif & jenisnya. review tarif  dan jenis PNBP polri terakhir 2010. sesuai rekomendasi BPK pemerintah diminta untuk perbaiki akuntabiltas PNBP. 92% PNBP polri digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik.

 

Pemantauan Rapat

Berikut respons anggota terhadap pemaparan mitra :

Fraksi PDI-P: Andreas Eddy Susetyo dari Jawa Timur 5. Andreas meminta penjelasan dari APBN yang telah diberikan sasaran dlm bentuk IPM, pengurangan kemiskinan, dan lain-lain. Menurut Andre, bentuk fiskal yang kredibel sudah diupayakan karena malu  target penerimaan pajak selalu meleset. Penerimaan pajak non migas minus, PPN kurang dari tahun lalu dan tax amnesty baru 15% yang ikut dari potensinya. Setelah tax amnesty habis maka harus dilakukan penegakan hukum. ada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) tidak bayar pajak karena ada aturan jika mereka rugi 5 tahun bisa tidak bayar. Andreas meragukan kesiapan Indonesia dalam Automatic Exchange of Information (AEOI).

Oleh Eva Kusuma Sundari dari Jawa Timur 6. Eva menyatakan bahwa perekonomian kepulauan perlu ada treatment khusus. ketika biaya STNK naik seperti ada cuci tangan dan saling lempar tanggung jawab. Kenaikan kronisme tersebut perlu diperhatikan. Eva mengatakan concentration of wealth milik kita buruk, sebaiknya yang memberikan pengumuman terkait belanja diserahkan ke Menkeu saja (satu pintu), pengawasan internal itu kunci. Eva mendukung tim reformasi pendapatan dan mengatakan bahwa Jawa Timur adalah penyumbang terbesar cukai rokok. Ada 13 skema cukai yang memberatkan industri rokok dapat diatur ulang.

Fraksi Golkar: Mukhamad Misbakhun dari Jawa Timur 2. Misbakhun mengapresiasi kinerja Menkeu dan jajaran yang telah menjaga APBN 2016 serta kebijakan penundaan DAU, DAK  dan pemotongan anggaran yang ternyata tidak menimbulkan kontraksi ekonomi. Misbakhun menanyakan deklarasi tax amnesty berapa yang berdampak pada penerimaan negara dan bagaimana peran IT dalam memperkuat penerimaan negara. di APBN 2017 Menkeu belum jelaskan kesenjangan serta pemerataan yg akan dihasilkan. ketika bicara Outlook bagaimana kita bicara pemerataan & kesenjangan, rasio 0,40 kita mengkhawatirkan. Karena Probolinggo memiliki jumlah petani tembakau terbesar, Misbakhun mengusulkan  RUU tembakau dan berharap pemerintah melindungi industri dan petani tembakau.

Oleh Aditya Anugerah Moha dari Sulawesi Utara. Aditya menyatakan bahwa dana desa di Sulawesi Utara positif dan menyerahkan aspirasi dapil ke Menkeu.

oleh Melchias Marcus Mekeng dari Nusa Tenggara Timur 1. pengesahan DIM RUU PNBP yang telah masuk prolegnas prioritas adalah berjumlah 664. 465 DIM tetap, 35 DIM usulan baru dan sisanya dalam perubahan. Ketua panja RUU PNBP adalah Achmad Hafidz Thohir dari fraksi PAN dari dapil Sumatera Selatan 1. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp. 182,413 triliun atau 83, 4%, maka defisit APBN Rp. 307 triliun atau 2,46% dari PDB.

Fraksi Gerindra: Kardaya Warnika dari Jawa Barat 8. Kardaya  meminta peninjauan kembali soal STNK yang dari awal tahun mengalami kenaikan tarif dengan kompak hingga 300%. Ia menilai hal itu bukan karena inflasi lima tahun. Presiden mengatakan kenaikan STNK tidak tinggi, siapa yang tanda tangan persetujuan kenaikan. Kardaya mempertanyakan berapa rencana hutang, termasuk ke BUMN dan realisasinya. Ia juga mengapresiasi Pencapaian tax amnesty dari sisi jumlah.  Dalam UU tax amnesty tujuannya repatriasi, tax base. Menurut Kardaya, pengumpulan dana itu tujuan ke 4. PNBP volume migas melewati target harga sama tapi hasil penerimaan lebih kecil karena cost recovery yang tidak digunakan oleh negara maju. Ia sependapat gross split simpel dan memberikan penerimaan bagi pemerintah daerah

Fraksi PAN: Muhammad Hatta dari Jawa Tengah 5. Hatta  mengatakan bahwa stimulus & renumerasi telah diberikan hingga 4 triliun untuk ditjen pajak tapi target tidak tercapai. Dengan Trumph effect yang akan membatasi ini-itu dan Brexit yang keluar dari uni Eropa, kita harus membuka diri. M. Hatta sepakat  dengan Menkeu untuk dibangunnya IT Base perpajakan karena anggaran 4 triliun untuk IT Base pajak yang telah diberi tidak terserap maksimal. Ia sepakat bahwa penerimaan negara jangan dibelanjakan untuk hal mubazir. Dana desa on top 10% dari APBN adalah amanat yang harus dijalankan dan 2018 harus sudah dilakukan.

Fraksi PKS: Refrizal daril Sumatera Barat 2. Menurut Refrizal berdasarkan telah didapat, Indonesia ketimpangannya nomor empat di dunia dan mengkhawatirkan. Di satu sisi kita beri pengampunan pajak pada orang besar yang baru tercapai 15%. deklarasi tax amnesty 4rb triliun tapi repatriasi 100 triliun padahal target TA repatriasi. di awal tahun masyarakat dikagetkan dengan kenaikan tarif, seharusnya pelayanan ditingkatkan dulu. Refrizal mempertanyakan apakah adanya relaksasi ekspor konsentrat berpengaruh ke penerimaan. Ia juga meminta tax amnesty untuk diperhatikan.

Fraksi PPP : Elviana dari Jambi. Elviana berpendapat pembahasan anggaran 2015 sektor pariwisata mau digenjot sebagai penerimaan negara dan bebas visa 169 negara sebagai penggejot penerimaan negara. Elviana tidak melihat adanya korelasi positif antara anggaran untuk belanja pariwisata dengan penerimaan dan menanyakan berapa riil pertumbuhan ekonomi di bidang pariwisata.

 

Fraksi Nasdem: Donny Imam Priambodo dari Jawa Tengah 3. Donny mengatakan produksi terus berkurang, beberapa pabrik rokok tutup.

Oleh Achmad Hatari dari Maluku Utara. Achmad  mengapresiasi bahwa ternyata pembekuan DAU yg akan dibayar awal 2017 sudah dibayar 2016. Achmad ingin Menkeu mengapresiasi kabupaten Maluku Utara karena telah menyediakan dana pengawasan dan dana desa. Di 2017 tax amnesty periode ke dua kurang optimal dan di periode ke tiga Menkeu ada strategi. Prediksi pertumbuhan ekonomi mengundang sentimen pasar. Achmad mempertanyakan sejauh mana rencana penggabungan Dirjen pajak dan bea cukai, bagaimana Menkeu bisa kawal pembiayaan infrastruktur yg semakin meningkat di 2017 dan pengaruh pemerintahan Trump terhadap ekonomi Indonesia.

Oleh Johny G Plate dari Nusa Tenggara Timur. Johnny mengapresiasi tax amnesty yang telah mensukseskan program ini dan realisasinya terbaik di dunia. tujuan lain tax amnesty untuk meningkatkan tax base dan tax ratio adalah  pekerjaan yang tidak gampang. Johnny mengatakan banyak kepala desa ditekan oleh Bupati, Banyak dokumen fiktif serta dana desa di beberapa daerah  yang digunakan untuk biaya pilkada perlu diperhatikan. Johnny berharap realisasi 2017 diatas target. in come perkapita nasional 3400 USD regional Nusa Tenggara Timur 1100 USD. Rokok sudah jadi persoalan yg pengaruhi buruk belanja. Johnny berharap dirjen bea cukai menaikkan rokok setinggi-tingginya dan meminta agar petani tembakau juga diperhatikan agar rokok impor dikurangi.

 

Kesimpulan Rapat

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan.

 

Penutup

Raker komisi 11 dengan Menkeu yang dipimpin Melchias Marcus Mekeng fraksi Golkar dapil Nusa Tenggara Timur 1 mengusulkan jawaban tertulis dan akan dilakukan rapat kerja selanjutnya. Mekeng menutup rapat pada pukul 14.45 WIB.

Untuk membaca rangkaian livetweet dari Raker komisi 11 dengan Menkeu, silahkan kunjungi  https://chirpstory.com/li/344192.

 

wikidpr/lin/rhs

Ilustrasi: nasional.harianterbit.com