Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Evaluasi Kinerja dan Sengketa Lahan - Rapat Kerja Komisi 2 dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Tanggal Rapat: 21 Jan 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,
Komisi/AKD: Komisi 2

Pada 21 Januari 2016, Komisi 2 DPR-RI melaksanakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (MenATR/BPN), Fery Mursyidan Baldan membahas evaluasi kinerja dan isu aktual tentang kasus pertanahan.

Raker dipimpin Ketua Komisi 2, Rambe Kamarul Zaman dapil Sumut 2. Raker dibuka pukul 10.47 WIB. Raker dihadiri oleh semua fraksi dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Dalam pembukaan rapat, Rambe mengatakan jika memang ada hal-hal buruk terkait pertanahan yang MenATR/BPN, maka harus disampaikan kepada Komisi 2. Rambe juga menyinggung rapat Komisi 2 dengan Panitia Seleksi (Pansel ) Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) yang sebelumnya banyak diprotes oleh Anggota Komisi 2 terkait masalah-masalah yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, Rambe meminta MenATR/BPN membicarakan hal-hal yang telah ditemukan di tengah-tengah masyarakat.

Sebelum mempersilakan MenATR/BPN melakukakan pemaparan, Rambe memperkenalkan tiga anggota baru yang bergabung di Komisi 2, yaitu Hetifah Sjaifudian, Irmawan, dan Hari Kartana. Mereka adalah anggota baru, tetapi masih dalam stok lama.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan MenATR/BPN, Fery Mursyidan Baldan:

Raker hari ini akan membahas kasus-kasus pertanahan. Ferry berharap tahun ini KemenATR/BPN menghasilkan jumlah tanah untuk pertanian lebih banyak lagi. Dalam pelayanan pertanahan, KemenATR/BPN akan melakukan upaya-upaya yang akan diterapkan pada pelayanan akhir pekan, meski baru beberapa jenis layanan yang dilakukan. Selain itu, di beberapa tempat telah dibuka kantor pelayanan yang strategis karena saat ini banyak kantor-kantor yang tidak strategis. Hal ini dilakukan untuk membantu pelayanan tanah kepada masyarakat, atau lebih diibaratkan seperti relawan pertanahan untuk masyarakat. Terkait hal itu, MenATR/BPN telah melakukan evaluasi sebulan sekali untuk mengetahui tingkatan kerjanya.Selain itu, KemenATR/BPN juga sudah memiliki kantor pelayanan khusus malam hari. Pelayanan ini digunakan untuk masyarakat yang bekerja dan hanya dapat mengurusnya ketika malam hari saja.

MenATR/BPN pun mempunyai mekanisme khusus untuk pelayanan modal yang sudah disederhanakan dan sudah melakukan beberapa kajian. Upaya dalam melakukan pelayanan merupakan bagian dari pertanggungjawaban KemenATR/BPN. Dalam permasalahan pertanahan, KemenATR/BPN juga sudah melakukan pembicaraan dengan Komisi 1 melalui telepon dan sudah melakukan rapat pimpinan (rapim) dengan Tentara Nasional Indonesia(TNI). KemenATR/BPN telah mengeluarkan beberapa hak serta kepastian hukum yang berkaitan dengan perumahan serta tempat pelatihan dan penyimpanan. Jika masalah pertanahan ini semakin dibiarkan, maka akan semakin muncul spekulasi-spekulasi lainnya. Sebelumnya, telah dilakukan rapat mengenai Undang-Undang (UU) Pertanahan. Dalam rapat itu KemenATR/BPN meminta Komisi 2 untuk segera menyelesaikan UU Pertanahan tersebut pada tahun ini.

Masalah sengketa pertanahan ini terjadi pada tahun 2015. Untuk menyelesaikan sengketa pertanahan ini, lebih berbasis kepada anggarannya. Selain itu, penanganan kasus lahan yang dilakukan KemenATR/BPN bekerja sama dengan Universitas Gajah Mada (UGM) agar bisa menjadi mediatornya. Dalam penyelesaian sengketa, KemenATR/BPN lebih mengedepankan musyawarah dan pemanfaatan tanah tersebut. Untuk kasus tanah di Papua, KemenATR/BPN meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk menentukan batas wilayah sukunya. Sekitar satu sampai dua kasus sudah dapat terselesaikan dan hal ini bisa menjadi contoh untuk pelaksanaan dan pegawasan yang telah dilakukan KemenATR/BPN.

Penetapan hak komunal hanya pada masyarakat adat, perkebunan, dan kehutanan yang tidak punya tempat untuk beroperasi, maka diberikan tanah yang ada izin pertanahannya. Untuk menyelesaikan konflik antarmasyarakat dan perusahaan, MenATR/BPN mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) tentang Hak Guna Bangunan (HGB) untuk para pedagang kaki lima (PKL). Lahan yang besarannya sekitar 6—8 meter, KemenATR/BPN akan mengeluarkan sertifikatnya agar dapat diajukan ke bank.

Jika dilihat dari aspek anggaran, ada beberapa pokok program yang sudah dapat dilihat dan masih terdapat juga sengketa pertanahan di beberapa wilayah. KemenATR/BPN juga akan menerapkan angka yang lebih besar agar para ahli pertanahan dapat terlibat. Dalam permasalahan ini, dibutuhkan penegasan yang serius untuk menentukan pola benar dan tidak benarnya pada konflik yang telah diajukan.

Dalam konteks pelayanan, ada pelanggaran on-line yang terus KemenATR/BPN upgrade. Penelitian masalah tanah yang dilakukan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) hanya terfokus di bagian Sumatera Utara, Batam, dan Bali.

Untuk kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah mengenai pendaftaran tanah, KemenATR/BPN mengeluarkan sebagaimana yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Selain itu, kejadian yang terjadi di Jombang yang selama 6 (enam) bulan tidak ada pembayaran, tetapi setelah dilakukan musyawarah telah disepakati pembayarannya dan akan dilakukan dalam jangka maksimal 3 bulan. Jika melebihi kesepakatan tersebut, maka akan dilakukan perhitungan ulang.

MenATR/BPN berharap ada kesepakatan untuk membentuk tim bersama untuk menyelesaikan masalah tata ruang dan pertanahan dengan agenda-agenda yang telah dilakukan oleh para mitra kerja.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan tanggapan Anggota Komisi 2 terhadap pemaparan MenATR/BPN:

Fraksi PDI-P: Arteria Dahlan dari Jatim 6. Arteria mempertanyakan masalah kasus pertanahan seperti apa yang dimaksud MenATR/BPN, karena menurutnya hal itu harus sepaham. Menurut Arteria, pemaparan yang disampaikan MenATR/BPN tidak detail dan tidak disampaikan pola penyelesaian perkara. Arteria juga menagih janji MenATR/BPN yang mengatakan akan mengirim data-data tanah yang terlantar. Selain itu, Arteria juga meminta data kasus pertanahan masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Arteria mengajukan pembuatan program pertanahan untuk masyarakat. Untuk kasus proyek pemukiman TNI AL (Prokimal), Arteria bersama Fraksi PDI-P akan turun tangan dan akan menghantam TNI Angkatan Laut (TNI AL). Arteria meminta agar KemenATR/BPN membantu untuk koordinasi dengan TNI AL. Seharusnya, TNI itu urusannya masalah peperangan bukan mengurus aset. Menurut Arteria, bila perlu Kepala Staf TNI Angkatat Laut (KSAL) itu dicopot saja.

Arteria menyampaikan bahwa mengenai masalah aset, rakyat sering bermasalah dengan perusahaan, dan hampir di banyak tempat rakyat selalu kalah. Menurut Arteria, Mahkamah Agung (MA) sebenarnnya sangat takut dengan adanya pengadilan pertanahan. Alasannya karena 70% kasus MA itu adalah masalah pertanahan.

Menurut Arteria, aturan hukum yang dibuat KemenATR/BPN seharusnya lebih detail dan sasarannya harus jelas. Dalam masalah Sugar Group Companies (SGC), Arteria yakin bahwa Rambe tidak terlibat dan seharusnya Jokowi memberi sanksi ke SGC. Terakhir Arteria mengatakan bahwa kehadiran KemenATR/BPN sangat bermanfaat untuk masyarakat.

Henry Yosodiningrat dari Lampung 2. Henry mengungkapkan bahwa katanya target penyelesaian sengketa di Lampung pada tahun 2015 adalah 25 kasus, tetapi realisasinya hanya 15 kasus dan tidak tidak terlihat penyelesaiannya. Henry juga meminta MenATR/BPN untuk berpihak kepada rakyat. Henry meminta MenATR/BPN memperhatikan masalah pencaplokan lahan rakyat di Lampung yang dilakukan oleh perusahaan raksasa dengan harga pembayaran yang sangat tidak sesuai. Oleh karena itu, Henry mengajak semua pihak terkait pertanahan untuk mengakhiri keresahan-keresahan yang dialami oleh masyarakat.

Mohammad Idham Samawi dari Yogyakarta. Menurut Idham, rata-rata timbulnya masalah dikarenakan tidak adanya kepastian hukum. Idham juga menyinggung masalah sertifikasi lahan di Jawa Tengah yang jika dilakukan secara konvensional dan baru akan selesai sekitar 50 tahun lagi. Idham berpendapat bahwa dalam masalah-masalah seperti itu seharusnya ada langkah-langkah yang konkret dan terobosan bersama jajaran KemenATR/BPN. Idham juga berharap KemenATR/BPN bisa memberi data-data serifikasi 34 provinsi dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Sirmadji dari Jatim 7. Sirmadji meminta report kesuksesan penyelesaian sengketa dari KemenATR/BPN disertai dengan data yang lebih lengkap. Sirmadji menyinggung masalah raker dengan MenPAN-RB, di mana MenPAN-RB akan melakukan moratorium tenaga ukur, tetapi belum disepakati oleh Komisi 2 karena tenaga ukur tidak bisa dimoratorium karena masih kekurangan orang. Terkait hal itu, Sirmadji meminta MenATR/BPN untuk menyusun renstra ketenagakerjaannya.

Tagore Abu Bakar dari Aceh 2. Tagore menyinggung masalah tanah yang seharusnya sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat, tetapi ketika ada pembangunan perusahaan malah rakyat tergusur. Tagore mengungkapkan bahwa di dapilnya, Aceh, ada perusahaan Laplasindo yang menguasai lahan tanpa hak seluas 1124 hektar. Selain itu, untuk masalah hasil panen perusahaan, Tagore menghitung hasilnya itu mencapai sebesar Rp20 milyar per tahun. Seharusnya dari hasil musyawarah yang dilakukan, sebagiannya diberikan untuk rakyat.

Ada pula masalah perampokan lewat BPN, Tagore ingin kasus perampokan lewat KemenATR/BPN segera dihentikan dan KemenATR/BPN harus bertindak sesuai dengan tugasnya. Sudah seharusnya hukum itu menjadi panglimanya negara ini. Tagore berharap KemenATR/BPN memiliki bagian-bagian yang menangani hak-hak rakyat, komunitas, serta adatnya. Selanjutnya menurut Tagore, bupati sekarang banyak yang tidak mengerti tentang hak adat disebabkan kurangnya keterampilan. Banyak yang menginginkan jadi bupati, tetapi sebenarnya tidak pantas.

Fraksi Golkar: Agati Sulie Mahyudin dari Kalteng. Agati mempertanyakan mengenai 20 kasus yang sudah diselesaikan oleh KemenATR/BPN untuk disampaikan ke dapilnya. Agati menyampaikan temuannya mengenai banyaknya sertifikat yang tumpang tindih, dan ia mempertanyakan masalah ini apakah berikaitan dengan KemenATR/BPN. Agati berharap bisa mendapatkan informasi-informasi yang ia inginkan dari KemenATR/BPN.

Hetifah Sjaifudian dari Kaltim. Menurut Hetifah, meskipun MenATR/BPN membicarakan hal yang berbasis anggaran, tetapi hal itu tidak ada penjelasannya sama sekali. Hetifah menyampaikan bahwa  penyelesaian kasus yang berada di dapilnya sebanyak 20 kasus pertanahan, hanya dapat diselesaikan setengahnya. Hetifah juga telah mengecek ke Ombudsman, malah pengaduan terbanyak itu adalah masalah pertanahan. Lalu di mana buktinya bahwa KemenATR/BPN akan mengurangi kesenjangan. Belum lagi terkait masalah tumpang tindih kepemilikan lahan. Hetifah mengungkapkan bahwa di Kaltim sudah banyak yang mempunyai sertifikat, tetapi kepemilikannya malah dibatalkan oleh pengadilan. Mereka mempunyai sertifikat dari tahun 1975 dan malah lahan mereka ditebangin lalu dibakar. Hetifah mempertanyakan keberadaan aspek koordinasi yang katanya menjadi target bersama. Hetifah juga menyarankan perlu adanya ide pembentukan komisi nasional untuk penyelesaian kasus agraria nasional.

Fraksi Gerindra: Ahmad Riza Patria dari Jabar 3. Riza mengajak semua pihak terkait pertanahan untuk merealisasikan keberpihakan kepada masyarakat kecil, bukan kepada kapital atau pemilik modalnya. Selain itu, Riza sudah setuju mengenai permintaan data penyelesaian masalah tanah yang sudah dilengkapi. Riza juga mengatakan bahwa ada sekitar 57% kabupaten yang dikuasai oleh perusahaan dan ia meminta kepada MenATR/BPN agar memberi data mengenai lahan-lahan yang dikuasai oleh perusahaan.

Azikin Solthan dari Sulsel 1. Azikin turut mengapresiasi KemenATR/BPN yang telah meningkatkan pelayanannya. Pada rapat sebelumnya, Azikin pernah menyinggung masalah pertanahan di Sulawesi Selatan. Untuk itu, Azikin menagih janji kepada KemenATR/BPN dan meminta keterangan dari MenATR/BPN terkait masalah tersebut. Selain itu, Azikin juga mendapat laporan dari pegawai-pegawai BPN terkait patok. Menurut Azikin, hampir seluruh kabupaten bermasalah dengan tenaga ukur dan sebagian besar honorer dan mereka mengambil uang dari masyarakat.

Fraksi Demokrat: Hari Kartana dari Jabar 7. Menurut Hari, banyak aturan pusat dan daerah yang tumpang tindih dan tidak ada sinkronisasinya. Hari mempertanyakan hal yang akan dilakukan oleh pusat yang katanya akan mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang pasti di daerah, dan kiat-kiat apa yang dilakukan MenATR/BPN untuk menyelesaikannya dalam waktu jeda ini.

Fraksi PAN: Ammy Amalia Fatma Surya dari Jateng 8. Ammy mencoba menganalisis terkait pertanahan dan mempertanyakan berapa persen konflik yang betul-betul sudah diselesaikan secara final oleh MenATR/BPN. Ammy berharap revisi PP 37 yang dijadikan UU agar otentik dan memenuhi syarat akta otentik. Ammy mendapat aduan mengenai legalisasi aset-aset Sultan Ground dan Paku Alam Ground dan Ammy berharap MenATR/BPN dapat membatasinya.

Sukiman dari Kalbar. Sukiman mengingatkan MenATR/BPN tidak boleh tinggal diam terhadap masalah pertanahan paska kebakaran hutan dan harus cepat segera diselesaikan. Terkait masalah kebutuhan, menurut Sukiman kebutuhan untuk lahan kecil masih dalam keadaan kecil, sedangkan kebutuhan gula di masyarakat sangat besar. Sukiman menilai bahwa laju perubahan pengalihan lahan sangat besar, seperti pengalihan fungsi dari hutan ke kawasan pemukiman.

Menurut Sukiman, perubahan tata ruang yang ranahnya KemenATR/BPN akan menjawab kepastian mengenai pertanahan. Untuk masalah penyaluran sertifikat prona, Sukiman berharap hal ini tersampaikan ke masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Sukiman mengungkapkan bahwa masalah tata ruang ini finalisasinya ada di tata batas yang tiap tahun targetnya sangat besar. Oleh karena itu, Sukiman meminta MenATR/BPN menyelesaikan tata batas agar bisa bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK), Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan (Ditjen Planologi). Untuk masalah anggaran, Sukiman tidak ingin mengkritisinya karena masih banyak waktu lain untuk membahasnya.

Fraksi PKS: Mustafa Kamal dari Sumsel 1. Mustafa berharap ada pengkajian data-data secara tertulis di daerah cagar budaya. Mustafa juga menyampaikan bahwa KemenATR/BPN tidak hanya dikenang sebagai pelestari batik, tetapi juga pelestari cagar budaya.

Fraksi PPP: Amirul Tamim dari Sultra. Amirul menyebutkan bahwa pengalaman yang dilakukan KemenATR/BPN di lapangan bukanlah sebuah tantangan yang kecil. Selain itu, Amirul menilai bahwa kasus-kasus pertanahan yang terus bermunculan diakibatkan karena kurangnya kesadaran terhadap dokumen yang sudah ada di KemenATR/BPN. Menurut Amirul, para koruptor dapat bermain dan mendapatkan keuntungan dari kasus pertanahan karena keterbatasan di KemenATR/BPN.

Amirul menilai bahwa yang sebenarnya perlu mendapat perhatian itu bukan hanya rakyat, tetapi juga tenaga-tenaga ukur. Amirul menyebut bahwa Kendari mendapat Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sekitar 200 meter dan 200 meter ini baru halamannya saja. Menurut Amirul, hal itu perlu ada peninjauan oleh KemenATR/BPN agar tidak ada manipulasi dan targetnya juga tercapai.

Terkait perkebunan rakyat,  Arteria menyampaikan bahwa ada investor dari PT Merbau Jaya Indah Raya yang ingin kebun-kebun rakyat itu diusir dari tempatnya. Amirul berharap jangan sampai aparat mencoreng negara ini. Agar kasus itu tidak terulang, Amirul merasa perlu adanya perhatian dari MenATR/BPN. Amirul mempertanyakan masalah tata ruang dan perda yang sudah ada kepada MenATR/BPN. Menurut Amirul, perda tata ruang itu tidak sesederhana yang dilihat orang-orang daerah karena prosedurnya sangat panjang. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak lagi melakukan tata ruang, tetapi seharusnya melakukan evaluasi. Amirul menilai bahwa apapun yang akan dilakukan jika tata ruangnya salah, maka akan menjadi beban Pemerintah dan masyarakat di masa depan.

Fraksi Nasdem: Tamanuri dari Lampung 2. Tamanuri menyampaikan bahwa semasa reses, rakyat banyak menangis di hadapannya karena kebingungan untuk melapor masalah pertanahan. Tamanuri meminta petunjuk MenATR/BPN ke mana rakyat harus melapormasalah pertanahan.

Fraksi Hanura: Frans Agung Mula Putra dari Lampung 1. Frans menyebutkan bahwa masalah pertanahan yang ada di Lampung sudah sangat akut sekali dan sampai sejauh ini tidak pernah ada keadilan. Frans merasa bahwa masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan itu sangat membutuhkan perhatian dari KemenATR/BPN. Selain itu, Frans juga menyampaikan bahwa konflik masalah SGC dengan masyarakat bukan menjadi rahasia lagi. Untuk masuk kawasannya saja harus memberi Kartu Tanda Penduduk (KTP). Bahkan setiap ada acara, yang bakal disebut pertama adalah SGC dan baru setelah itu gubernur. Frans sudah mengetahui siapa saja yang bergabung dan turut bermain di SGC. Frans juga menyebutkan bahwaAzis Syamsuddindulu pernah menjadi lawyer di SGC.

Respon Mitra

MenATR/BPN menerima kritik dan saran dari setiap Anggota Komisi 2 dan akan berencana menyurati Panglima TNI serta KSAL. Mengenai konflik dan sengketa, masih perlu adanya perkara yang perlu didefinisikan. Masalah perkara itu bagian KemenATR/BPN untuk menghadap pengadilan, serta harus menyelesaikan konflik dan sengketa yang ada. MenATR/BPN memang memerlukan penegasan untuk mengedepankan mediasi.

Dalam porsi tata ruang, masih banyak yang akan MenATR/BPN pastikan terkait heritage. Karena ketika ada rumah yang tidak boleh dibangun, heritage akan terpaut dengan anggarannya. Selain itu, untuk masyarakat yang banyak mengeluh anggap saja itu sebagai anak yang sedang merengek kepada bapaknya yang beruang.

Mulai tahun 2017 nanti, KemenATR/BPN tidak akan berbasis dengan anggaran lagi. Untuk masalah Hak Guna Usaha (HGU), MenATR/BPN menyetujui audit karena hal itu merupakan bahan untuk evaluasinya dan di dalam UU Pertanahan akan ada yang membatasi kepemilikan lahan. Dengan menggunakan chip E-KTP dari MenATR/BPN maka akan masuk kepemilikan lahan sehingga ada pembatasan kepemilikan lahan. Ketika masyarakat meminta layanan, tetapi belum dilayani maka KemenATR/BPN akan menghubungi klien yang bersangkutan dan kompensasinya barang akan diantar.

Untuk masalah hambatan pencairan anggaran, MenATR/BPN akan mengeluarkan peraturan menteri (Permen). Dalam proses pergantian lahan, KemenATR/BPN kerjasama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) karena memerlukan komitmen tertulis untuk pembayaran. Mengenai masalah tumpang tindih, KemenATR/BPN akan mengkriminalkan pemegang sertifikat palsu.

Tentang petugas ukur, KemenATR/BPN sudah dapat dukungan dari OJK dan Kemenkeu. Kalau memakai pengukuran konvesional, memang bisa sampai 50 tahun selesainya, dan untuk itulah dibutuhkan langkah-langkah lain. Dalam UU Pertanahan, diamanatkan bahwa pendaftaran pertanahan itu kewajiban dari pemerintah dan di antaranya juga sebagai peralihan-peralihan. Dalam perpanjangan, KemenATR/BPN melakukannya dengan audit lahan yang bersangkutan. Untuk itulah audit secara menyeluruh perlu dilakukan HGU. HGU yang ada pada KemenATR/BPN hampir sekitar 9 juta-an hektar. Selain itu, untuk masalah konflik tanah, KemenATR/BPN baru menyelesaikan bagian di Garut, serta sudah mengeluarkan sertifikatnya. Terakhir, Fery Mursyidan Baldan menyebut bahwa KemenATR/BPN memiliki 2.000 juru ukur.

Kesimpulan Rapat

  1. Komisi 2 DPR-RI dapat memahami perjelasan MenATR/BPN mengenai penanganan  kasus pertanahan pada tahun anggaran 2015, pola penyelesaian penanganan kasus pertanahan yang dilakukan oleh KemenATR/BPN, dan rencana penanganan kasus pertanahan di tahun 2016. Namun demikian, Komisi 2 DPR-RI meminta kepada KemenATR/BPN untuk melakukan sinkronisasi data kasus-kasus pertanahan baik yang diterima Komisi 2 DPR-RI maupun yang terjadi di daerah-daerah agar lebih fokus dalam mengoptimalkan penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan.
  2. Komis 2 DPR-RI mengapresiasi terobosan layanan pertanahan yang dilakukan oleh KemenATR/BPN dan meminta KemenATR/BPN meningkatkan lagi layanan pertanahan agar kepastian hak-hak tanah masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan dapat terlindungi. Untuk itu, Komisi 2 DPR-RI meminta data dan informasi yang lengkap tentang sengketa dan konflik yang telah diselesaikan dan kepastian atas hak-hak tanah tersebut selambat-lambatnya dua minggu.
  3. Komisi 2 DPR-RI mendukung langkah-langkah pelaksanaan program penanganan sengketa dan konflik pertanahan tahun 2016 yang telah dibuat oleh KemenATR/BPN, seperti:
    • Penuntasan Peraturan MenATR/BPN sebagai revisi Peraturan Kepala BPN No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus Pertanahan.
    • Percepatan pembuatan petunjuk teknis penanganan sengketa dan konflik pertanahan.
    • Pemetaan sengketa dan konflik pertanahan.
    • Pembentukan tim penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan secara terpadu.

Komisi 2 DPR-RI meminta agar langkah-langkah tersebut segera terealisasi.

  1. Komisi 2 DPR-RI sepakat dengan KemenATR/BPN membentuk tim bersama untuk penyelesaian konflik dan sengketa lahan. Tim bersama kemudian akan menyusun agenda, skala prioritas, dan tenggat waktu penyelesaiannya.

Rambe menutup raker dengan MenATR/BPN pukul 14.12 WIB.

Untuk membaca livetweet Rapat kerja Menteri Agraria dan Tata Ruang-Badan Pertanahan Nasional tentang evaluasi kinerja dan isu aktual tentang kasus pertanahan, kunjungi http://chirpstory.com/li/301178.

wikidpr/pl

ilustrasi: detakpahlawan.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan