Evaluasi Program Kerja Tahun 2017 dan Persiapan Program Kerja Tahun 2018

Ditulis Tanggal: 22 Oct 2019,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: MenpanRB

Pada 6 Februari 2018, Komisi 2 mengadakan Rapat Kerja dengan MenpanRB mengenai Evaluasi Program Kerja Tahun 2017 dan Persiapan Program Kerja Tahun 2018. Rapat Kerja ini dibuka oleh Riza Patria dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 3 pukul 14:01 WIB.

Pengantar Rapat

Riza Patria dari Fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 3. Riza mengatakan sesuai dengan laporan sekretariat rapat hari ini dihadiri oleh 10 fraksi. berdasarkan kesimpulan masih ada yang belum diselesaikan oleh KemenpanRB, yakni penanganan tenaga honorer kategori 1 dan kategori 2 di Kab. Ngajuk, Jawa Timur. sampai saat ini, baru ada satu PP yakni menejemen PNS yang baru diterbitkan, dan

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

MenpanRB

kami melayani 77K/L, 99 LNS, 34 provinsi, 514 kabupaten. Tupoksi kami ada 4 butir yangg setiap tahun harus kami tingkatkan. Deputi Sumber Daya Manusia dan Aparatur termasuk formasi dan rekruitmen, penjenjangan jabatan dan yang lainnya, tugasnya lumayan berat. Kami sedang gencar-gencarnya dalam pelayanan publik.
Laporan keuangan selalu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Dari kinerja 2017 kami berhasil menaikkan 50% menaikkan yang nilainya dari C menjadi B, dai B menjadi BB. Dari tahun 2016, ada 400 Ttroliunyang uangnya habis tapi tidak bermanfaat kegiatannya. Namun tahun ini saya lipat gandakan lagi programnya sesuai dengab anggaran yang diberikan. Saya ingin tidak ada lagi pemerintah daerah yang hasil nilainya C, minimum CC.
Kami sudah mengintegrasikaan dari perencanaan, penganggaran dan kinerja. Sehingga sekarang anggaran berdasarkan kinerja. Untuk berbagai daerah kita sudah menerapkan e-performance based budgeting. Jadi sekarang daerah sudah menjadi model, anggaran-anggaran itu sudah terkontrol melalui aplikasi. Sudah terintegrasi. Kita mengintegrasikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Jadi birokrsi sekarang sudah tidak sibuk membuat laporan, tapi sibuk dengan kerja.
Sekarang kami sudah menerapkan Wilayah Bersih Korupsi (WBK), sudah tergabung sebanyak 18 unit kerja. tren penataan LnS, lns yang dibentuk melalui peraturan pemerintah bisa kita evaluasi. Jumlahnya ada 107 yang sudah kita bubarkan. Ada beberapa lembaga yang kita gabung dan kita transformasikan. Misalnya Lembaga Sandi Negara, Dirjen di Kemenkominfo kita gabung. Jadi sekarang menjadi BSSN (Badan Sandi dan Siber Nasional).
Sudah ada 34 Kementerian yang tergabung dalam LAPOR-SP4N. Ada juga Universitas tergabung dan yang lainnya. Realisasi anggaran, Menpan mendapat anggaran 147 triliun, realisasinya 145 triliyun dan serapannya 95 triliyun. Rencana Kerja 2018, berkat Komisi 2, jadi anggarannya naik 2X lipat. Sebesar 318 miliar dengan target yang lebih besar lagi. Mutu pelayanan, SDM dan derajat kemandirian ASN akan kita tingkatkan terus dengan peningkatan pendidikan dan pelatihan.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com

JejakParlemen