Rudiantara, Menkominfo:

• Permasalahan perolehan lahan adat di Papua menjadi salah satu faktor penghambat pembangunan Palapa Ring ditambah dengan keadaan Papua yang baru-baru ini terkena bencana banjir bandang.
• Dalam pemanfaatan Palapa Ring sejak setahun lalu kami sudah melakukan sosialisasi kepada operator karena sesungguhnya Palapa Ring ini merupakan sebuah fasilitas atau infrastruktur yang dibangun untuk operator jadi tidak bisa langsung kepada masyarakat.
• Palapa ring merupakan infrastruktur operator bagaimana pencapaian kabupaten yang tidak terjangkau yang dimana selama ini hanya memakai satelit. Pembentukan Palapa Ring paket Barat ini sudah kami sosialisasikan ke operator sejak tahun lalu. Karena pada hakikatnya pembangunan Palapa Ring ini diperuntukan untuk operator agar lebih mudah menjangkau kabupaten dibanding dengan menggunakan satelit.
• Sebenarnya paket Barat ini dengan total 27 kota yang terkoneksi ini harus lebih menarik secara bisnis kaena dari sisi jumlah dan populasi yang dijangkau menjadi lebih menarik bagi operator. Dengan jaringan Palapa Ring, layanan-layanan yang diberikan oleh operator akan lebih mudah dan cepat.
• Kemenkominfo melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada asosiasi terkait bagaimana mereka membantu sosialisasi kepada anggotanya agar penggunaan ini dapat lebih cepat namun pada kenyataannya ini tidak mudah dan tidak semua operator bisa hadir disitu.
• Terkait dengan konsep pentarifan, tarif ini bahwasanya telah diatur oleh Pemerintah. Tarif nantinya akan memberikan insentif kepada operator, baik melaluipaket barat maupun paket timur. Terutama di daerah-daerah yang perekonomiannya masih kurang.
• Kemenkominfo berharap dengan adanya tarif yang murah operator-operator dapat memberi layanan yang memadai kepada masyarakat. Terkait dengan perencanaan satelit satria dapat dijelaskan bahwa latar belakang pembentukan satelit ini didasarkan oleh adanya kebutuhan untuk membangun titik pelayanan publik yang memadai.
• Satelit ini memiliki multifungsi yang berguna untuk berbagai sektor karena adanya sistem internet cepat. Latar belakang proyek Satelit Satria ini berawal dari adanya kebutuhan dari kajian kami bersama konsultan dimana 150.000 titik layanan publik diantaranya terdiri dri 93.000 untuk sekolah SD - SMA dan lebih dari 47.000 untuk Pemerintah Daerah, Pertahanan, dan Puskesmas.
• Satelit Satria ini menggunakan teknologi terkini yaitu teknologi Very High Throughput Satellite (HTS) yang berkapasitas 150Gbps dimana teknologi ini baru diterapkan di 5 negara dan Indonesia merupakan negara pertama di Asia yang menggunakan teknologi ini.
• Ada jangka waktu 6 bulan kedepan untuk masa financial close. Masa financial close ini merupakan masa bada nusaha untuk membereskan masalah finansial dengan mitranya yang mendukung pembangunan proyek yang bersangkutan.
• 10% kapasitas yang ada disatelit ini sepenuhnya adalah hak dari Kemenkominfo dan ini akan didistribusikan kepada pengguna sektor-sektor lainnya entah itu Kemendikbud, Kemenkes, Kemendagri maupun TNI Polri. Satelit yang digunakan ini adalah satelit Perancis yang menggunakan digital processor.
• Terkait agenda pengamanan infrastruktur IT pada Pemilu 2019 dari sisi cyber security yang membantu adalah BSSN karena Kemenkominfo tidak lagi menangani keamanan cyber namun yang kami bantu adalah konten-konten yang berkaitan dengan Pemilu khususnya terkait KPU dan Bawaslu.
• Dari sisi KPU ini masih berjalan terus yang berkaitan dengan patroli dan aduan konten dimana sifatnya mendelegitimasi KPU jadi ada tim dari KPU dan Kemenkominfo yang setiap hari menyisir dan mencari identifikasi potensi hoax.
• Kemenkominfo berharap Komisi 1 DPR dapat menyelesaikan RUU penyiaran secepat mungkin. Karena substansi daripada pengaturan dalam RUU ini sangat penting bagi masyarakat, termasuk juga bagi KPI.
• Selain itu, perampingan RUU perlindungan data pribadi ini juga harus segera dilakukan. Data pribadi ini erat kaitannya dengan dunia internet, para operator telekomunikasi harus mampu menjaga data-data pribadi yang diperoleh.
• RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi penting karena saat ini data harus dipertukarkan sebagai contoh disektor kesehatan. Harmonisasi RUU Perlindungan Data Pribadi ini sudah dilakukan, kami juga sudah mengirim surat ke Presiden untuk segera membahas RUU ini bersama DPR. Keberadaan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi ini sangat penting karena saat ini hampir setiap aktifitas kita menggunakan pertukaran data. Misalnya pada saat berobat di Rumah Sakit dan pada saat memesan tiket pesawat.