- Kegiatan awal yang dilakukan adalah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Telah memiliki pengalaman untuk menjadi pengawas pemilu di Sulawesi Selatan dan ini berguna untuk penyelesaian sengketa namun harus tetap belajar 3-4 bulan.

- Dalam penanganan sengketa pemilu, kalau dalam ketentuan UU no. 7/2017 yang kemudian dijabarkan dalam PMK. Parameter objektif adalah ketika putusan yg diambil oleh MK dan pihak terkait, dapat dengan lapang dada menerima keputusan dari MK dan itu menjadi ukuran bahwa putusan bisa dianggap berkualitas. Dalam parameter mutu, pengujiannya, MK sejak awal di dalam mempersiapkan permasalahan sengketa, sudah pula membuat sedemikian rupa dan berusaha membangun kesamaan persepsi di dalam hasil tersebut.

Pemantauan Tim Ahli

- Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej S.H., M.Hum. : Eddy menanyakan konsistensi calon ketika pasal-pasal meengenai kemanusiaan diuji. Eddy mengatakan ketika pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor diubah, Eddy menanyakan alasan pasal 4 tidak diikutkan untuk dibatalkan. Eddy mengatakan MK memutus tidak secara komprehensif dan seharusnya pasal 4 juga dibuang.

- Dr. Maruarar Siahaan, S.H. : Maruarar menanyakan pandangan calon mengenai HAM yang tertunda penangannya sehingga bergerak ke positive legislative.