Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Uji Kepatutan dan Kelayakan – Fit and Proper Test Komisi 3 dengan Calon Hakim Mahkamah Konstitusi

Tanggal Rapat: 7 Feb 2019, Ditulis Tanggal: 25 Apr 2019,
Komisi/AKD: Komisi 3 , Mitra Kerja: Prof. Dr. Aswanto, S.H. M.Si (calon hakim Mahkamah Konstitusi)

Desmond Junaidi Mahesa, anggota DPR RI fraksi Gerindra dapil Banten 2 membuka fit and proper test an. Prof. Dr. Aswanto, S.H. M.Si pada 7 Februari 2019 pukul 10:28 WIB.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Prof. Dr. Aswanto, S.H. M.Si (calon hakim Mahkamah Konstitusi)

- Kegiatan awal yang dilakukan adalah Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Telah memiliki pengalaman untuk menjadi pengawas pemilu di Sulawesi Selatan dan ini berguna untuk penyelesaian sengketa namun harus tetap belajar 3-4 bulan.

- Dalam penanganan sengketa pemilu, kalau dalam ketentuan UU no. 7/2017 yang kemudian dijabarkan dalam PMK. Parameter objektif adalah ketika putusan yg diambil oleh MK dan pihak terkait, dapat dengan lapang dada menerima keputusan dari MK dan itu menjadi ukuran bahwa putusan bisa dianggap berkualitas. Dalam parameter mutu, pengujiannya, MK sejak awal di dalam mempersiapkan permasalahan sengketa, sudah pula membuat sedemikian rupa dan berusaha membangun kesamaan persepsi di dalam hasil tersebut.

Pemantauan Tim Ahli

- Prof. Dr. Eddy Omar Sharif Hiariej S.H., M.Hum. : Eddy menanyakan konsistensi calon ketika pasal-pasal meengenai kemanusiaan diuji. Eddy mengatakan ketika pasal 2 dan 3 dalam UU Tipikor diubah, Eddy menanyakan alasan pasal 4 tidak diikutkan untuk dibatalkan. Eddy mengatakan MK memutus tidak secara komprehensif dan seharusnya pasal 4 juga dibuang.

- Dr. Maruarar Siahaan, S.H. : Maruarar menanyakan pandangan calon mengenai HAM yang tertunda penangannya sehingga bergerak ke positive legislative.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan