Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Masukan terhadap Revisi UU Nomor 13/2008 – Rapat Dengar Pendapat Komisi 8 dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi

Tanggal Rapat: 27 Nov 2018, Ditulis Tanggal: 4 Jan 2019,
Komisi/AKD: Komisi 8 , Mitra Kerja: Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi

Sodik Mudjahid,anggota DPR fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 1 membuka rapat dengar dengan Duta
Besar Indonesia untuk Arab Saudi pada 27 November 2018 pukul 15:53 WIB.

Sebagai pengantar rapat, Sodik menyampaikan bahwa saat ini Komisi 8 sedang membahas revisi UU Nomor 13/2008 mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan salah satu yang dibahas adalah visa haji furoda. Sodik menuturkan bahwa visa furoda adalah bagian visa haji legal menurut pihak Kerajaan Arab Saudi namun Komisi 8 masih belum memahami mengenai visa haji regular, ziarah, furoda dan tenaga kerja. Sodik mengatakan, Komisi 8 meminta penjelasan mengenai pelayanan visa haji furoda sebab ada kabar yang mengatakan bahwa ketika ada jamaah visa furoda meninggal tidak ditangani oleh panitia haji namun oleh Konsulat Jenderal. Oleh karenanya, Sodik mengatakan bahwa Komisi 8 meminta masukan kepada Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi mengenai revisi UU Nomor 13/2008.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi

- Sebagai duta besar Indonesia untuk Arab Saudi dan seluruh pihak di Arab Saudi mewakafkan menjadi pelayan saudara yang bermukim di Arab Saudi.

- TKI yang berada di Arab Saudi merupakan ekspansi untuk Indonesia. Bila jamaah haji asal Indonesia datang ke Arab Saudi, tidak akan ditanya visa yang digunakan. Namun, sejujurnya duta besar Indnesia tidak mengetahui asal visa haji furoda ini dan bahkan pihak Arab Saudi tidak mengetahuinya juga. Mungkin furoda berasal dari kata mandiri sebab pihak Arab Saudi mengenalnya sebagai visa untuk penghargaan/courtesy visa.

- Hubungan diplomasi antara Indonesia dan Arab Saudi berjalan dengan baik dan Arab Saudi akan terus memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji dan umrah asal Indonesia dengan visa apapun yang jamaah gunakan.

- Secara syariat, visa haji furoda sah dan visa ini berbayar dan harus mengisi beberapa persyaratan di website yang tersedia. Visa resmi yang dikeluarkan oleh pihak Kerajaan Arab Saudi adalah visa penghargaan, bukan dalam artian gratis namun agar tidak mengantri dan visa ini hanya untuk tamu-tamu kerajaan.

- Terdapat MoU untuk militer Arab Saudi dan Indonesia untuk diberikan visa khusus penghargaan.

- Pada September lalu, pihak Kerajaan Arab Saudi menetapkan dekrit Indonesia sebagai tamu kehormatan saat festival sejarah dan budaya pada Desember. Pada November lalu, telah diadakan pertemuan antara Indonesia dan Arab Saudi dan salah satu agendanya adalah membahas mengenai penyelenggaraan haji.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Gerindra / Anda

    Anda menuturkan persyaratan untuk ke Jeddah atau Mekkah harus jelas dan jangan sampai jamaah haji sudah mendapatkan hotel dan tiket namun visa belum keluar sebab ini akan merugikan pihak travel.

  • Partai Kebangkitan Bangsa / Marwan Dasopang

    Marwan mengatakan banyak yang dapat dikerjakan oleh Duta Besar Indonesia dan bila dimungkinkan rapat ini diperpanjang untuk membahas masalah yang terjadi agar dapat diselesaikan agar semua proses berjalan dengan cepat.

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi

- Visa adalah barang resmi dan visa ini gratis namun hotel yang berbayar. Terdapat beberapa pilihan paket mulai dari 5.800 SAR hingga 30.000 SAR. Visa bukan dikeluarkan oleh pihak swasta namun Menteri Haji dan Umrah dan hanya paket yang berbayar.

- "Crane" bukan kompensasi namun hadiah dan ini sudah selesai. Permasalahan tidak bisa cair sebab ada negara yang memiliki administrasi berantakan namun dokumen sudah diselesaikan. Beberapa waktu lalu, mengurus 700 jamaah yang tidak dapat keluar dari hotel dan tidak ada skenario awal mengenai jumlah bisa dan provider visa furoda tidak ada karena itu merupakan urusan dari Menteri Haji dan Umrah.

- Dari 11 MoU yang sedang berjalan, hanya satu saja yang mengalami hambatan. Pihak Kerajaan Arab Saudi akan memeberikan uang sebanyak 1 miliar USD namun dengan syarat proyek langsung menyentuk rakyat dan pihak Duta Besar Indonesia mencoba mendukung program dari putera mahkota dan semoga ada inovasi untuk selanjutnya. Secara pribadi, semenjak 3 tahun menjadi panitia penyelenggara haji namun selalu menolak honor haji. Tidak ada aturan yang mengikat namun dapat menggunakan visa non-Kementerian Agama RI.

- Mengenai penambahan kuota, langsung bersurat kepada Raja Salman dan ini pertama kalinya Kedutaan Besar Indonesia menyurati pihak Kerajaan Arab Saudi.

- Pihak Kedutaan Besar Indonesia untuk Arab Saudi menginginkan Kementerian Agama RI naik level dan memiliki diplomasi yang lebih tinggi. Masalah mengenai jumlah fast track akan diusahakan untuk seluruh jamaah dan doakan agar selalu istiqomah.


Kesimpulan

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

Penutup

Sodik Mudjahid, anggota DPR fraksi Gerindra dapil Jawa Barat 1 menutup rapat dengar pendapat dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi pukul 17:49 WIB.

Untuk rangkaian livetweet selengkapnya, kunjungi https://chirpstory.com/li/411401

Wikidpr/nee

Ilustrasi dari dakta.com

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan