Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

HIMPSI Mengajukan RUU Profesi Psikologi ke Baleg

Tanggal Rapat: 6 Mar 2019, Ditulis Tanggal: 8 Mar 2019,
Komisi/AKD: Badan Legislasi , Mitra Kerja: HIMPSI

Rabu 6 Maret 2019, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dijadwal menerima
kehadiran Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) pukul 12:00 WIB. Agenda rapat yaitu pengajukan RUU Profesi
Psikologi agar masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2019. Rapat
ini dipimpin wakil ketua Baleg Sarmuji Fraksi Golkar daerah pemilihan (dapil)
Jateng6.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

HIMPSI

Pengakuan Legalitas dan Payung Hukum terhadap Profesi
Psikologi

· Selama ini telah banyak Undang-Undang yang
menyebut Profesi Psikologi namun tidak cukup untuk memberikan legalisasi
profesi psikologi secara utuh seperti profesi lain. Berikut diantaranya daftar peraturan
tersebut:

- UU No 11 Tahun 2012 tentang peradilan pidana:
psikolog membantu anak yang terkena kasus hukum.

- UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Himpsi, IDI
dan BNN bertugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kepada calon kepala
daerah

- UU No 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa: peran
psikolog sentral,

- UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak:
psikolog bekerja sama dengan P2TP2A untuk member perlindungan terhadap anak

- PP No 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan
Bencana: Psikolog bekerja sama dengan BNPB, BNPD, Kemenkes memberi dukungan
kesehatan jiwa untuk para korban dan bergerak melakukan pendampingan
psikososial.

- PP No 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan
Psikologis Calon Tenaga Kerja Indonesia agar mereka siap bekerja dan
beradaptasi.

· Himpsi berharap profesi psikologi bisa diakui
secara sah oleh hukum. Selama ini yang telah
diakui psikolog klinis sedangkan ada pula psikolog spesialisasi lain seperti
psikolog pendidikan, psikolog sosial, psikolog forensik, dll yang juga
memerlukan legalitas hukumnya.

· Himpsi telah menyusun naskah akademik dan draf
RUU Profesi Psikologi

· Dengan adanya Undang-Undang Profesi Psikologi
dapat menjadi payung hukum dan legalitas para psikolog untuk bekerja di luar
negeri.

Pengaturan Psikolog
Asing di Indonesia

· Himpsi merasa mendapat ancaman dan tantangan
atas keberadaan psikolog asing di Indonesia

· Himpsi membutuhkan landasan hukum bersama
pemerintah untuk pengaturan agar psikolog asinng yang masuk Indonesia bisa
diseleksi


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respons anggota terhadap pemaparan mitra:

  • Golkar / Sarmuji

    Sarmuji menyampaikan bahwa profesi psikologi sudah lama ada namun belum ada payung
    hukumnya serta sampai saat ini juga belum ada psikolog agar caleg bisa menang
    karena selama ini baru adanya psikolog memberikan pendampingan caleg yang
    kalah.

  • Saiful terkejut sudah 70 tahun Indonesia merdeka tapi belum ada UU Profesi Psikologi. Saiful
    mendapat tulisan terkait kritik revolusi industri 4.0 yang mengabaikan manusia
    dan psikologinya. Saiful menanyakan apakah RUU ini sudah mengantisipasi dampak revolusi
    industry 4.0 dan ia berharap RUU ini bersifat futuristik. Menurut saiful tanpa
    psikologi demokrasi bisa jadi bahaya karena
    bandit bisa terpilih.

  • PDI Perjuangan / Junimart Girsang

    Junimart mengingatkan agar dengan adanya RUU ini jangan
    sampai menimbulkan perpecahan profesi organisasi seperti yang terjadi di
    profesia advokat. Junimart mengatakan psikolog itu seperti dokter dan dia
    sangat tertarik dengan RUU ini. Menurutnya psikolog itu ahli bersaksi bukan
    saksi ahli tapi ahli bersaksi itu an tergantung bayarannya berapa nah klo saksi
    ahli itu benar-benar ahli bukan dari jumlah bayarannya.Junimart juga
    mengingatkan dasar Undang-Undang Profesi adalah kode etik oleh karena itu
    apakah psikolog sudah konsekuen menjalankan kode etiknya terlebih dahulu yang
    diutamakan.

  • PDI Perjuangan / Hendrawan Supratikno

    Hendrawan mengatakan peranan psikologi semakin masuk ke dalam
    permainan masyarakat modern sehingga tidak lagi dianggap sebagai profesi
    pinggiran. Hendrawan yang merupakan orang ekonomi menyampaikan bahwa pada tahun
    2002 dan 2017 penerima nobel bidang ekonomi yaitu para psikolog. Hendrawan
    mengingatkan bahwa kemampuan mengorganisir diri organisasi profesi psikologi masih
    lemah dibandingkan IDI. RUU ini tujuannya diantaranya standarisasi pelayanan,
    proteksi dan membangun industri psikologi. Hendrawan menanyakan apakah urgensi
    dibentuknya RUU ini sudah sangat tinggi dan mendesak. Ia juga menyampaikan
    terima kasih atas draf RUU ini yang menarik

Respons Mitra

Berikut merupakan respons mitra terhadap pemantauan rapat:

HIMPSI

· Psikolog dulu dianggap profesi pinggiran

· Himpsi banyak melakukan kegiatan diantaranya
konseling gratis saat car free day,

· Dari 34 provinsi di Indonesia tinggal 4 wilayah
pemekaran yang belum ada Himpsi daerah. Himpsi saat ini telah memiliki cabang di
30 provinsi.

· Terkait pesan dari Pak Junimart tentang
perpecahan organisasi profesi seperti advokat. Himpsi tergabung dalam
organisasi profesi psikologi dunia yang memiliki aturan bahwa setiap negara
hanya boleh satu organisasi profesi yang diakui.

· Himpsi menyampaikan bahwa dampak revolusi industri
4.0 juga erupakan pr besar.

· Himpsi mengharapkan dukungan demi kemajuan
profesi psikologi Indonesia.


Sarmuji
menyampikan Baleg akan mengupayakan RUU ini bisa masuk dalam Prolegnas Tahun
2019 tetapi kalau tida bisa maka akan dimasukan dalam Prolegnas Tahun 2020. Himpsi
menyerahkan naskah akademik dan draf RUU Profesi Psikologi ke Baleg. Sarmuji menutup
rapat pukul 13:29 WIB

Rapat tidak menghasilkan kesimpulan

Simak Livetwit selengkapnya di: https://chirpstory.com/li/421872

Wikidpr/aps

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan