Rangkuman Terkait
- Dana Vokasi dan Pelayanan Lainnya – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 DPR RI dengan Dewan Pengawas BPJS
- Pembahasan RKA K/L 2020 – Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial
- Rumor terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – Audiensi Komisi 9 dengan DPRD Provinsi Gorontalo
- Kendali Mutu dan Kendali Biaya – Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- Program Gotong Royong Atasi Stunting - Audiensi Komisi 9 dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
- Pembahasan Permasalahan Surat Utang Negara – RDP Komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan
- Pengesahan RUU Kebidanan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan - RDP Komisi 9 dengan Kementerian Ketenagakerjaan
- Peningkatan Mutu RS untuk Program JKN melalui Akreditasi dan Permasalahannya – Raker Komisi 9 dengan Mentri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan 5 Asosiasi Rumah Sakit (KARS, BPRS, PERSI, ARSSI, ARSADA, PERSANA)
- Audiensi Komisi 9 dengan DPRD Magelang tentang Permasalahan BPJS
- Hasil Pembahasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kemenkes RI
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Pembelian Obat – Audiensi dengan Divisi Onkologi Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI, Cancer Information and Support Center (CISC), dan Komunitas Autoimun.
- PERBAIKAN SISTEM BPJS – RDP KOMISI 9 DENGAN JKN, BPJS, IDI, IFI, PDGI, KEMENKEU, DJSN, BPS, KEMENKES, KEMENSOS, ARSSI, PKR, DUKCAPIL, ADINKES, KSP, TNP2K DAN PROF.BUDI
- Permasalahan Fisioterapi di Indonesia – RDPU Komisi 9 dengan Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia
- Audiensi dengan Mantan Karyawan tentang Masalah Ketenagakerjaan di PT. Freeport Indonesia
- Masukan terhadap RUU WASPOM – RDPU Komisi 9 dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PERKOSMI) dan Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
- Evaluasi dan Strategi Perlindungan Pekerja Imigran - RDP Komisi 9 dengan BNP2TKI
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Tenaga Kerja dan BKPM
- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - RDPU Komisi 9 dengan Prof. Budi Hidayat, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga lainnya
- Jadwal Pembahasan Tingkat 1 dan Penyerahan DIM RUU Kebidanan – Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN/RB, Menristekdikti, Menaker dan Menkumham
- Pembatalan Gerbang Tol Otomatis (GTO) dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) - Audiensi Komisi 9 dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
- Pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – RDPU Komisi 9 dengan Prof. Budi Hidayat, PERSI, PDGI, IDI, ASKLIN, DJSN dan Direksi BPJS Kesehatan
- Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Perbatasan dan Kerja Sama Lintas Sektoral – RDP Komisi 9 dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengawasan Buruh di BUMN - RDP Komisi 9 dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Jajaran Dirjen dan Direksi
- Proses Peningkatan Kepesertaan dan Sosialisasi BPJS – RDP Komisi 9 dengan Dirjen PHI, KemenBUMN, Jaksa Agung Muda dan Direksi BPJS-TK
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Isu Kekerasan Seksual dan Perppu Kebiri – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan
Tanggal Rapat: 1 Jul 2016, Ditulis Tanggal: 12 Dec 2018,Komisi/AKD: Komisi 9
Pada 1 Juni 2016, Komisi 9 mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Djuwita F. Moeloekmembahas isu kekerasan seksual terhadap anak dan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang hukuman kebiri.
Raker dipimpin Ketua Komisi 9, Dede Yusuf Macan Effendi dapil Jabar 2. Dede membuka rapat pukul 14.26 WIB, kemudian menskors rapat selama 5 menit karena menunggu kehadiran anggota DPR Komisi 9 lainnya. Raker kemudian dimulai kembali pukul 14.30 WIB.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan Menteri Keseharan, Nila Djuwita F. Moeloek:
- Arah kebijakan bidang kesehatan yang dijalankan Kemenkes dilakukan sesuai dengan agenda prioritas Presiden Jokowi, yakni nawacita yang tujuannya adalah
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Dana Vokasi dan Pelayanan Lainnya – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 DPR RI dengan Dewan Pengawas BPJS
- Pembahasan RKA K/L 2020 – Rapat Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial
- Rumor terkait Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – Audiensi Komisi 9 dengan DPRD Provinsi Gorontalo
- Kendali Mutu dan Kendali Biaya – Rapat Kerja (Raker) Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan.
- Program Gotong Royong Atasi Stunting - Audiensi Komisi 9 dengan Ikatan Senat Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Indonesia
- Pembahasan Permasalahan Surat Utang Negara – RDP Komisi 9 dengan BPJS Ketenagakerjaan
- Pengesahan RUU Kebidanan – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi , Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Taiwan - RDP Komisi 9 dengan Kementerian Ketenagakerjaan
- Peningkatan Mutu RS untuk Program JKN melalui Akreditasi dan Permasalahannya – Raker Komisi 9 dengan Mentri Kesehatan, Dirut BPJS Kesehatan dan 5 Asosiasi Rumah Sakit (KARS, BPRS, PERSI, ARSSI, ARSADA, PERSANA)
- Audiensi Komisi 9 dengan DPRD Magelang tentang Permasalahan BPJS
- Hasil Pembahasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Kemenkes RI
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Sistem Pembelian Obat – Audiensi dengan Divisi Onkologi Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI, Cancer Information and Support Center (CISC), dan Komunitas Autoimun.
- PERBAIKAN SISTEM BPJS – RDP KOMISI 9 DENGAN JKN, BPJS, IDI, IFI, PDGI, KEMENKEU, DJSN, BPS, KEMENKES, KEMENSOS, ARSSI, PKR, DUKCAPIL, ADINKES, KSP, TNP2K DAN PROF.BUDI
- Permasalahan Fisioterapi di Indonesia – RDPU Komisi 9 dengan Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia
- Audiensi dengan Mantan Karyawan tentang Masalah Ketenagakerjaan di PT. Freeport Indonesia
- Masukan terhadap RUU WASPOM – RDPU Komisi 9 dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia (PERKOSMI) dan Asosiasi Pengusaha Suplemen Kesehatan Indonesia (APSKI)
- Evaluasi dan Strategi Perlindungan Pekerja Imigran - RDP Komisi 9 dengan BNP2TKI
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan tenaga Kerja Asing – Rapat Kerja Komisi 9 dengan Menteri Tenaga Kerja dan BKPM
- Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) - RDPU Komisi 9 dengan Prof. Budi Hidayat, Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemensos, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Lembaga lainnya
- Jadwal Pembahasan Tingkat 1 dan Penyerahan DIM RUU Kebidanan – Raker Komisi 9 dengan Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN/RB, Menristekdikti, Menaker dan Menkumham
- Pembatalan Gerbang Tol Otomatis (GTO) dan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) - Audiensi Komisi 9 dengan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
- Pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – RDPU Komisi 9 dengan Prof. Budi Hidayat, PERSI, PDGI, IDI, ASKLIN, DJSN dan Direksi BPJS Kesehatan
- Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah Perbatasan dan Kerja Sama Lintas Sektoral – RDP Komisi 9 dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan
- Pengawasan Buruh di BUMN - RDP Komisi 9 dengan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi beserta Jajaran Dirjen dan Direksi
- Proses Peningkatan Kepesertaan dan Sosialisasi BPJS – RDP Komisi 9 dengan Dirjen PHI, KemenBUMN, Jaksa Agung Muda dan Direksi BPJS-TK