Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Rapat Dengar Pendapat Komisi 9 dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit

Tanggal Rapat: 11 Dec 2019, Ditulis Tanggal: 27 Jan 2020,
Komisi/AKD: Komisi 9 , Mitra Kerja: Asosiasi RS Vertikal Indonesia (ARVI)

Pada 11 Desember 2019, Komisi 9 mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Para Direktur Utama Rumah Sakit Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit bagi Peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini dibuka oleh Sri Rahayu dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Jawa Timur 6 pukul 10:29 WIB dan terbuka untuk umum.

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes

Berikut merupakan pemaparan dari mitra:

  • Kementerian Kesehatan RI telah memiliki 33 Rumah Sakit vertikal.
  • Pada tahun 2013 dibangun 1 rumah vertikal lainnya di Kawasan timur Indonesia (Ambon) dan rencana pembangunan RS lainnya di NTT dan Papua.
  • 33 rumah sakit terakreditasi nasional dan internasional.
  • Jumlah tempat tidur rumah sakit vertikal rata-rata lebih dari yang dipersyaratkan minimum.
  • Jumlah kamar operasi rumah sakit umum dan rumah sakit khusus:
  1. 251 RS umum
  2. 82 RS khusus
  • Trend kunjungan rawat jalan mengalami penurunan pada tahun 2019 karena sistem rujukan yang diterapkan.
  • Jumlah rawat jalan menurun tetapi pada kelompok atau penyakit tertentu menumpuk di beberapa rumah sakit vertikal.
  • Terkait prosedur operasi dari tahun ketahun cenderung meningkat, apalagi ada yang tidak bisa ditangani ke rumah sakit rendah sehingga harus ke rumah sakit vertikal seperti bedah jantung anak, kanker ganas dan radio terapi yang antriannya panjang.
  • Untuk jenis pelayanan jantung ada kemampuan pelayanan terkait kasus-kasus yang didapat dari lahir, yang hanya bisa ditangani oleh RS Jantung Harapan Kita. Layanan jantung terpadu ada di beberapa rumah sakit vertikal.
  • Beberapa masalah dan upaya yang
    dilakukan terkait antrian pasien:
  1. Antrian pasien à registrasi online yang
    terintegrasi dengan SIMRS, anjungan pendaftaran mandiri dan penambahan loket
    yang melakukan pendaftaran online, perbaikan sistem rujukan (sisrute).
  2. Antrian operasi pasien pada layanan tertentu à operasi hari Sabtu/Minggu, pelayanan kamar operasi 24 jam (emergency dan non-emergency), perbaikan sistem rujukan (sisrute).
  3. Antrian rawat inap à manajemen tempat tidur dan pemulangan pasien (ketersediaan informasi TT), perbaikan sistem rujukan (sisrute).
  • Terkait masalah keuangan, yaitu cash flow terganggu. Upaya yang dilakukan berupa percepatan dan perbaikan klaim BPJS, hutang, efisiensi, serta penjadwalan.
  • Total hutang obat dan BMHP tahun 2018 Rp1.430.379.541.182
  • Pembangunan rumah sakit di daerah timur berupa perbaikan akses dan fasilitas:
  1. RSUP dr. J. Leimena
  2. RS Dr. Tadjuddin Chalid, MPH
  3. RS Dr. Rivai Abdullah
  4. Sketsa Wamena
  • Skesta Kupang Aplikasi SehatPedia merupakan aplikasi kesehatan KemenKes yang mengakomodir masyarakat untuk mendapatkan informasi kesehatan yang akurat, kredibel dan terpercaya.
  • Rumah sakit vertikal tidak membedakan pasien JKN dan Non JKN, manfaat medis sama untuk seluruh pasien, rata-rata 80% pasien RS Vertikal adalah pasien JKN.

Asosiasi RS Vertikal Indonesia (ARVI)

Berikut merupakan pemaparan mitra:

  • Kemampuan RS ARVI:
  1. Jenis RS; 16 RS umum, 17 RS khusus.
  2. Klasifikasi RS ARVI milik Kemenkes; Tipe A 28 RS, tipe B 3 RS, tipe C 2 RS.
  3. Target pendapatan (TR – PNBP) RS ARVI 2020 adalah 12.3 T rupiah.
  • Jumlah peserta BPJS Kesehatan:
  1. Tahun 2014: 133,42 juta peserta
  2. Tahun 2015: 156,79 juta peserta
  3. Tahun 2016: 171,93 juta peserta
  4. Tahun 2017: 187,98 juta peserta
  5. Tahun 2018: 208,05 juta peserta
  • Banyak orang yang berobat ke luar negeri karena lebih murah dan tidak ada pajak untuk medis, sedangkan di Indonesia dikenakan biaya barang mewah. Selain itu faktor SDM juga berpengaruh.
  • Perubahan harus dilakukan dalam piramida dokter, tidak lagi mencetak banyak dokter umum tetapi dokter spesialis. Terjadi fenomena disparitas perihal SDM, dokter umum masih terkonsentrasi di kota-kota besar.
  • Terkait sarana dan prasarana rumah sakit vertikal banyak yang dulunya merupakan bangunan-bangunan tua. Untuk mengubah bangunan tersebut dibutuhkan anggaran yang besar (membangun rumah sakit vertikal).
  • Indonesia menjadi kontributor terbesar dengan total pengeluaran untuk pengobatan sebesar 161 T/tahun dengan negara tujuan utama yaitu Malaysia sebesar 80%.
  • Solusi pelayanan profesional bertaraf internasional dengan diberikan kewenangan melakukan rekrutmen pegawai BLU, upaya monoloyalitas dokter dengan mengusulkan SIP dokter cukup di satu tempat dan remunerasi yang pantas, serta memberikan kesempatan luas untuk pendidikan ke luar negeri yang lebih maju dari Indonesia.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan