Dewan Ketahanan Nasional

• Isu-isu aktual Dewan Ketahanan Nasional yakni program bela negara yang terpadu dan terintegratif, Kajian Watannas mengenai kebijakan penginderaan dan perkiraan ancaman terhadap negara. Sekretaris Jenderal Wantannas telah menyusun draft revitalisasi tentang pelaksanaan bela negara dan menyusun draft revitalisasi organisasi yaitu dengan merevisi Keppres nomor 101 tahun 1999.
• Di Institut Pertanian Bogor (IPB) kegiatan keagamaan khususnya Islam sangat marak dalam rangka meningkatkan iman, sebagao seorang rektor harusnya bisa memberikan peluang maraknya kegiatan kefanatikan itu sepertinya kurang tepat sehubungan dengan kaderisasi Hizb Tahrir Indonesia (HTI).
• Kami mengimbau untuk para calon rektor selanjutnya harus melalui tahapan screening dan bagi mahasiswa dapat dilakukan dengan upaya penanaman bela negara. Banyak praktik-praktik di masa lalu itu bermanfaat bagi kehidupan kita tetapi karena euforia politik semua praktik di masa lalu itu salah.

Lembaga Pertahanan Nasional

• Setelah reformasi, kita sekarang sudah dihadapkan bahwa pancasila terseok-seok tertinggal dengan ideologi-ideologi yang lain. Satu hal di sini yang menjadi pertimbangan adalah untuk TNI dan POLRI yaitu dengan proses 9 bulan pendidikan untuk birokrasi mempunyai pendidikan sendiri katakan saja pendidikan kepemimpinan.
• Adapun penyerapan kami cukup tinggi yaitu sebesar 99.3% pada tahun 2016 di institusi Lemhannas, hasil laporan memang potret ketahanan nasional pada kurun waktu 2010-2016 masih lampu kuning mengingat masih tingginya ketimpangan perekonomian masyarakat. Meningkatnya kasus-kasus narkoba dan rendahnya tingkat pendidikan, itulah prioritas-prioritas kami saat ini.
• Bela negara itu bukan program yang sifatnya homogen, di mana adanya gradasi positif dalam pengimplementasiannya dan rasa cinta tanah air. Dahulu Lemhannas sangat berperan soal khusus calon dosen, kalau kami melakukan kajian tidak akan langsung kajian publik. dari keseluruhan rangkuman tentang fungsi peran, Lemhannas tidak mempunyai kewenangan untuk menjadi juru bicara pemerintah.
• Mengenai TNI dan POLRI sebetulnya tidak ada yang bisa melarang yang digunakan TNI dalam anti teror apapun, perbedaannya dengan POLRI di mana dalam setiap individu mereka membawakan hukum nasional dan TNI bisa digunakan di luar wilayah hukum nasional, semua itu sudah ada di dalam berbagai ketentuan.
• Di sini kita yang kurang peka terhadap hukum TNI bekerja terhadap negara Timor Timur pada tahun 1995 status hukum di Timtim dan DKI Jakarta itu sama namun di Timtim selalu bergelimpangan korban TNI, maka dari itu harus adanya status darurat militer. Pengerahan TNI digunakan dalam anti teror bukan soal suka atau tidak suka tapi memang tugas.
• Peralihan dari legislatif kepada eksekutif sebenarnya bukan peralihan yang dilapisi dinding yang tebal, tentang komunis sebenarnya skrupnya sudah kuat yaitu Tap MPRS yang menyatakan larangan adanya paham komunis. Kami belum lama ini melihat lembaran uang sejumlah 20.000 ini yang gambarnya palu arit namun tidak ada mirip-miripnya dengan palu arit dan tidak perlu dipersoalkan lagi.