Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2016 — Komisi 10 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC)

Ditulis Tanggal: 16 Oct 2020,
Komisi/AKD: Komisi 10 , Mitra Kerja: Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC)

Pada 29 Mei 2017, Komisi 10 DPR-RI mengadakan Rapat Kerja (Raker) dengan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC) mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Tahun 2016. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Teuku Riefky dari Fraksi Demokrat daerah pemilihan Aceh 1 pada pukul 15:50 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: setkab.go.id)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora), Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima), Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC)

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga (Sesmenpora)

  • Asian Games dan Asian Para Games seharusnya satu-kesatuan tetapi persoalannya ada sesuatu yang tidak balance padahal ini adala masalah kebanggaan dan kami sudah perbaiki lagi terkait koordinasi. berkenaan masalah Satlak Prima pernah mengusulkan anggaran sebesar Rp678 miliar tetapi BBKB sudah menginformasikan hanya bisa memberikan maksimal anggaran Rp500 miliar.
  • Seandainya tidak dari Olympic Center tahun lalu sudah ada Rp10 miliar dan tahun ini sudah Rp10 miliar. Sewaktu di Solo kami pernah menjadi tuan rumah Asean Para Games itu levelnya memang masih Asia Tenggara tetapi fasilitasnya sudah difable friendly serta Gubernur Jawa Barat satu-satunya yang mempunyai mobil untuk disabilitas. Usulan anggaran sebesar Rp8 triliun untuk INASGOC tetapi hanya disetujui Rp4.5 triliun saja.
  • Mengenai anggaran di Kemenpora itu memang baru turun April jangankan atlet orang pegawai aja harus membayarkan terlebih dahulu. Mengenai Undang Undang (UU) tentang Pembangunan memang seharusnya dibangun satu paket untuk kebutuhan Asian Games dan Asian Para Games karena dari audit BPK kemarin tidak ada catatan buruk mengenai penggunaan anggaran negara kepada Olimpiade Rio.

Ketua Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas (Satlak Prima)

  • Anggaran sangat mempengaruhi prestasi atlet karena dahulu untuk melakukan try out tidak harus mendapatkan izin Kementerian Sekretariat Negara namun sekarang apa-apa harus izin kepada Kementerian Sekretariat Negara, bagaimana ingin melakukan try out kalau untuk izin meminta anggaran saja sulit karena kami mengusulkan anggaran dana Satlak Prima sebesar Rp600 miliar.
  • Sekarang ini dana diberikan kepada Individu, kalau try out sudah masuk ke rekening atlet terus ditarik lagi itu akan susah. Menghadapi setiap ajang pertandingan multi events atau single event adalah membawa atlet kepada puncak yang tepat pada saat pertandingan mengingat pada Sea Games kalau ada atlet yang belum sampai kepada puncak dan ada juga yang belum sampai puncak.
  • Halangan terbesar yaitu mengantarkan atlet ke podium itu di saat atlet mengalami cedera fisik, kita sangat prihatin harus ada mekanisme preventif untuk cedera pada atlet ini. Oleh karena itu kita membuat sistem beban latihan dan asupannya seimbang dan semua harus dikuantifikasi.

Asian Para Games Organizing Committe (INAPGOC)

  • Membuat kegiatan Asian Games dan Asian Para Games kalau hanya pada acara saja dan tidak memikirkan esensinya percuma, besar harapan kami sumber anggaran yang akan kami dapatkan harus cepat yaitu awal Juli ada presentasi di Jepang dan seminar dari International Paralympic Games di Inggris pada akhir Juli nanti.
  • Melalui sidang ini kami berharap bisa menjadi dorongan khususnya untuk Kementerian/Lembaga terkait. Ada atau tidaknya Keppres/Inpres kami akan datangi K/L untuk terus koordinasi dan draft juga sudah kami sampaikan. Kita menghadapi tantangan besar yang harus bersama buktikan bahwa kita bisa.
  • Peraturan bahwa semua sarana publik harus ada fasilitas akan menjadi senjata baru untuk lobby ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami masih berharap bahwa tahun 2017 ini bisa dilaksanakan test event untuk Asian Para Games tetapi anggarannya tidak mungkin diambil dari APBNP.
  • Cabang olahraga surfing tidak masuk event karena pada pertengahan April 2017 ada pengurangan cabor dan number of event, meski surfing tidak dipertandingkan namun peluang medali kita sudah cukup tinggi.

Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan