Sekretariat Kabinet

• Pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2017 sebesar Rp219.679.229.000,00.
• Perbandingan mengalami penurunan 1,39% sesuai dengan perkiraan kami, budget itu betul-betul digunakan sesuai dengan yang diusulkan.
• Dalam APBN-P ada kenaikan terdapat Rp210 miliar TA 2017 semoga disetujui dan didukung oleh Komisi 2 DPR-RI.
• Penggunaan program kegiatan mungkin kami tidak rinci secara mendetail fungsi tugas utama nomor 25 tahun 2015 itu yang paling utama.
• Berkaitan membantu presiden dalam manajemen kabinet, aktivitas presiden diberikan tugas oleh presiden manajerial kabinet.
• Ini yang perlu kami laporkan dalam sidang ini perubahan yang terjadi adanya tambahan di TA 2017 dibandingkan APBN-P tahun lalu.
• Dalam perubahannya adalah di TA 2017 dari APBN Rp13 miliar, biaya pemeliharaan perlengkapan jamuan Sekretariat Kabinet.
• Sekarang kami mengelola gedung sendiri, kertas-kertas presiden proteksi keamanan kita buatkan dan ada tambahan biaya Rp1,7 miliar.
• Selama ini kendaraan di Sekretariat Kabinet itu dari Sekretariat Negara dan kami tidak mengusulkan mobil baru, hanya kami usulkan untuk menyewa.
• Proses penyewaan akan dilaksanakan transparan karena mobil yang dipakai pimpinan DPR ini sdh 9 tahun.
• Katakanlah pada saatnya sudah harus ganti lebih baik sewa daripada beli baru, itulah beberapa hal yang perlu disampaikan.
• Semoga anggaran yang sedikit ini tidak dipotong dan tidak ditambahi.

Ombudsman RI

• Dalam hal pagu indikatif TA 2017, usulan anggaran 2017, rincian pada masing-masing program dan penjelasan lainnya.
• Bahwa saat ini ada 32 perwakilan salah satunya kalimantan utara sebesar Rp131.221.531.000,00 untuk pagu indikatif TA 2017.
• Program dukungan manajemen sebesar Rp84.776.631.000,00.
• Sebagaimana kami gambarkan pada grafik sebagai bahan pembahasan, kami sampaikan kebutuhan anggaran Rp344 miliar.
• Untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagaimana kami gambarkan dalam forum ini yang secara rinci kami tampilkan.
• Pada rekapitulasi bahwa pagu indikatif Ombudsman RI kebutuhan anggaran Rp344 miliar dan kekurangan anggaran Rp212 miliar.
• Pada kesempatan ini kami sampaikan terimakasih sehingga kami mendapatkan anggaran tambahan.
• Ditujukan pada tabel dan grafik secara rinci kami sampaikan bahwa diperhatikan pada anggaran awal Rp145 miliar.
• Kemudian anggaran setelah blocking sebesar Rp116 miliar.
• Jumlah pengaduan salah satu indikatornya adalah laporan yang diterima pada masyarakat.
• Jumlah laporan menunjukan kecenderungan yang meningkat sebagai contoh pada tahun 2014 laporan 6679 TA 2015.
• Kami perkirakan pada akhir tahun 2016 ini akan menjadi sebanyak 10.000 laporan.
• Dalam hal resume permasalahan PLN di Provinsi Lampung ini perlakuan terhadap kaum disabilitas.
• Permasalahan pelayanan listrik di Sumatera Utara, pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan kajian Badan penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
• Ini perlu pengukuran ulang dan penyelesaian permasalahan publik.
• Berkaitan dengan kinerja Omnibudsman RI yang optimal untuk mencukupi program berjumlah Rp344 miliar.
• Adapun beberapa alasan mengapa kami membutuhkan anggaran sejumlah itu karena ada penambahan asisten Pegawai Negeri Sipil (PNS).
• Untuk memenuhi kebutuhan rutin dan beban penyelesaian laporan, fenomena semakin banyaknya laporan yang diterima.
• Dalam banyaknya rekomendasi dan kasus yang perlu perhatian kusus, demikianlah penjelasan RAPBN 2017.