Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Follow us:   
Kontak kami:    kontak@wikidpr.org
Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 — Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)

Tanggal Rapat: 13 Jun 2017, Ditulis Tanggal: 9 Nov 2020,
Komisi/AKD: Komisi 2 , Mitra Kerja: Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)

Pada 13 Juni 2017, Komisi 2 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) mengenai Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Raker ini dibuka dan dipimpin oleh Zainudin Amali dari Fraksi Golongan Karya (Golkar) daerah pemilihan Jawa Timur 11 pada pukul 10:28 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. (Ilustrasi: ajnn.net)

Pemaparan Mitra

Berikut merupakan pemaparan mitra:

Menteri Dalam Negeri dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)

Menteri Dalam Negeri

  • Pemerintah belum mengabulkan permintaan partai politik untuk alokasi dana karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, kami telah mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada tahun 2018 mengingat pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri di tahun 2018 tidak banyak mengalami perubahan.
  • Pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri di tahun 2017 sebesar Rp3.116.344.154.000,-. Untuk pilkada serentak sudah mengundang semua daerah yang akan melaksanakan pilkada guna memperhatikan detail-detailnya, secara fisik Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu sudah selesai.
  • Pagu indikatif tahun 2018 sebesar Rp168 miliar belum mengakomodir beberapa kebutuhan prioritas BNPP. Rekrutmen IPDN sudah akuntabel dan sudah transparan. Tugas Kementerian Dalam Negeri hanya meningkatkan kualitas aparatur desanya saja.
  • Anggaran sebesar Rp219 triliun dana ini dianggap tidak fokus karena dianggap untuk buang-buang saja. Mohon pembahasan untuk digeser waktunya supaya fokusnya tidak tumpang tindih. Terkait dengan persiapan kemungkinan pemekaran daerah, Dirjen Otonomi Daerah menyiapkan anggaran untuk alokasi pemekaran.
  • Untuk peningkatakan kapasitas sejak tahun 2015 telah kami laksanakan kemudian pada tahun 2016 kami hanya mampu sekitar 130.000 saja. Pada tahun 2017 karena anggaran disederhanakan kami hanya mampu melatih di bawah 100.000 saja di mana materi yang kami berikan kepada aparatur pemerintahan desa adalah manajemen, pengelolaan, penyusunan peraturan dan perencanaan aturan pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)

Kami telah mencapai target kinerja sebesar Rp178 miliar dan telah melakukan kerja sama ke luar negeri baik Bangkok, Australia dan lain sebagainya. Kami mengusulkan adanya tambahan alokasi dana sebesar Rp108 miliar.


Pemantauan Rapat

Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:

Rangkuman Terkait

Komisi / Alat Kelengkapan Dewan