Menteri Dalam Negeri

• Pemerintah belum mengabulkan permintaan partai politik untuk alokasi dana karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, kami telah mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada tahun 2018 mengingat pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri di tahun 2018 tidak banyak mengalami perubahan.
• Pagu indikatif Kementerian Dalam Negeri di tahun 2017 sebesar Rp3.116.344.154.000,-. Untuk pilkada serentak sudah mengundang semua daerah yang akan melaksanakan pilkada guna memperhatikan detail-detailnya, secara fisik Badan Nasional Pengelola Perbatasan itu sudah selesai.
• Pagu indikatif tahun 2018 sebesar Rp168 miliar belum mengakomodir beberapa kebutuhan prioritas BNPP. Rekrutmen IPDN sudah akuntabel dan sudah transparan. Tugas Kementerian Dalam Negeri hanya meningkatkan kualitas aparatur desanya saja.
• Anggaran sebesar Rp219 triliun dana ini dianggap tidak fokus karena dianggap untuk buang-buang saja. Mohon pembahasan untuk digeser waktunya supaya fokusnya tidak tumpang tindih. Terkait dengan persiapan kemungkinan pemekaran daerah, Dirjen Otonomi Daerah menyiapkan anggaran untuk alokasi pemekaran.
• Untuk peningkatakan kapasitas sejak tahun 2015 telah kami laksanakan kemudian pada tahun 2016 kami hanya mampu sekitar 130.000 saja. Pada tahun 2017 karena anggaran disederhanakan kami hanya mampu melatih di bawah 100.000 saja di mana materi yang kami berikan kepada aparatur pemerintahan desa adalah manajemen, pengelolaan, penyusunan peraturan dan perencanaan aturan pemerintahan desa dalam penggunaan dana desa.

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)

Kami telah mencapai target kinerja sebesar Rp178 miliar dan telah melakukan kerja sama ke luar negeri baik Bangkok, Australia dan lain sebagainya. Kami mengusulkan adanya tambahan alokasi dana sebesar Rp108 miliar.