Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Evaluasi Kinerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri
Tanggal Rapat: 26 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 5 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 11 , Mitra Kerja: Direksi Bank Mandiri
Pada 26 November 2019, Komisi 11 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Plt. Dirut Bank Mandiri mengenai Evaluasi Kerja Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahun 2020. RDP ini dibuka dan dipimpin oleh Dito Ganinduto dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dapil Jawa Tengah 8 pada pukul 10:08 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Plt. Dirut Bank Mandiri
- Ringkasan kinerja per 30 September 2019, jika dilakukan perbandingan pada bulan September 2018 dan September 2019 maka kinerja Bank Mandiri yang tercermin adalah cukup baik.
- Aset mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 102, 0 T atau 8,69 persen (September 2018 : Rp. 1.173,6 T dan September 2019 : Rp. 1.275,7 T)
- Kredit – Ending mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 60,8 T atau 7,78 persen (September 2018 Rp. 781,1 dan September 2019 Rp.841,9 T)
- Kredit – Average mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 83,4 T atau 11,53 persen (September 2018 Rp. 723,4 dan September 2019 Rp. 806,8 T)
- Dana Pihak Ketiga – Ending mngalami pertumbuhan sebesar Rp. 60,0 T atau 7,22 persen (September 2018 Rp. 831,2 T dan September 2019 Rp. 891,2 T)
- Dana Pihak ketiga – Average mengalami pertumbuhan sebesar Rp.48,0 T atau 6,13 persen (September 2018 Rp. 784, 0 T dan September 2019 Rp. 832,0 T)
- Net Interest Margin mengalami pertumbuhan sebesar – 0,08 persen (September 2018 5,66 persen dan September 2019 5,58 persen)
- NPL Gross mengalami pertumbuhan sebesar – 0,48 persen (September 2018 : 3,01 persen dan September 2019 : 2,53 persen)
- CAR (Bank Only) mengalami pertumbuhan sebesar 1,12 persen (September 2018 : 21,38 persen dan September 2019 : 22,50 persen)
- Pre-Provision Operating Profit (PPOP) mengalami pertumbuhan sebesar Rp. 2,2 T atau 6,39 persen (September 2018 Rp.34,6 T dan September 2019 Rp. 36,8 T)
- Core PPOP mengalami pertumbuhan sebesar Rp.3,0 T atau 8,73 persen (September 2018 Rp.33,8 T dan September 2019 Rp.36,8 T)
- Laba setelah Pajak mengalami pertumbuhan sebesar Rp.2,2 T atau 11,93 persen (September 2018 Rp. 18,1 T dan September 2019 Rp. 20,3 T)
- Pertumbuhan kredit berasal dari Micro, SME, Consumer , Commercial, Corporate dan Perusahaan Anak. Pertumbuhan pada September 2018 hingga September 2019 pertumbuhan kredit didorong oleh segmen Corporate (Average balance 16,6 persen Ending balance 7,6 persen), Micro (Average balance 22,5 persen dan Ending balance 19,4 persen) dan Perusahaan anak(Average balance 21,0 persen dan Ending balance 18,0 persen).
- Kontribusi nyata Bank Mandiri untuk Negeri yaitu Kontibusi pada pembangunan nasional; Unggul di berbagai bidang; Pelapor dan independen dalam inovasi; Aktif berperan dalam sinergi BUMN; Mendukung program pemerintah.
- Bank Mandiri juga telah mendukung infrastruktur maupun Kredit Usaha Rakyat, berdasarkan Bade Data September 2019, Total Bade Kredit Infrastruktur Rp. 198,5 Tdari limit Rp. 312,1 T, pertumbuhan sebesar 16,9 persen; Baki Debet KUR tumbuh 34,8 persen mencapai Rp.28,6 T.
- Bank Mandiri memiliki aset terbesar kedua setelah Bank BRI.
- Di era teknologi Bank Mandiri sebagai Bank BUMN akan berupaya tetap hadir dengan penguatan jaringan kantor sebanyak 4.415, menyediakan 18.291 ATM, memiliki jaringan EDC sebanyak 265.877, dan Loker agen Branchless Banking sebanyak 77.531 untuk LKD.
- Total nasabah Bank Mandiri adalah 83,7 juta nasabah dan user .
- Melayani 5.953 transaksi per menitnya.
- Prestasi membanggakan bagi Bank Mandiri dan Indonesia yaitu Bank Mandiri memperoleh peringkat ke – 11 sebagai perusahaan terbaik versi Forbes Tahun 2018; Bank Mandiri ikut mengembangkan inovasi layanan dan didukung pembangunan secara nasional. Sehingga Bank Mandiri juga menjadi pelopor transaksi elektronik seperti penggunaan e-toll dan e-money; Bank Mandiri menerbitkan obligasi rupiah pertama di luar negeri pada tahun 2017 (Komodo Bonds); Bank Mandiri meraih Award 2018 sebaga bank terbaik pendukung pengendalian moneter rupiah dan valas; Bank Mandiri juga aktif dalam pelaksanaan sinergi BUMN, seperti : Menjadi national champion dalam sistem pembayaran digital. Sehingga memunculkan dompat dan uang elektronik nasional, Mengelola infrastruktur keuangan (ATM & EDC) Himbara. Adanya perusahaan switching nasional, Bank Mandiri menjadi ketua implementor GPN (Gerbang Pembayaran Nasional).
- Dengan ini Bank Mandiri berkomitmen mendukung program pemerintah melalui pemberdayaan potensi daerah dan bantuan sosial.
- Bank Mandiri berkontribusi lansung terhadap pendapatan negara yang sudah mencapai Rp. 188,0 Triliun melaluipembayaran pajak dan dividen.
- Untuk menjaga kualitas aset, Bank Mandiri akan menjaga kredit tetap pada skor 10-11 persen.
- Strategi Bank Mandiri Tahun 2020, yaitu : Menyalurkan kredit pada core segmen dan mendorong kredit segmen retail; Memfokuskan pada perolehan dana murah untuk menjaga cost of fund agar lebih terkendali; Mengendalikan efisiensi sehingga mampu berkompetisi dengan baik; Menjaga produktivitas dengan pengembangan kapabilitas dan kapasitas pegawai.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Evaluasi Fiskal Triwulan I - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi Kinerja OJK Tahun 2023, Pengantar Pembahasan RKA OJK Tahun 2024, dan lain-lain - Raker Komisi 11 dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Pengambilan Keputusan atas Anggaran Operasional Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia (RATBI) Tahun 2024 dan Rencana Penggunaan Cadangan Tujuan (RPTC) Bank Indonesia Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Gubernur Bank Indonesia
- Evaluasi Kinerja Bank Indonesia Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Gubernur Bank Indonesia
- RKA Kementerian PPN/Bappenas dalam RUU APBN Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2024 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala BPS dan Kepala LKPP
- Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan dalam RUU tentang APBN Tahun 2024 - Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan
- Laporan Keuangan Kementerian Keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan
- Pengantar RKA dan RKP TA 2024 - RDP Komisi 11 dengan Kepala BPKP
- Pembahasan RKA dan RKP Kementerian PPN/Bappenas RI Tahun 2024 - Raker Komisi 11 dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas RI
- RKA K/L Tahun 2024 Eselon 1 Kementerian Keuangan - RDP Komisi 11 dengan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Dirjen Anggaran, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, dan Kepala Lembaga Nasional Single Window Kementerian Keuangan
- Capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan
- Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan RI - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Evaluasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan Rencana Kerja Tahun 2023 - RDP Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Laporan Ketua Panja, Pendapat Akhir Mini Fraksi, Pendapat Akhir Pemerintah, Penandatanganan Naskah RUU, dan Pengambilan Keputusan atas RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) - Raker Komisi 11 dengan Menteri Keuangan
- Rapat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin) Rancangan Undang Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Tim Pemerintah
- Perubahan Usulan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panitia Kerja (Panja) dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
- Masukan dan Pandangan terhadap Penyusunan RUU tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (PPSK) terkait Perkoperasian - RDPU Komisi 11 dengan Koperasi Simpan Pinjam
- Pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
- Pengantar Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Keuangan RI
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Modal Ventura, Dewan Koperasi Indonesia, dan Pakar
- Masukan terhadap RUU tentang PPSK - RDPU Komisi 11 dengan Pakar
- Masukan/Pandangan terhadap RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Indonesian Micro Finance Expert Associations (IMFEA)
- Masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pakar