Ketua KPU

• Kami akan menyampaikan pokok-pokok penjelasan tentang RKA dan RKP tahun 2018 dan agenda rapat hari ini adalah pengantar tentang RAPBN tahun 2018. Dalam RKP tahun 2018 ini KPU merupakan prioritas nasional dalam bidang hukum pemuktahiran data pemilih. Tahun Anggaran (TA) 2016, KPU mendapatkan anggaran sebesar Rp2,14 triliun (termasuk tambahan untuk uang penghargaan KPU) dan serapan anggaran sebesar 85,3% yaitu Rp1,9 triliun.
• Kami melakukan pembatasan pegawai sehingga ada penghematan, terdapat alokasi hibah yang perencanaannya tidak terhitung dan tidak ada anggaran PNS karena moratorium. Pagu alokasi anggaran tahun 2017 sebesar Rp1,850 triliun ini digunakan untuk melaksanakan tiga program kerja yang utama dan 590 satuan kerja dalam 31 program.
• Pagu indikatif tahun 2018 yaitu KPU mendapatkan anggaran sebesar Rp660 miliar untuk kegiatan rutin operasional, Rp100 miliar untuk sararana prasarana dan program perbaikan demokrasi sebesar Rp208 juta. Pagu indikatif tahun 2018 dibanding tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp 213 miliar untuk itu KPU mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp944 miliar.
• Untuk tahun 2018 ini KPU termasuk prioritas nasional bidang politik, hukum dan keamanan, ini telah memasuki tahapan Pemilu 2018 oleh karena itu kami diminta menyusun anggaran tahapan Pemilu kepada Bappenas sesuai Undang Undang (UU) tentang Kepemiluan. Tahapan pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 terdapat 16 agenda yang harus dilaksanakan.
• Dalam rangka persiapan pemilu 2019, saat ini KPU sedang menyusun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pelaksanaan pemilu tahun 2019, oleh karena itu KPU mengusulkan anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp15,2 triliun.

Ketua Bawaslu RI

• Perlu kami sampaikan, arah kebijakan Bawaslu tahun 2018 yaitu pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemilu serentak 2018. Mengenai pagu indikatif TA 2018 ini alokasi kepada Bawaslu adalah sebesar Rp439,335 miliar untuk dua program, alokasi ini untuk program dukungan manajemen tugas teknis dan program pengawasan pemilu.
• Dukungan manajemen dan lainnya sebesar Rp109 miliar, pengawasan tahapan Pemilu serentak sebesar Rp329 miliar. Prioritas Bawaslu pada tahun 2018 adalah pendidikan dan pengawasan partisipatif pemilu di seluruh Indonesia.
• Rincian alokasi anggaran TA 2017 usulan anggaran tambahan sebesar Rp1,744 triliun untuk pembentukan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden 2019.
• Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai bahan diskusi KPU & Bawaslu bersama Komisi 2 DPR-RI tentang pembahasan RKP dan RKA tahun 2018. Kami mohon maaf hari ini tidak bisa datang dengan anggota yang lengkap dikarenakan yang lain memiliki kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalimantan Utara masuk pada TA 2019 karena kebutuhannya terakhir.