Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)
Komisi / Alat Kelengkapan Dewan
Prospek Pengembangan Usaha Kelapa Sawit-Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan RDPU dengan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR)
Tanggal Rapat: 25 Nov 2019, Ditulis Tanggal: 3 Mar 2020,Komisi/AKD: Komisi 4 , Mitra Kerja: Kementerian Pertanian RI→Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR)
Pada 25 November 2019, Komisi 4 DPR-RI mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR) membahas Prospek Pengembangan Usaha Kelapa Sawit. RDP dan RDPU ini dibuka dan dipimpin oleh Budisatrio dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dapil Kalimantan Timur pada pukul 15.00 WIB. dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Menurut catatan sekretariat, RDP dan RDPU ini telah di tantangani dan dihadiri oleh 27 anggota dari
Pemaparan Mitra
Berikut merupakan pemaparan mitra:
Kementerian Pertanian RI → Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian
- Peran Kelapa Sawit : Memiliki nilai ekspor yang totalnya mencapai Rp.265 Triliun (Angka Tetap Tahun 2018); Terbukanya lapangan pekerjaan kepada 16,3 juta penduduk; Ketahanan energi, menggantikan penggunaan bahan bakar fosil sebesar 2,3 Juta KL dengan melalui program Mandatori Biodiesel dari Agustus 2015 s/d April 2018 yang menghemat Devisa USD 2,26 Miliar atau Rp. 30 Triliun.
- Tantangan pada Pertanian Kelapa sawit : Produktivitas Rendah, Rata-rata 3,6 ton/ha/tahun, padahal berpotensi 5 – 6 ton/ha/tahun; Belum tersedianya satu data dan satu peta; Terindikasi Kawasan Hutan dan KHG, Tiga juta hektar sawit berada dalam kawasan hutan; Legalitas dan Perizinan, adanya disharmoni peraturan antara Kementerian atau Lembaga Negara dan Pusat dan Daerah; Gangguan Usaha dan Konflik, Seperti konflik PBS/PBN dengan perkebunan rakyat menurunkan produktivitas sawit rakyat; Kerusakan Lingkungan dan Kebakaran yang terjadi akibat pembukaan lahan dengan cara membakar; Negative Campaign, adanya tuntutan negara konsumen khususnya Uni Eropa; Belum banyak produk minyak sawit mentah yang dihasilkan.
- Upaya Strategi yang dilakukan : Peremajaan sawit rakyat, terdapat 2,4 juta dari potensi peremajaan; Penggunaan energi (B30, B100, Palm Oil Mill Effluent (POME), Biohidrokarbon); ISPO (percepatan sertifikasi); Roadmap kelapa sawit nasional, penyusunan bersama lintas sektor dengan proyeksi s/d 2045; Sarana dan Prasarana. Melakukan perbaikan jalan kebun, intensifikasi dan alsintan; Pengembangan SDM dengan melakukan pelatihan dan pendidikan vokasi; Perbaikan tata kelola seperti sertifikasi lahan, penyelesaian legalitas di kawasan hutan, Kawasan Hidrologis Gambut dan Kemitraan; Kelembagaan dan pemberdayaan, seperti melakukan pendampingan, penyuluhan, dan kemitraan.
- Luas areal perkebunan kelapa sawit, Berdasarkan data dari Tahun 1980 (0,29 juta ha) sampai Tahun 2018 (14,33 juta ha) mengalami peningkatan perluasan areal. Luas areal berdasarkan kepemilikannya yaitu : Perkebunan Besar Swasta (PBS) : 55 %, Perkebunan Besar Negara (PBN) : 41 %, Perkebunan Rakyat (PR) : 4 %.
- Produksi kelapa sawit, Jika dibandingkan dari tahun ke tahun, produksi kelapa sawit mengalami peningkatan dari Tahun 1980 (0,72 juta ton) sampai Tahun 2018 (40,57 juta ton). Jika dilihat dari produksi berdasarkan kepemilikannya, yaitu : Perkebunan Besar Swasta (PBS) : 60 %, Perkebunan Besar Negara (PBN) : 35 %, Perkebunan Rakyat (PR) : 5 %
- Produktivitas, Jika dilihat dari Tahun 2014, produktivitas kelapa sawit di Indonesia mengalami perubahan. 2014 :3,60 ton/ha, 2015 : 3,62 ton/ha, 2016 : 3,59 ton/ha, 2017 : 3,63 ton/ha, 2018 : 3,64 ton/ha. Jika dilihat dari produktivitas kelapa sawit secara global Tahun 2019, dapat diestimasikan sebagai berikut : Indonesia : 43.000 ton / 57 %, Malaysia : 21.200 ton / 28 %, Thailand : 3.000 ton 4 %, Colombia : 2 %, Nigeria : 1.015 ton/ 1 %, Negara lain : 6.119 ton / 8 %.
- Produksi dan ekspor kelapa sawit Indonesia 2014-2018, 2014 (Produksi sawit : 29,28 juta ton, Ekspor sawit : 24,37 j uta ton), 2015 (Produksi sawit : 31,07 juta ton, Ekspor sawit : 28,28 juta ton), 2016 (Produksi sawit : 31,73 juta ton, Ekspor sawit : 25,91 juta ton), 2017 (Produksi sawit : 37,81 juta ton, Ekspor sawit : 30,99 juta ton), 2018 (Produksi sawit : 41,67 juta ton, Ekspor sawit : 24,71 juta ton).
Kementerian Pertanian RI → Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)
- Tidak terdapat sanksi dan pengawasan terhadap persoalan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang tidak proporsional, perbedaan harga antara petani swadaya dengan plasma, infrastruktur yang tidak baik, mata rantai yang panjang, dan potongan pabrik dan timbangan.
- Asosiasi ini terdiri dari petani swadaya yang memiliki 5,8 juta hektar dari 41 persen total sawit Indonesia dan petani mandiri yang memiliki 3 juta lebih hektar.
- Dalam asosiasi ini, menekankan kebijakan terhadap petani mandiri dalam hal menentukan harga, agar meningkatkan gairah petani.
- Rendahnya penerimaan petani sebagai mitra di pabrik kelapa sawit.
- APKASINDO melihat bahwa pemerintah kedepannya akan mengubah kebijakan sawit B20 menjadi B30 yang akan menelan stok, sedangkan yang dibutuhkan secara nasional sebesar 3,8 – 4 juta ton.
- APKASINDO melihat prospek yang baik terhadap masa depan kelapa sawit.
- Permohonan APKASINDO untuk dijadikan mitra bersama Pertamina jika biodisel ditingkatkan agar APKASINDO diberi suplai biodisel juga.
- Kelapa sawit berusia 30 tahun jika dilakukan perawatan dengan baik maka masih dapat menghasilkan produksi yang bagus.
- Harapan kedepan agar perusahaan mitra yang akan melanjutkan kerjasama harus membuat perjanjian baru demi memberikan peluang terhadap kesejahteraan petani.
Kementerian Pertanian RI → Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR Indonesia (ASPEKPIR)
- Pemaparan disampaikan oleh Sutoyo salah satu pengurus ASPEKPIR, dikarenakan Ketua Umumnya berhalangan hadir.
- ASPEKPIR meminta agar swadaya dan mitranya diberikan keleluasaan dalam menentukan harga serta penelitian lebih lanjut agar dapat dilakukan secara menyeluruh.
- Meminta Komisi 4 untuk memperhatikan pelatihan peningkatan SDM dan pengurus yang biayanya tidak murah agar SDM yang dimiliki dapat melaksanakan ISPO.
- ASPEKPIR akan membangun sarana prasarana pada industri hilir dan sudah menjajaki Kementerian Koperasi dan UKM. Agar petani bisa mandiri dan sejahtera.
Pemantauan Rapat
Berikut merupakan respon anggota terhadap pemaparan mitra:
Untuk membaca rangkuman rapat ini selengkapnya (respon anggota DPR dan kesimpulan rapat), mohon hubungi team kami di konten.wikidpr@gmail.com
Rangkuman Terkait
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2023 dan RKA K/L TA 2025 - RDP Komisi 4 dengan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi Anggaran Tahun 2024, RKA dan RKP Tahun 2025, dan Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Capaian Makro Ekonomi LHK 2023 dan lain-lain - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-isu Aktual Lainnya – Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, dan Dirut PT. RNI/Holding Pangan/ID Food beserta anak Perusahaan
- Permasalahan Ekspor Komoditas Kratom — Komisi 4 DPR-RI Audiensi dengan Asosiasi Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (PEKRINDO)
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2024, dan Isu-Isu Aktual Lainnya - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog, Dirut PT Pupuk Indonesia, Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia/Holding Pangan ID Food dan Kepala Badan Karantina Indonesia
- Evaluasi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- RKA K/L Tahun 2024 - Raker Komisi 4 dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Kelautan dan Perikanan
- Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2024 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pejabat Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan
- Penjelasan Pendahuluan terkait Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food Tahun 2024, dan lain-lain— Komisi 4 DPR RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, dan Direktur Utama PT. Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/Holding Pangan ID Food
- Masukan Pembahasan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Pelaku Kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pelaku kegiatan Konservasi/Lembaga Konservasi
- Masukan terhadap Pembahasan RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - RDPU Komisi 4 dengan Pemerhati Konservasi
- Rencana dan Program Kerja Tahun 2023 — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Eselon 1 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
- Upaya Peningkatan Produksi dan Produktivitas Komoditas — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog, Direktur Utama PT. Pupuk Indonesia (Persero) dan Direktur Utama PT. RNI (Persero)/Holding Pangan/ID Food
- Automatic Adjustment Anggaran Tahun 2023, dan lain-lain — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Pembahasan DIM dan Pembentukan Panja RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) - Raker Komisi 4 dengan Menteri Pertanian, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan Komite 2 DPD-RI
- Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan Pembentukan Panja Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Pertanian RI dan Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI
- Penjelasan DPR-RI (Komisi 4 DPR-RI), Pandangan Pemerintah, Pandangan DPD-RI atas Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE) — Komisi 4 DPR-RI Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Komite II DPD-RI
- Pengelolaan Lingkungan Hidup pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja — Komisi 4 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)